Jakarta, kpu.go.id – Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Setjen KPU-RI) menggelar pertemuan antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Sekretaris KPU Provinsi se-Indonesia di ruang sidang lantai 2 gedung KPU-RI, Kamis (16/02). Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka persiapan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2011 yang akan dilakukan oleh BPK untuk Sekretariat KPU Provinsi di seluruh Indonesia.

Menurut Sekretaris Jenderal KPU-RI, Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si, pertemuan ini diharapkan bisa efektif dengan mendengarkan arahan dan penjelasan langsung dari BPK, dalam upaya KPU memperjuangkan peningkatan opini dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ke opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam laporan keuangan tahun 2011. “Harapannya kita terus meningkat, kalaupun masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP), semoga kekurangannya makin kecil, sehingga saya juga berharap Sekretaris KPU Provinsi yang masih baru dilantik, untuk bisa segera menyesuaikan diri,” papar Suripto Bambang Setyadi dalam sambutannya.

Rombongan tim pemeriksa BPK-RI yang menghadiri pertemuan tersebut berjumlah 12 orang yang dipimpin langsung oleh Tortama KN I BPK RI, Gatot Supiartono, S.H., M.Acc., Ak., C.F.E. Dalam kesempatan tersebut, tim pemeriksa BPK-RI menjelaskan rencana pemeriksaan laporan keuangan ke KPU Provinsi di seluruh Indonesia. Pemeriksaan BPK-RI ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Anggota I Nomor:12/ST/III-XIV.3/02/20012 tanggal 8 Pebruari 2012 selama 55 hari mulai tgl 13 Pebruari 2011 s.d. 25 April 2011. “Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memberikan Opini atas kewajaran Laporan Keuangan (LK) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2011,” papar Gatot Supiartono dalam pengarahannya.

Dalam paparannya, Gatot Supiartono juga menjelaskan hal-hal yang diperhatikan dalam pemberian opini, yaitu kesesuaian LK KPU tahun 2011 dengan SAP, kecukupan pengungkapan sesuai dengan SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Kemudian langkah-langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah penertiban pencatatatan buku kas umum oleh bendahara pengeluaran, pencatatan, administrasi serta pengungkapan dari persediaan kotak dan bilik suara, dan pencatatan dan pelaporan atas asset tetap bisa lebih tertib.

Dalam pertemuan tersebut hadir 28 Sekretaris KPU Provinsi, termasuk beberapa Sekretaris yang baru saja dilantik. Dalam kesempatan tersebut beberapa Sekretaris KPU Provinsi juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang didominasi seputar masalah dana hibah pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemilukada. Menurut Gatot Supiartono, permasalahan dana hibah itu hampir terjadi di semua daerah, namun yang terpenting adalah laporan yang jelas dan transparan dalam penggunaannya, meskipun belum adanya kesesuaian antara Permendagri dan Permenkeu mengenai dana hibah Pemilukada.

Kemudian Gatot Supiartono juga mengingatkan kepada Sekretaris KPU Provinsi dalam hubungannya dengan pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga. Kalau terjadi masalah dalam pengadaan barang, yang bertanggungjawab adalah pejabat penerima barang. “Jadi jangan biarkan mereka bekerja dengan seenaknya, tetapi bekerjalah yang enak saja,” pesan Gatot Supiartono.

Dalam akhir pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal KPU-RI, Drs. Suripto Bambang Setyadi, M.Si, juga mengungkapkan rencana KPU-RI yang akan menggelar Rapat Kerja (Raker) Pimpinan di sekitar bulan Maret atau April 2012. Raker pimpinan tersebut tidak hanya melibatkan Sekretaris KPU, namun juga Komisioner KPU, dan akan diagendakan adanya pembekalan dari BPK-RI.  (arf)