• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Penguatan Data Pemilih Pada Pemilihan Serentak 2020 di Provinsi Bengkulu

Tanggal : 06 Nov 2019 15:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 381 x

oleh: Nora Agustin

Anggota KPU Bengkulu Tengah Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Proses panjang Pemilu Serentak 2019 telah berakhir. Pemilu yang menggabungkan pilpres dan pileg ini purna setelah dilantiknya presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019. Usai proses demokrasi yang menguras konsentrasi dan pikiran ini berakhir, babak proses demokrasi pun hadir untuk tingkat daerah yakni Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2020. Regulasinya pun telah dikeluarkan melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal yang pemungutan suaranya akan berlangsung pada 23 September 2020.

Untuk pemilihan yang akan berlangsung kurang dari satu tahun ini, aka nada 270 daerah yang ikut menyelenggarakan terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Dan khusus untuk Provinsi Bengkulu, ada 9 daerah yang berpartisipasi terdiri dari Provinsi Bengkulu untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 8 kabupaten yakni Kaur, Seluma, Rejang Lebong, Kapahiang, Mukomuko, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara dan Lebong untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Jika merujuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Bengkulu pada Pemilu 2019 lalu, artinya lebih dari 1,4 juta rakyat akan menentukan pemimpin daerah mereka ke depan. Pada Pemilihan 2015, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 70 persen dan pada Pemilu 2019 angkanya lebih tinggi mencapai 77 persen. Harapan agar partisipasi meningkat tentu saja menjadi pemikiran semua orang, tidak hanya KPU sebagai penyelenggara. Dana hibah daerah (sumber APBD Provinsi Bengkulu) sebesar Rp110 Miliar kepada KPU akan digunakan untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya tahapan-tahapan Pemilihan 2020 ini.

Pada pesta demokrasi lokal seperti Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tentu senantiasa memberikan catatan, baik dari segi penyelenggaraan maupun hasilnya, salah satunya terkait Pendataan Pemilih. Ramlan Surbakti (2011) dalam buku “Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar” yang diterbitkan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, menulis secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih.

Apabila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihya. Demikian pula sebaliknya, bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, mereka pun berpotensi kehilangan hak pilihnya. Dalam konteks data pemilih, salah satu bagian yang penting dalam pesta demokrasi, masih belum hilang di ingatan kita bahwa ketika Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2015 lalu, persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Bengkulu mendapat sorotan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu ketika itu melansir  sebanyak 35.044 pemilih masih bermasalah (sumber: https://www.beritasatu.com).

Menyadari hal tersebut, sejak Pemilu 2019, KPU telah membuat konsep penting dalam pendataan pemilih. Tidak hanya pada penguatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), tetapi juga memberikan pelayanan kepada para pemilih seperti Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP). Bahkan untuk menjamin rakyat dapat menggunakan hak pilihnya, KPU juga melaksanakan Gerakan Coklit Serentak (GCS) yang memecahkan Rekor MURI karena melibatkan 7 Anggota KPU RI, KPU Prov 85 orang, KPU kab/kota  655 Orang, PPK 4.911 orang, PPS 56.568 orang, Pantarlih 141.626 orang, PPLN 563 orang, dan Pantarlih LN 1.200 orang.

Pemilih adalah jantungnya pemilu dan atau pemilihan. Mereka adalah kelompok yang penting disasar dalam tiap tahapan. KPU menyadari betul hubungan dengan pemilih ini harus dimaksimalkan, tidak hanya dalam konteks sosialisasi tetapi juga pendidikan pemilih. Dengan demikian, tingkat ‘melek politik’ rakyat semakin membaik yang bermuara kepada kualitas pemilih yang tidak sekadar pelengkap penderita dari proses demokrasi, tetapi mampu menentukan pilihan yang bijak saat memberikan hak suaranya saat berada di TPS. Selain itu, tentu saja sebagai pemilih, posisi rakyat harus mendapat tempat yang utama.

Jika dikaitkan dengan pemilih, jargon KPU yang menyebut “data adalah darah pemilu”, maka konsekuensi logisnya pendataan pemilih mesti menjadi prioritas penting. Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu (IDEA: 2002) menyebutkan bahwa kerangka hukum pemilu harus mewajibkan penyimpanan daftar pemilih secara transparan dan akurat, melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan mencegah pendaftaran atau pencoretan orang secara tidak sah atau curang.

Hasyim Asy’ari dalam tulisannya berjudul Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih (Jurnal Perludem, 2012) menulis dalam konteks Pemilu Indonesia, sistem Pendaftaran Pemilih adalah salah satu hal penting untuk menjamin hak pilih warga negara di dalam pemilihan umum. Hak untuk memilih adalah hak dasar warga negara yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan termasuk salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi. oleh karena itu, sistem pendaftaran pemilih harus dibuat berdasarkan prinsip komprehensif, akurat dan mutakhir. Ada tiga isu yang krusial di dalam suatu sistem pendaftaran pemilih, yaitu siapa yang dimasukkan daftar pemilih, siapa yang melakukan pendaftaran pemilih, dan apakah pendaftaran pemilih itu hak atau kewajiban.

Berdasarkan hasil analisis perbandingan dari Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, ditemukan sejumlah masalah yang memerlukan penanganan serius. Melalui kajian yang dilakukan oleh Prakarsa Pendaftaran Pemilih KPU 2011, muncul beberapa solusi alternatif untuk menangani masalah-masalah yang terkait dengan pendaftaran pemilih, di antaranya pengkategorian pemilih dengan beragam variannya, dalam pemutakhiran data harus ditentukan tentang wewenang untuk pemuktahiran data.

Penting juga untuk dipahami, bahwa proses awal yang dilaksanakan dalam pemutakhiran daftar pemilih pada pemilu maupun pemilihan setelah menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari pemerintah, adalah pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih. Coklit adalah sebuah kerja teknis untuk mengakurasi data pemilih. Coklit ini menjadi bagian penentu terhadap keakuratan data pemilih. Pada proses tahapan ini dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, sehingga menghasilkan data yang terbuka dan partisipatif. Oleh karenanya, masyarakat Bengkulu yang akan melaksanakan Pemilihan serentak tahun 2020 mendatang, sangat diharapkan partisipasi aktifnya agar proses pendataan bisa efektif.

Penguatan pendataan pemilih pada tiap pesta demokrasi terus dilakukan KPU. Namun penting untuk dicermati bahwa KPU tidak bisa bekerja sendiri. Dalam pola hubungan stakeholder data pemilih, pelibatan instansi terkait akan memaksimalkan terdatanya masyarakat sebagai pemilih. Sebagai contoh, proses pendataan pemilih berbasis KTP Elektronik dan Kartu Keluarga (KK) sangat berhubungan dengan administrasi kependudukan yang menjadi ranah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Sinergi antara KPU Kabupaten/ Kota di Bengkulu dengan Disdukcapil masing-masing daerah dapat memperkuat kualitas pendataan. (*)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...