• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Ingat 2019, Ingat Pemilu

Tanggal : 03 Jan 2019 19:35:00 • Penulis : admin • Dibaca : 15817 x

Oleh : Ahmad Hadziq
(Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat)

Memasuki awal tahun 2019 yang sering disebut sebagai tahun politik sudah semestinya semakin mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilu 17 April 2019 sudah di depan mata. Kesadaran ini perlu dibangun kepada seluruh pihak karena tentunya banyak situasi, keadaan dan informasi yang harus dipersiapkan dan dipahami secara menyeluruh. Persiapan pelaksanaan oleh KPU, pengawasan tahapan oleh Bawaslu, aturan main yang dibolehkan dan dilarang kepada peserta pemilu dan apa yang menjadi hak serta kewajiban warga negara sebagai pemilih harus diingatkan kepada semua pihak. Karena itulah tidak salah jika KPU mengeluarkan tage line sosialisasi di awal tahun ini Ingat 2019, Ingat Pemilu. Siapa yang paling berkepentingan dengan pemilu? tentu bukan hanya penyelenggara dan peserta pemilu saja namun publik sebagai warga negara juga punya kewajiban untuk saling mengingatkan.

Bagi penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu beserta jajarannya harus semakin gencar mengingatkan kepada publik tentang regulasi yang harus dilaksanakan dan harus dipenuhi oleh warga pemilih. Pertama, meyakinkan mereka sudah terdaftar sebagai pemilih dengan melihat pengumuman daftar pemilih yang sudah di tempel di setiap desa. Bagi kalangan pemilih muda yang sudah akrab dengan alat komunikasi gadget tentu akan semakin dipermudah dengan melakukan pengecekan langsung ke alamat www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id atau dengan mendowload langsung aplikasi KPU RI PEMILU 2019, di sini akan ditemukan semua informasi terkait data pemilih dan info lainnya tentang pemilu. selain itu, penting juga mengingatkan langkah yang harus dilakukan warga yang ternyata tidak bisa melakukan hak pilihnya di tempat dimana mereka terdaftar karena alasan tertentu dengan melakukan proses pindah milih dan bahkan apa yang harus dilakukan jika ternyata memang ada warga masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih. Kedua, penting bagi penyelenggara untuk mengingatkan informasi tahapan yang sedang dilaksanakan. Seperti tahapan kampanye yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, calon DPD dan Partai Politik. Bawaslu di tiap tingkatan pun penting untuk menyampaikan terkait regulasi yang dibolehkan dan dilarang kepada masyarakat agar juga turut serta aktif memberikan informasi pelanggaran. Ketiga, masyarakat pemilih harus diingatkan bahwa pemilu 2019 pertama kali dilaksanakan serentak dengan pilpres, tentu ada penanganan dan perlakuan khusus karena berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

Bagi peserta pemilu pasangan calon presiden/wakil presiden, DPD dan partai politik, momentum kampanye selain sebagai ajang memperkenalkan diri dan penyampaian visi misi untuk meyakinkan pemilih harus pula bisa dimanfaatkan untuk menyadarkan dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat pemilih akan pentingnya berpartisipasi aktif dalam pemilu. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 267 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dengan demikian informasi visi misi yang disampaikan kepada masyarakat juga mampu mencerahkan pemikiran masyarakat bahwa partisipasi pemilih bukan hanya soal turn out voter saja namun juga ada rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

Selanjutnya setiap warga negara perlu untuk di ingatkan dan saling mengingatkan pentingnya pemilu sebagai hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Robert F. Kennedy seorang mantan senator Amerika pernah mengatakan, Elections remind us not only of the rights but the responsibilities of citizenship in a democracy. Bahwa Pemilu mengingatkan kita tidak hanya tentang hak tetapi tanggung jawab kewarganegaraan dalam demokrasi. Ketika bicara tanggung jawab artinya tidak hanya soal datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih saja, namun ikut aktif dalam proses pelaksanaan dan pengawasan kebijakan pemerintahan terpilih pasca pemilu. Sebagaimana menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). kegiatan tersebut mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan  (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya dan sebagainya (Miriam Budiarjo: Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, 2008).

Partisipasi masyarakat dalam pemilu setidaknya dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu bentuk formal dan ekstra formal. Pertama, partisipasi pemilih dalam bentuk formal yang dijalankan melalui pemantauan dan pengawasan oleh organisasi-organisasi pemantau yang harus terakreditasi. Dalam pasal 435, 436 dan 437 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur bahwa organisasi-organisasi pemantau harus terintegrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Selain itu, masyarakatpun dapat berpartisipasi dalam bentuk formal dengan menjadi penyelenggara adhoc terutama di tingkat Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Negara memanggil warganya terutama pemuda yang berusia paling rendah 17 tahun untuk menjadi petugas KPPS. Kedua, partisipasi politik dalam bentuk ekstra formal. Mereka adalah komunitas-komunitas yang memiliki kepedualian terhadap politik dan kepemiluan. Untuk bentuk ekstra formal ini, KPU akan membentuk relawan demokrasi yang akan membantu melaksanakan sosialisasi di berbagai segmen. Mereka yang nantinya diharapkan masuk ke semua segmen kelompok masyarakat untuk mengingatkan bahwa tahun 2019 akan ada pemilu serentak. 

Akhirnya, mari kita saling mengingatkan. 8 Januari 2019 adalah H- 100 pelaksanaan pemilu serentak 17 April 2019 dan pada tanggal 17 Januari 2019 akan digelar debat terbuka yang pertama bagi pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Mari kita sambut pemilu ini dengan riang gembira, aman dan damai. (*)

Post Terkait

  • Partisipasi Pemilih Perempuan di Kabupaten Pemalang
    Tanggal : 2019-08-12 11:17:00

    Partisipasi pemilih perempuan di Kabupaten Pemalang pada Pemilu 2019 hampir melampaui 77,5 persen (target KPU RI). Dari 567.120 perempuan pemilik hak pilih sebanyak 437.719 orang di antaranya mencoblos di TPS atau 77,18 persen. ...Selengkapnya...


  • Kenapa Partisipasi Politik Masih Rendah?
    Tanggal : 2019-07-26 20:00:00

    Jumat 26 Juli 2019 dua pegawai KPU RI mengunjungi KPU Kabupaten Pemalang. Keduanya mendapat tugas khusus mengevaluasi partisipasi pemilih yang rendah pada Pemilu 2019. Tampaknya KPU RI ingin langsung mengetahui apa penyebab rendahnya partisipasi pemilih di kabupaten ini yang tak memenuhi target nasional 77,5 persen. ...Selengkapnya...


  • Rekapitulasi dan Penegakan Hukum Pemilu
    Tanggal : 2019-05-10 16:47:22

    Rekapitulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung tiga pengertian, satu ringkasan; ikhtisar; dua ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir laporan atau akhir hitungan; dan tiga pembuatan rincian data yang bercampur aduk menurut kelompok utama. ...Selengkapnya...


  • Anatomi Definisi Kampanye Pemilu 2019
    Tanggal : 2019-03-26 17:31:19

    Banyak pihak memahami kampanye (hanya) sebatas metode kampanye rapat umum, yang baru saja dimulai Minggu 24 Maret 2019. Padahal kegiatan kampanye telah lama dimulai atau sejak 23 September 2018 usai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) ...Selengkapnya...


  • Kampanye di Tempat Terlarang: ADMINISTRASI atau PIDANA ?
    Tanggal : 2019-03-05 08:08:00

    Setiap Pelaksana, peserta dan Tim Kampanye Pemilu termasuk calon anggota DPR/DPRD/DPD dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan dalam setiap kegiatan / metode kampanye. ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...