• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Evaluasi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu 2019

Tanggal : 07 Dec 2019 13:59:13 • Penulis : admin • Dibaca : 2937 x

Evaluasi Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu

Oleh: Ricky Febriansyah

Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Tata Kelola Pemilu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 telah berjalan sukses dan lancar. Selain sukses dari sisi peningkatan partisipasi masyarakat 81,97 persen untuk Pemilu Presiden dan wakil Presiden (Pilpres) dan 81,69 persen untuk Pemilu Legislatif (Pileg), keberhasilan pemilu edisi ke-12 juga ditandai dengan mulusnya KPU selama proses gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) atau yang biasa disebut dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Pada fase ini KPU berhasil mementahkan argumen para pemohon baik untuk pilpres maupun pileg. Bukti-bukti yang disampaikan pada sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Anwar Usman juga cukup kuat hingga hakim kemudian memutuskan bahwa seluruh dalil yang diajukan pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak.

Jika berkaca pada standar-standar pemilu demokratis yang dikemukakan IDEA (2002), maka ada 15 unsur yang mendukung suksesnya penanganan sengketa ini, antara lain: 1) adanya kerangka hukum pemilu, 2) sistem pemilu, 3) distrik pemilu atau batas unit pemilu, 4) hak memilih dan dipilih, 5) kelembagaan KPU, 6) pendaftaran pemilih, 7) akses suara bagi politik dan kandidat, 8) kampanye pemilu yang demokratis, 9) akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan pendapat, 10) pembiayaan dan pendanaan kampanye, 11) ketersediaan kotak suara, 12) perhitungan suara dan tabulasi, 13) peran keterwakilan partai politik dan kandidat, 14) pemantau pemilu serta 15) kepatuhan dan penegakan hukum pemilu.

Standar ke-15 kemudian menjadi penting karena kerangka hukum harus menyediakan mekanisme efektif dan perbaikan bagi kepatuhan hukum dan penegakan atas hak-hak pemilu serta memberikan hukuman bagi pelaku-pelaku tindakan pidana pemilu. Kerangka hukum pemilu harus diatur sedetail mungkin untuk melindungi hak-hak sipil.

Selanjutnya sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis yaitu, 1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu), 2) sengketa dalam proses pemilu, 3) pelanggaran administrasi pemilu, 4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, 5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu dan 6) sengketa hukum lainnya.

Dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah disebutkan bahwa pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu dan perselisihan pemilu dan tindak pidana pemilu setidaknya ada 3 poin utama yaitu penegakan atas tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi dan kode etik.

Dan tindak pidana pemilu terbagi lagi dalam 12 jenis yaitu 1) dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih, 2) kepala desa dilarang yang melakukan tindakan menguntungkan ataupun merugikan peserta pemilu, 3) setiap orang dilarang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye, 4) setiap orang dilarang melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, 5) pelaksana kampanye dilarang melakukan pelanggaran larangan kampanye, 6) peserta pemilu dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu, 7) majikan atau atas perusahaan yang tidak memperbolehkan pekerjanya untuk memilih, 8) dilarang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, 9) kekerasan atau kekuasaan pada saat pendafaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih, 10) dilarang menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi ketentuan, 11) dilarang menjanjikan atau memberikan yang kepada pemilih dan 12) dilarang memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS/TPSLN.

Selanjutnya pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan sengketa pemilu adalah meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/kota.

Kemudian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu berdasarkan sumpah dan/atau jani sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Kewenangan menyelesaikan kode etik penyelenggara pemulu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Untuk penanganan sengketa pada Pemilihan Serentak 2020 nanti, menurut Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, masih ada ketidaksesuaian antara aturan dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau UU Pilkada dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setidaknya UU Pemilihan Kepala Daerah dalam proses revisi sehingga ada kemungkinan proses mekanisme sengketa yang ada pada Pemilu serentak 2019 dapat diadaptasi untuk UU Nomor 10 tahun 2016. Setidaknya ada 2 skenario yaitu perbaikan pasal 10, pasal 11 dan pasal 134 UU No.10/2016 dan cara kerja berpikir dalam UU No 10/2016 yang dapat diadopsi dari UU No 7/2017.

Pada UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Menurut Anggota Bawaslu, Rahmat Bagja harus direvisi karena ada sejumlah aturan dalam UU Pemilihan Kepala Daerah yang sudah tidak sejalan dengan UU Pemilu.

Pertama tentang peran Bawaslu dalam UU Pemilihan Kepala Daerah tidak mengenal Bawaslu kabupaten/kota sebab pengawasan di tingkat tersebut hanya dilakukan panita pengawas (panwas) kemudian UU Pemilihan Kepala Daerah tidak menjabarkan pihak yang menjadi koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Selanjutnya UU Pemilihan Kepala Daerah mengatur penyelesaian sengketa administrasi dilakukan melalui mediasi yang menghasilkan putusan Bawaslu sedangkan UU Pemilu proses sengketa administrasi dilakukan melalui proses ajudikasi yang dilakukan secara terbuka.

Pada Pemilihan Serentak 2020 akan diselenggarakan sebanyak 270 daerah, dengan rincian 9 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 37 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Penyelenggaraan pemilihan akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 nanti. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan ada 4 Kabupaten yang akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah dan Belitung Timur.

Secara umum jika melihat tahapan pemilu dan pemilihan yang hampir sama, maka perlu adanya penanganan dan penyelesaian sengketa, karena setiap tahapan akan berpotensi terjadinya sengketa, dan setiap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU juga berpotensi terjadi gugatan. Jika pada penyelenggaraan Pemilu 2019 salah satunya pada penyelesaian dan penanganan sengketa seperti PHPU pada gugatan hasil pilpres. Terlebih adanya diterbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernu, Bupati dan Wakil bupati dan/atau Walikota dan wakil walikota tahun 2020.

Hal ini perlu adanya upaya dalam pencegahan terjadinya sengketa pemilu, salah satunya menurut  IDEA  (2010:9), pencegahan dapat dilakukan mengikuti ketentuan dan peraturan melalui kerangka hukum yang sederhana, jelas dan konsisten. Untuk perlu adanya revisi UU Pilkada demi pencegahan dan penanganan sengketa berupa pelanggaran pidana, pelanggaran adminitrasi dan pelanggaran kode etik.

Hal tersebut dapat saja terjadi pelanggaran yang akan terjadi pada penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Bangka Tengah untuk itu perlu adanya regulasi yang mengadopsi pada penyelenggaraan pemilu 2019 kemarin. (*)


Post Terkait

  • E-Voting dan Kepuasan Pemilih Tuna Netra
    Tanggal : 2020-02-07 08:00:00

    Beberapa hari lalu, kami (KPU Kabupaten Temanggung) memfasilitasi Pemilihan Ketua Organisasi Kesejahteraan Penerima Manfaat (OKPM) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra (PPSDSN) Penganthi Temanggung periode 2020-2021 ...Selengkapnya...


  • Merawat Integritas
    Tanggal : 2020-01-18 15:00:00

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Bersifat nasional, mandiri dan tetap, kegiatannya berfokus pada penyelenggaraan pemilihan ...Selengkapnya...


  • Catatan Kecil Diawal 2020
    Tanggal : 2020-01-16 12:00:00

    Tahun 2020 merupakan tahun politik, tahun diselenggarakannya Pemilihan Serentak di 270 daerah di Indonesia. Pada fase ini situasi politik sangat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi. Dinamika yang pada umumnya akan ...Selengkapnya...


  • Mengawal Demokrasi pada Pemilihan 2020
    Tanggal : 2020-01-08 16:00:00

    Memasuki Tahun 2020 sebanyak 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten mulai disibukkan dengan pehelatan Pemilihan Kepala Daerah. Sesuai Undang-undang (UU) 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 6 disebutkan bahwa ...Selengkapnya...


  • Warteg, Potensi dan Partisipasi Politik
    Tanggal : 2019-12-23 15:44:46

    Perhelatan akbar nasional Pemilu Serentak 2019 telah usai dilaksanakan. Hasilnya sudah sama-sama diketahui dan sudah diputuskan. Bahkan pemenangnya, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPRD Jawa Tengah ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...