• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

KPU Sampaikan Laporan Pelaksanaan Pemilu 2019 ke Presiden

Tanggal : 11 Nov 2019 10:38:39 • Penulis : admin • Dibaca : 537 x

Jakarta, kpu.go.id - Melaksanakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 , Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Tiba sekira pukul 08:30 WIB, KPU datang lengkap tujuh komisioner plus Sekretaris Jenderal (Sekjen), Arif Rahman Hakim. Kedelapannya langsung masuk guna menyerahkan laporan yang telah tersusun dalam sebuah buku.

Untuk diketahui dalam laporannya, KPU turut menekankan beberapa capaian, seperti peningkatan jumlah peserta juga keterwakilan perempuan dalam kontestasi. "Kemudian kami juga sampaikan terkait anggaran yang (telah) diberikan negara selama 3 tahun anggaran (2017, 2018, dan 2019) yang diperkirakan penyerapan secara total mencapai 86,33 persen,” ungkap Ketua KPU RI, Arief Budiman dalam Konferensi Pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Laporan lain yang juga telah diketahui banyak pihak adalah terkait peningkatan angka partisipasi pemilih yang mencapai 7 persen dibanding Pemilu 2014 lalu atau di 2019 mencapai 82,15 persen. Dikesempatan baik itu KPU juga menyampaikan kesuksesannya meminta seluruh pejabat yang terpilih (baik di pemilu presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kab/kota) untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Sebagai informasi, selama ini persoalan LHKPN menjadi masalah lantaran tidak semua pejabat negara menyerahkannya. “Setelah KPU atur dalam PKPU, itu 100 persen data LHKPN tersampaikan. Kami sampaikan terima kasih ini dipatuhi seluruh anggota dewan terpilih,” sambungnya.

Meski demikian pertemuan dengan presiden juga digunakan KPU untuk menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Pemilu 2019, mulai dari fenomena meninggalnya petugas badan ad hoc hingga suara-suara dari pemilih yang kebingungan karena jumlah kandidat dalam surat suara yang terlampau banyak. Atas kendala tersebut, KPU menyimpulkan keserentakan pada Pemilu 2019 cukup merepotkan. “Kami serahkan desain keserentakannya kepada pembuat UU. Karena keserentakan itu isu kampanye legislatif dan eksekutif bercampur sehingga pemilih tidak fokus,” paparnya.

Persiapan Pemilihan 2020

Sementara itu pada pertemuan yang singkat itu, KPU juga menjabarkan terkait rencana juga kebijakan pada Pemilihan 2020 mendatang. Salah satu yang digarisbawahi adalah rencana penerapan rekapitulasi berbasis elektronik atau (e-rekap). Guna menindaklanjuti rencana ini KPU menyebut perlu ada perubahan ditingkat UU agar hasil pemilu sudah bisa langsung ditetapkan. “Kalau selama ini kita gunakan e-rekap hanya sebagai informasi di Situng, itu tidak bisa digunakan sebagai data resmi,” jelas Arief.

Juga penerapan Sistem Informasi lainnya seperti Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) harus berkelanjutan. Atau terkait perkembangan terbaru penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada Pemilihan 2020, dimana masih ada 2 daerah yang belum mencapai kesepakatan NPHD yakni Kabupaten Solok dan Solok Selatan.

"Kami usulkan terkait pengalaman pembahasan anggaran dari APBD agak menyulitkan, termasuk timbulkan perdebatan di daerah kami usulkan anggaran pemilihan kepala daerah bisa dari APBN mekanismenya kami serahkan kepada pemerintah," tandasnya. (hupmas kpu ri bil/foto: dosen/ed diR)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...