• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Stelsel Terbuka Pintu Menuju Demokrasi yang Meritokrasi

Tanggal : 15 Oct 2019 17:44:41 • Penulis : admin • Dibaca : 2124 x

oleh: Wandyo Supriyatno

(Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kab Klaten)

Judul tulisan diatas, penulis maksudkan sebagai  sanggahan kepada pihak-pihak tertentu, yang sampai saat ini selalu menyampaikan kepada khalayak ramai, bahwa  mereka menolak ikut pemilu dan golput, karena pemilu itu tidak mengadopsi nilai-nilai islam,sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar rakyat  negeri ini.

Membahas ini (mungkin) bisa juga dianggap basi, karena sudah berlaku sejak Pemilu 2009, dimana sudah 3 kali pemilu kita menganut azas proporsional stelsel terbuka untuk menentukan calon terpilih. Tetapi karena saat ini justru menghangat isu keagamaan, (apalagi dengan tindakan biadab yang dilakukan seseorang  terhadap Menkopolhukan Jendral (Purn) H Wiranto, yang disimbolkan sebagai koordinator urusan pemerintahan dibidang politik hukum dan keamanan, termasuk didalamnya persoalan pemilu) maka penulis anggap hal ini patut untuk dibahas kembali.

Pasca putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, atas uji materi UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD,khususnya pasal  55 ayat (2) dan Pasal 214 a,b,c,d,e, yang diajukan oleh Muhammad Sholeh dan kelompok satunya diajukan oleh Sutjipto, Septi Notariana dan Jose Dima Satria. Dengan putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tersebut, maka penentuan calon legislatif yang dinyatakan terpilih tidak berdasarkan nomor urut caleg di partainya masing-masing jika tidak memperoleh suara penuh satu kursi sesuai dengan Bilangan pembagi Pemilih (BPP).

Dengan Putusan MK dalam register perkara nomor 22 -24 /PUU-VI/2008 tersebut, maka penetapan calon terpilih berdasarkan peringkat tertinggi suara yang diperoleh di msing-masing partainya, setelah berdasarkan BPP kita bisa menentukan jumlah kursi yang diperoleh masing-masing partai politik peserta pemilu. Sehingga nomor urut caleg tidak memberikan pengaruh apapun dalam penentuan calon legislative dinyatakan terpilih.

Stesel terbuka, dimulai pada pemilu 2009, 2014, dan 2019, berawal dari putusan MK terebut, maka peluang calon-calon baru untuk terpilih sama besarnya dengan petahana (incumbent) yang kebanyakan diletakkkan di nomor atas. Ini artinya, ada kausalitas atau hubungan sebab akibat yang bisa langsung dilihat dari hasil pemilihan tersebut. Calon yang terkenal, punya akses yang luas dan pertemanan yang banyak dan didukung dengan faktor finasial yang tinggi, akan memberikan peluang yang lebih besar untuk mendulang suara pemilih daripada calon yang tidak terkenal, sedikit relasi dan tidak bermodal finansial yang banyak.

Pemilih mempunyai kebebasan untuk menentukan siapa yang akan dijadikan wakilnya di lembaga legislatif.  Dasar memilihnya bisa obyektif rasional, subyektif rasional, subyektif irrasional. Masing-masing mempunyai  ciri khas dan pola yang berbeda dalam mentukan hak pilihnya tersebut. Walaupun idealnya seorang memilih pemimpin itu harus didasarkan akan fakta-fakta yang rasional dan obyektif.

Dasar pertimbangan yang obyektif rasional itulah yang akan menciptakan demokrasi kita bersifat  meritokrasi. Artinya pemimpin dipilih oleh rakyat secara langsung dnegan pertimbangan kualitas diri, kemampuan diri (kapabilitas), keahlian diri (kompetensi), sehingga tidak ada ruang bagi partai politik untuk melakukan oligarki politik ketika menentukan calon-calonnya yang akan duduk di kursi legislatif.

Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tersebut, memberikan citra positif, dan kegairahan baru bagi calon legislatif maupun bagi pemilih. Calon merasa semua mempunyai peluang dan kesempatan yang  sama untuk menjadi calon jadi. Tergantung usaha keras yang dilakukan oleh masing-masing calon legislatif. Calon bisa menyampaikan secara terbuka kepada konstituen akan kelebihan kapasitas dan kompetensi dirinya, agar pemilih tertarik dengan kelebihan yang mereka miliki. Ini artinya, pemilih mempunyai kesempatan untuk menentukan secara obyektif calon yang akan dipilihnya, berdasarkan kelebihan diri dan kemampuan calon yang dipilihnya. Artinya prinsip memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, sebagaimana prinsip meritokrasi terpenuhi dengan dikeluarkannnya putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tersebut. Dengan demikian, pasca putusan MK itu, maka pendapat sumbang  tentang demokrasi  yang dianggap tidak baik dan jauh dari nilai-nilai islami tidak terbukti.

Dalam prinsip islam, pemimpin dipilih juga karena kemampuan, kepandaian dan keahliannya, bukan karena kedekatan dan alasan subyektif lain yang tidak rasional. Dan dalam pemilihan umum yang demokratis saat ini, Indonesia telah mengetrapkan pola seperti itu. Ada kebebasan dan hak penuh rakyat untuk memilih orang dengan yang di pandang mampu menjadi wakil rakyat. Dan hanya pemilih yang menentukan, bukan ketua partai politik yang mencalonkan, jadi tidak ada oligarki dan otoritarian partai politik. Hak mutlak ada di tangan rakyat, sebagai pemilik kedaulatan yang sesungguhnya.

Dengan demikian, tidak ada alasan rakyat untuk golput dan tidak memilih dalam pemilu karena alasan agama dan menganggap kegiatan pemilihan umum adalah thagut dan jauh dari norma-norma nilai-nilai ke-Tuhanan. (*)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...