• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Tinggi Surat Suara Tidak Sah, Teknis Pemilu 2019 Menyulitkan?

Tanggal : 01 Oct 2019 15:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 54781 x

oleh: Abdul Rohim

Komisioner KPU Kota Salatiga (Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan SDM)

Pemilu 2019 telah selesai namun hingar bingarnya masih terasa. Semua tahapan telah dilalui dengan sukses, sejumlah apresiasi baik didalam ataupun luar negeri pun banyak disampaikan terutama karena pemilu berjalan dengan aman dan damai serta tingkat partisipasi pemilih tinggi dan sengketa pemilu rendah.

Partisipasi pada Pemilu 2019 sendiri ada diangka 82 persen, melampaui target nasional 77,5 persen. Capaian ini sejalan dengan angka partisipasi masing-masing daerah yang rata-rata berada diatas 80 persen. Kota Salatiga sendiri mencapai partisipasi tertinggi di Jawa Tengah, dengan tingkat partisipasi untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 87,91 persen, DPR RI 87,85 persen, DPD 87,81 persen, DPRD Provinsi 87,51 persen dan DPRD Kota Salatiga 87,40 persen.

Ada fenomena menarik yang patut dicermati dibalik tingginya partisipasi yang tinggi ini. Ingat bahwa Pemilu 2019, menyerentakkan 5 surat suara yang digunakan oleh pemilih (terkecuali bagi pemilih pindahan maka sesuai ketentuan). Tetapi fenomena yang terjadi adalah persentase surat suara yang tidak sah sangat bervariatif dan ada perbedaan yang mencolok, ada yang rendah disisi lain ada yang tinggi. Data Kota Salatiga menunjukkan surat suara tidak sah untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden rendah hanya 2,15 persen, tetapi surat suara tidak sah untuk DPD mencapai 24,10 persen cukup tinggi. Begitu juga surat suara tidak sah untuk DPRD Kota Salatiga hanya 4,65 persen tetapi DPR RI 13,53 persen, DPR Provinsi 16,69  persen.

Kecenderungan ini, hemat penulis, sama dengan daerah kab/kota lain, karena secara nasional menunjukkan surat suara tidak sah untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebesar 2,38 persen dan tingkat Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,71 persen. Sementara surat suara tidak sah untuk DPD Provinsi Jawa Tengah mencapai 26,52 persen. Sehingga kalu diranking sesuai urutan jumlah surat suara tidak sah dari yang tertinggi adalah: pertama DPD, DPR Provinsi, DPR RI, DPR Kota, terakhir Presiden dan Wakil Presiden paling rendah.

Hal ini menimbulkan banyak asumsi dan pertanyaan, kenapa ada surat suara yang tidak sahnya rendah dàn ada yang tinggi. apakah ketika pemilih datang di TPS tahu akan mendapatkan lima surat suara, apakah mereka kesulitan tata cara mencoblos, apakah mereka tidak tahu harus memilih partai apa dan caleg siapa. Atau mereka memang datang ke TPS hanya ingin memilih salah satu jenis pemilihan saja, sehingga surat suara yang lain sengaja dirusak sehingga tidak sah. Hal ini tentu menjadi fenomena sebagian perilaku pemilih sebagai implementasi atas sikap politiknya.

Konsep perilaku pemilih sebagaimana yang diungkapkan oleh J Kristiadi (1996:76) adalah keterikatan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan faktor psikologis, faktor sosiologis, dan faktor rasional pemilih (voting behavioral theory). Sementara menurut AA Oka Mahendra (2005:75) perilaku pemilih adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik atau isu publik tertentu. Dari konsep yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa perilaku pemilih merupakan tindakan pemilih terkait pemilihan langsung dalam sebuah pemilu atau pemilihan.

Ramlan Surbakti (1999:145) memandang perilaku pemilih merupakan bagian dari perilaku politik yang menggambarkan keikutsertaan warga negara dalam pemilu yang juga menjadi serangkaian kegiatan membuat keputusan yakni memilih atau tidak dan jika memilih apakah memilih kandidat X atau kandidat Y. Maka dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih merupakan tindakan seseorang untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Dimana yang menjadi perhatian adalah mengapa seorang memilih partai tertentu atau kandidat tertentu dan bukan partai lainnya atau kandidat lainnya. Termasuk perilaku pemilih yang berakibat kepada sah tidaknya surat suara atas pilihan yang diambil saat pemungutan suara.

Mencermati perilaku pemilih pada Pemilu serentak 2019 sangat menarik guna menjawab beberapa pertanyaan yang muncul seperti yang tersebut diatas, termasuk pertanyaan besar kenapa ada beberapa jenis pemilihan surat suara tidak sah nya tinggi dan ada yang rendah. Apa yang penulis temui selama melaksanakan sosialisasi di Kota Salatiga mendapati beberapa hal. Di antaranya adalah bagaimana tata cara mencoblos, pemilih ingin tahu model atau bentuk surat suaranya, bagaimana pindah memilih dan pertanyaan berkaitan dengan serangan hoaks yang sangat marak di media massa. Tentang jumlah limà surat suara yang akan diterima pemilih di TPS, kebanyakan calon pemilih sudah tahu, hal ini karena Kota Salatiga secara geografis adalah kota dan penyebaran informasi sudah sangat merata dan terjangkau keseluruh lapisan masyarakat.

Menjawab apakah kesulitan mencoblos, tentu ini bisa kita sandingkan dengan beberapa surat suara yang similar/mirip satu dengan yang lainya sehingga bisa menganaslisa tingkat kesulitanya. Bentuk surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden mirip dengan surat suara DPD, berbeda pada jumlah calonnya saja, karena keduanya memuat : nama calon, nomor urut dan juga foto calon. Tetapi disini ada perbedaan yang sàngat mencolok tingkat suara tidak sahnya, 2,15 persen untuk Pemilihan Presiden  berbanding dengan 24,10 persen untuk Pemilihan DPD. Begitu juga dengan surat suara DPR RI, DPR Provinsi dan DPR Kota Salatiga secara bentuk dan ukuran surat suara ini sama, tetapi surat suara tidak sah DPR Kota Salatiga hanya 4,65 persen, tetapi DPR Provinsi dan DPR RI masing-masing mencapai 13,53 persen dan 16,69 persen sangat berbeda jauh.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa tingginya surat suara yang tidak sah bukan karena persoalan teknis seperti kesulitan tata cara mencoblosnya, tetapi lebih kepada sikap politik pemilih yang diimplementasikan dalam bentuk pilihan yang mengakibatkan surat suaranya berakibat sah atau tidak sah. Ketika menerima lima surat suara di TPS, pemilih lebih tertarik atau bahkan sudah mempunyai pilihan politiknya kepada Presiden dan Wakil Presiden serta Pilihan untuk DPR Kota Salatiga sehingga melakukan pencoblosan dengan benar. Sebaliknya untuk DPR RI, DPR Provinsi dan DPD, pemilih belum mempunyai pilihan politiknyà harus memilih x atau y, sehingga kecenderunganya mencoblos secara salah yang menyebabkan surat suara tidak sah.

Untuk menjelaskan fenomena ini bisa dirujuk dari “voting behavior theory”  bahwa pemilih dalam memberikan suaranya dalam pemilihan umum berdasarkan faktor sosiologis, psikologis dan rasionalis yaitu :

Sosiologis, faktor ini menyatakan bahwa latar belakang pilihan atas partai, calon dan isu ditentukan oleh karakteristik sosial pemilih. Misalnya agama, etnik atau kedaerahan, dimana seseorang akan memilih partai atau tokoh tertentu karena ada kesamaan karakteristik sosial antara pemilih dan karakteristik sosial tokoh atau partai yang dipilih. Hasil pengamatan penulis bahwa hubungan pemilih yang ada di Kota Salatiga dengan calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menunjukkan terjadi gap yang sangat jauh. Komunikasi kurang terjalin secara baik antara pemilih dengan calon DPD yang rata-rata tidak ada kedekatan secara sosiologis. Salah satuya adalah karena calon DPD adalah bukan orang yang tinggal di Kota Salatiga. Data menunjukkan dari 20 orang calon DPD hanya ada satu calon yang berasal dari Kota Salatiga.

Selain itu, sangat minim sekali para calon berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi atau berkampanye di Dapil Kota Salatiga. Data menunjukkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dicetak dan difasilitasi oleh KPU pun banyak yang tidak di manfaatkan oleh calon DPD, jangan kan dipasang, banyak yang tidak diambil di Kantor KPU. Dari 20 APK yang dicetak hanya 9 calon DPD yang mengambil di KPU Kota Salatiga.

Hal serupa juga dialami oleh para calon DPR Propinsi dan DPR RI yang sangat minim bersosialisasi dan terjun ke masyarakat. Namun berbeda dengan calon DPD sebagai peserta pemilu perseorangan, calon DPR RI dan Propinsi masih diuntungkan dengan keberadaan Partai politik yang ada strukturnya sampai ke daerah dan banyak yang kampanyenya di paket dengan calon DPR Kota Salatiga. Meskipun demikian masih tinggi surat suara tidak sahnya.

Psikologis, Pendekatan Psikologis melihat perilaku pemilih sebagai bentukan dari proses sosialisasi yang melahirkan ikatan emosional (identifikasi) yang mengarahkan tindakan politik seseorang dalam suatu pemilihan. Pilihan yang sudah terbentuk secara sosiologis membentuk persepsi dari diri yang bersangkutan bahwa partai atau figur tertentu juga diidentikkan dengan kelompok atau segmen sosial yang sama dengan diri mereka.

Faktor ini menitik beratkan pilihan seseoarang karena ketokohan partai atau figur yang akan dipilih. Korelasinya dengan pemilih di Salatiga terhadap calon yang surat suara tinggi tidak sahnya adalah calon DPD, DPR RI dan DPR Propinsi maka jelas calon calon ini tidak dekat dan ketokohanya juga kurang dimata pemilih. Hal ini karena kurangnya sosialisasi dan berkampanye sehingga kurang dikenal.

Rasionalis, faktor ini mengantarkan pada kesimpulan bahwa para pemilih benar-benar rasional. Para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap tawaran partai atau calon. Pemilih rasional ini memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan dan mendapatkan informasi yang cukup. Tindakan mereka bukanlah karena faktor kebetulan dan kebiasaan, bukan untuk kepentingan sendiri melainkan untuk kepentingan umum menurut pikiran dan pertimbangan logis.

Analisa ini mengacu pada kurangnya para calon mendekat pada pemilih dan menyampaikan misi dan visi yang akan diterima secara rasional oleh pemilih. Kedekatan dan intensitas berinteraksi inilah yang tidak banyak dijumpai oleh calon ketiga jenis pemilihan tersebut di Kota Salatiga.

Dapat disimpulkan bahwa tingginya tiga jenis surat suara yang tidak sah bukan permasalahan kesulitan tehnis. Dari analisa penulis dan berdasarkan pendekatan sosiologis, psikologis dan rasionalis, menegaskan bahwa tingginya surat suara yang tidak sah, untuk tiga pemilihan DPD, DPR RI dan DPR Propinsi, sebenarnya pemilih belum punya pilihan terhadap calon tersebut. Pemilih banyak yang belum mempunyai pilihan sampai pada detik pemilihan di TPS. Sehingga sikap politik pemilih yang diimplemntasikan dalam mencoblos tiga surat suara tersebut mengakibatkan surat suara tidak sah. (*)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...