• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Tahap Demi Tahap Bapaslon Perseorangan

Tanggal : 07 Mar 2020 14:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 3573 x

oleh : Ahmadi

Komisioner KPU Kab Pandeglang Banten

Seperti kita ketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) disejumlah daerah pada Februari 2020 telah membuka proses penyerahan syarat dukungan bakal calon perseorangan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020.

Di Kabupaten Pandeglang, KPU juga telah menerima syarat jumlah dukungan untuk 2 bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan Yanto Krisyanto-Hendra Pranova pada Rabu 19 Februari 2020 serta Mulyadhi-A Subhan pada Minggu 23 Februari 2020.

Bapaslon Yanto Krisyanto-Hendra Pranova dikesempatan pertama penyerahan berkas, sebagaimana Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang telah diinput, menyerahkan 73.978 dukungan dengan sebaran di 35 kecamatan. Namun dari hasil pengecekan, jumlah dukungan yang diserahkan nyatanya masih dibawah batas yang ditentukan, jumlah dukungan Yanto Krisyanto-Hendra Pranova yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 61.225 tersebar di 35 kecamatan, sementara batas minimal dukungan di Kabupaten Pandeglang sejumlah 69.808 dukungan dengan sebaran di 18 kecamatan.

KPU Pandeglang pun pada Kamis 20 Februari 2020, langsung mengembalikan berkas milik Bapaslon Yanto Krisyanto-Hendra Pranova disertai Berita Acara (BA) Pengembalian. Dan pada Minggu 23 Februari 2020 pasangan tersebut kembali menyerahkan 73.961 dukungan dan setelah dilakukan pengecekan melampaui batas minimal, yakni sebanyak 72.912 dukungan dinyatakan MS dengan sebaran di 35 kecamatan.

Adapun untuk bapaslon Mulyadhi-A Subhan jumlah dukungan (sebagaimana tertuang dalam Formulir B.1.KWK/Silon) sebanyak 82.228 dengan jumlah sebaran (sebagaimana tertuang dalam Formulir B.2.KWK) di 35 kecamatan se-Kabupaten Pandeglang. Dari hasil pengecekan didapati jumlah dukungan MS sebanyak 78.731 dukungan, sisanya sebanyak 3.497 dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Sebab dukungan TMS dikarenakan Formulir B.1.KWK tidak ditempel fotocopy KTP-el atau dilampirkan surat keterangan (suket) telah melakukan perekaman kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukapil) Kabupaten Pandeglang, Formulir B.1.KWK tidak ditandatangai atau dicap jempol, Formulir B.1.1.KWK tidak ditandatangani oleh bapaslon atau tidak ditempel materai dan nama-nama di Formulir B.1.1.KWK tidak ada dalam Formulir B.1.KWK dan sebaliknya. Adapun terkait sebaran, dari 35 kecamatan yang diserahkan dan 1 kecamatan dinyatakan TMS yakni Kecamatan Sobang.

Sesuai Peraturan KPU (PKPU) RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 2020, berkas bapaslon perseorangan yang dinyatakan MS kemudian menjalani proses verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen 27 Februari-25 Maret 2020. Menyikapi hal tersebut, pada Rabu 26 Februari 2020, KPU Kabupaten Pandeglang langsung mengundang masing-masing liaison officer (LO) bapaslon perseorangan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membahas mekanisme dan tatacara verifikasi administrasi dan kegandaan dukungan. Ada 5 item yang diperiksa oleh KPU Pandeglang terkait verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen bapaslon perseorangan (sebagaimana Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020)pertama, kesesuaian data pada fotocopy KTP-el dengan Formulir B.1.KWK (TMS 1), kedua kesesuaian data pada fotocoy KTP-el dengan daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Pandeglang (TMS 2), ketiga kesesuaian data pada fotocopy KTP-el dengan wilayah kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) yakni desa/kelurahan (TMS 3), keempat memastikan tidak ada KTP-el yang usianya belum genap 17 tahun yang belum menikah, kelima apabila ada TMS 4 dan memastikan tidak ada KTP-el yang status pekerjaannya Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggara pemilu dan kepala desa atau aparat desa (tidak diTMS-kan melainkan dieksekusi ketika verifikasi faktual).

Di antara waktu usainya verifikasi administrasi dengan akan dimulainya verifikasi faktual oleh PPS, KPU juga akan mencocokan data dukungan yang MS dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir yang terdapat dalam Silon. Jika ada data yang tidak ditemukan, maka KPU akan berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk memastikan dukungan itu ada di DPT dan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4).

Usai kegiatan ini, proses berlanjut dengan verifikasi faktual oleh PPS. Kegiatan diisi dengan mendatangi setiap rumah (sensus) orang-orang yang namanya memberikan dukungan bagi bapaslon perseorangan. Pendukung ditanya oleh PPS, apakah benar mereka memberikan dukungan atau tidak, apabila benar mendukung maka masuk kategori MS, namun apabila tidak mendukung maka masuk kategori TMS dan membubuhkan tandatangan atau cap jempol pada Formulir BA.5.KWK (surat pernyataan mendukung/tidak mendukung). Bagi mereka yang tidak menjalankan proses ini, maka dukungannya masuk MS, kecuali ada rekomendasi tertulis dari Bawaslu atau Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) setempat atau Panitia Pengawas Lapangan (PPL) desa/kelurahan

Usai dengan verifikasi faktual, kemudian dilakukan pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan oleh PPK 16-22 April 2020, dilanjutkan dengan rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten oleh KPU Pandeglang 23-24 April 2020. Hasil akhir dari proses ini akan disampaikan kepada masing-masing bapaslon perseorangan 27-28 April 2020.

Sebagai catatan, untuk dukungan hasil verifikasi faktual bapaslon perseorangan yang kurang dari batas minimal 69.808, maka mereka harus menyerahkan dua kali jumlah kekurangan kepada KPU pada 29 April-1 Mei 2020. Selanjutnya KPU akan kembali memeriksa jumlah dukungan dan sebaran pada 29 April-2 Mei 2020. Apabila memenuhi sebanyak dua kali jumlah kekurangan, maka KPU akan melakukan verifikasi administrasi dan kegandaan dukungan perbaikan pada 1-6 Mei 2020. Dilanjutkan dengan verifikasi faktual perbaikan 10-18 Mei 2020.

Pleno terkait dukungan hasil perbaikan di tingkat PPK akan berlangsung pada 19-25 Mei 2020, dilanjutkan pleno tingkat kabupaten pada 26-27 Mei 2020. Apabila hasil pleno rekapitulasi dukungan perbaikan dukungan MS sebanyak dua kali lipat kekurangan, maka KPU akan menetapkan bapaslon perseorangan MS dan berhak mendaftarkan diri bersamaan dengan bapaslon yang diusung oleh partai politik (parpol) pada 16-18 Juni 2020.

Itulah sekelumit tatanan panjang yang harus dihadapi oleh bapaslon perseorangan. Akhir kata, mari kita sambut Pemilihan Serentak 23 September 2020 dengan riang gembira. Untuk masyarakat Kabupaten Pandeglang, ayo jaga kondusivitas daerah agar keberlangsungan pembangunan yang dicanangkan pemerintah tidak berhenti. Ingat pemilihan akan berintegritas, jika penyelenggara, peserta dan pemilih juga berintegritas. (*)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://jambi.kpu.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...