• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Warteg, Potensi dan Partisipasi Politik

Tanggal : 23 Dec 2019 15:44:46 • Penulis : admin • Dibaca : 1409 x

oleh: Thomas Budiono

Anggota KPU Kota Tegal

Perhelatan akbar nasional Pemilu Serentak 2019 telah usai dilaksanakan. Hasilnya sudah sama-sama diketahui dan sudah diputuskan. Bahkan pemenangnya, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPRD Jawa Tengah dan DPRD Kota Tegal, sudah dilantik untuk menduduki jabatannya. Alhasil, tahapan pemilu yang diwarnai dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya itu sudah berakhir indah.

Betapa tidak indah, sebab pemilu yang ditargetkan oleh pemerintah mencapai angka partisipasi sebesar 77,5 persen itu ternyata melebihi dari yang sudah ditentukan. Secara nasional angka partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak kemarin itu sebesar 81,93 persen. Sedangkan angka partisipasi kehadiran masyarakat Kota Tegal ke TPS juga di atas target nasional, yakni  77,94 persen.

Bisa dibilang serentak itu adalah pemilu nan sukses. Penuh dengan fasilitasi akses dan lengkap dengan warna-warni ekses. Kesuksesan itu adalah keberhasilan dari peran aktif seluruh komponen masyarakat. Mulai dari pemerintah, penyelenggara, dukungan keamanan dari TNI/Polri, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, organisasi wanita dan pemuda serta kelompok dan paguyuban masyarakat di tingkat Rukun Tetangga seperti Kelompok Pengajian, Dasa Wisma dan Pertemuan Ibu-Ibu PKK.

Tapi bagi badan penyelenggara, keberhasilan dan kesuksesan itu tetap harus ditindaklanjuti dengan evaluasi secara menyeluruh di seluruh tahapan. Setiap tahapan pemilu itu harus ditelisik persoalan dan daftar masalahnya. Gunanya untuk memperbaiki dan mengantisipasi berbagai potensi masalah. Catatannya, persoalan tersebut jangan sampai terulang kembali di pemilihan mendatang.

Di Kota Tegal salah satu yang menjadi perhatian bagi penyelenggara pemilu adalah soal fenomena Warung Tegal alias Warteg. Sebagai sebuah entitas dan komunitas, warteg menjadi daya tarik dan ruang kampanye yang sangat efefktif dan efesien. Tapi dari sisi angka partisipasi, kehadiran orang yang akan menyalurkan hak suaranya, ternyata komunitas warteg tidak terlalu seksi untuk diharapkan sebagai lahan pendulang suara.

Kenapa demikian?

Secara sederhana, warteg merujuk pada sebuah nama yang seolah sudah menjadi istilah generik untuk warung makan kelas bawah dan menengah di pinggir jalan, baik yang berada di Tegal maupun di tempat lain, baik yang dikelola oleh orang asal Tegal maupun dari daerah lain (https://id.m.wikipedia.org). Posisi warteg biasanya akan memilih lokasi atau tempat yang strategis secara ekonomi seiring dengan segmen pasar yang dibidik.

Yang pasti, sebagian besar lokasi warteg berada di lingkungan keramaian masyarakat. Bisa jadi tempat yang mereka gunakan adalah di sekitar gang sempit, di atas selokan, kebun kosong yang berdekatan dengan  keramaian pekerja pabrik atau proyek pembangunan yang mempekerjakan buruh dalam jumlah yang besar.

Warteg identik dengan rumah makan yang sederhana dengan menu yang sangat beragam. Ada yang direbus, disayur, dibakar, digoreng dan ditumis. Pembeli tinggal pilih langsung masakan dan lauk-pauk mana yang paling disuka. Semua menu dan masakan terpajang transparan di etalase depan. Warteg mengesankan sebuah kejujuran pedagangnya. Tak ada yang disembunyikan, semuanya serba terbuka. Dari jenis masakan, bahan baku sayur, bumbu dan tampilan masakannya. Pembeli tinggal menunjuk jenis masakan mana yang disuka dan diminta.

Soal harga jangan ditanya. Sangat murah. Tampilannya pun sungguh meriah. Rasanya sangat pas sekali di lidah. Dan seusai menikmati dan menyantap makanan ala warteg ini dipastikan kenyang sekenyang-kenyangnya. Serta porsi yang diberikan kepada pembeli adalah porsi “kelas berat”, dengan nasi putih sepiring penuh ditambah berbagai sayur dan lauk yang disuka.

Porsi berat ini memang sesuai dengan sebagian besar pembeli yang datang. Sebagian besar mereka adalah masyarakat kelas bawah yang terdiri dari sopir angkutan umum, tukang bajaj, kaum buruh, pekerja kasar, pekerja pabrik dan pekerja bangunan yang ada di sekitarnya. Mereka biasanya disebut sebagai pekerja kerah biru atau blue collar workers. Dan tidak menutup kemungkinan ada warteg yang melayani konsumen kelas menengah.

Sebagai sebuah warung yang diperuntukkan masyarakat kelas bawah mengesankan sebuah kebebasan. Yang datang ke warteg bisa siapa pun, dengan berpakaian apa pun. Ada yang datang dengan celana pendek, hanya mengenakan kaos dengan selendang handuk kecil yang lusuh. Ada pula yang datang lengkap dengan pakaian kerja sebagai buruh bangunan atau pekerja gali bangunan di sebuah proyek pembangunan.

Cara makannya pun bebas. Ada yang tertib makan di meja dan kursi yang disediakan. Ada pula yang bergaya makan dengan kaki naik ke atas kursi kayu panjang. Dalam kondisi warung yang penuh sesak dengan pengunjung, ada pula diantara mereka yang rela makan hanya sembari duduk atau jongkok di teras warung yang sempit.

Tidak ada data resmi yang mencatat berapa jumlah warteg yang bertebaran hamper di semua kota besar di Indonesia. Di tahun 2010 ada yang memeprkirakan jumlah warteg yang berada di Jabodetabek mencapai 34.000 (http://news.okezone.com (6/12/2010). Dan saat ini jumlahnya sudah bertambah berkali libat di atas ratusan ribu.

Potensi Politik

Saat ini warteg sudah menjadi entitas dan ikon kesederhanaan dan simbol masyarakat kecil. Karenanya, banyak yang menjadikan dan memanfaatkan warteg ini untuk mendongkrak popularitas dengan tujuan politis. Warteg sering dijadikan sebagai medan subur menumbuhkembangkan elektabiltas orang yang akan merebut simpati masyarakat.

Ini terjadi karena karena warteg identik dengan keperpihakan dengan masyarakat kecil. Membela rakyat jelata dan bentuk empati dengan komunitas kelas marginal. Kenyataan ini terbukti ketika ada perhelatan demokrasi Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2012 lalu.

Saat itu ada calon gubernur yang akan ikut berlaga dalam Pemilihan DKI Jakarta itu yakni Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dua tokoh ini makan siang dalam di sebuah warteg, setelah beberapa waktu  blusukan ke berbagai tempat. Startegi kampanye itu mengesankan sang calon sangat akrab dan perhatian terhadap masyarakat kelas bawah. Tampilannya sederhana dan merakyat serta membela dan berpihak terhadap kaum lemah. Singkat cerita, dengan mengunjungi dan makan di warteg, Jokowi dan Ahok terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012 – 2017.

Hal yang sama dilakukan pula oleh para kandidat yang menjadi calon di Pemilihan DKI Jakarta 2017. Makan di warteg menjadi salah satu cara untuk mendapatkan citra yang baik. Barangkali ini terilhami oleh kemenangan Jokowi pada 2012 yang sering melakukan kampanye di kampung-kampung dan lingkungan kumuh dan selalu diakhiri dengan  makan di warteg.

Cara menarik simpati masyarakat dengan cara makan di warteg diharapkan para kandidat ini bisa menarik perhatian dan mendapat dukungan dari masyarakat kelas bawah dan sekaligus memenangkan pertarungan. Caranya dengan melakukan kampanye terbuka dengan ritual makan di warteg. Dengan berkunjung makan siang di warteg dalam suasana makan yang sangat lahap mengesankan bahwa sang kandidat adalah tokoh yang identik dengan kesederhanaan dan selalu membela kepentingan masyarakat miskin yang terpinggirkan.

Di Pemilihan Kota Tegal, warteg juga menjadi sasaran untuk memperoleh dukungan. Menjelang hari pemungutan suara, ada calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai strategi mendekati komunitas warteg. Mereka sengaja menyediakan angkutan umum dari berbagai titik di Jabodetabek bagi pengusaha, pemilik atau karyawan warteg yang akan pulang untuk menyalurkan hal suaranya.

Dan benar, saat menjelang hari pencoblosan bus-bus gratis ini penuh sesak penumpang dari Jakarta untuk kembali pulang ke kampung halamannya di Kota Tegal. Selain untuk datang ke TPS, sebagian besar mereka pulang kampung untuk menyalurkan rasa kangen ke sanak keluarga dan teman-teman sebayanya.

Angka Partisipasi

Sebagai aset untuk membentuk opini publik, warteg memang patut diacungi jempol. Namun ditilik dari tingkat partisipasi dalam Pemilu Serentak Tahun 2019, komunitas pedagang dan pengusaha warteg, sungguh memprihatinkan. Di Kota Tegal, 3 kecamatan memperoleh angka partisipasi di atas angka 80 persen. Hanya satu kecamatan, yakni Kecamatan Margadana, dimana banyak pedagang dan pengusaha warteg, yang tingkat partisipasinya rendah, yakni 62,77 persen.

                                    Angka Partisipasi Pemilu Serentak Tahun 2019

                                                    Di Kecamatan se Kota Tegal

Nomor

Kecamatan

Angka Partisipasi (%)

Keterangan

      1.

Tegal Selatan

  80,85

 Cabawan (47,61 persen) dan  Krandon (49,04 persen) Terendah

      2.

Margadana

  62,77

      3.

Tegal Barat

  82,42

      4.

Tegal Timur

  81.97

 

Kenapa Kelurahan Cabawan dan Krandon tingkat partisipasi sangat rendah dibawah 50 persen ? Belum ada data resmi yang memastikan penduduk di kedua kelurahan ini enggan ke TPS. Yang pasti, sebagian besar penduduk di dua kelurahan itu bermata pencaharian sebagai pedagang dan pengusaha warteg. Artinya, sebagaian besar penduduknya sebagai pekerja urban, yang mencari nafkah di luar kota. Tepatnya, di hampir seluruh kota-kota besar yang ada di Jawa, bahkan ada yang sudah menembus ke luar Pulau Jawa.

Akibatnya, saat hari pemungutan suara mereka tidak berada di kampung halamannya. Alhasil, mereka ini tidak bisa ikut berpartisipasi datang untuk menyalurkan aspirasi politiknya di bilik suara. Bukan hanya pemilik warteg saja yang tak bisa mencoblos, tapi seluruh karyawan yang bekerja di warteg itu pun tidak bisa ikut nyoblos.

Padahal setiap warteg mempekerjakan 3 hingga 5 orang. Ini berarti, jika saat ini jumlah warteg mencapai angka 40.000, maka orang yang bekerja di sektor informal ini sangat besar. Dan angka sejumlah itu tidak bisa pulang kampung untuk berpartisipasi pada setiap pemilihan. Kondisi ini semakin parah, tatkala diketahui system kerja warteg adalah aplusan alias gantian.

Biasanya, warteg dikelola dengan sistem keluarga. Setelah mengelola 3 atau 4 bulan, biasanya mereka aplusan dengan saudara yang lain selama waktu yang mereka sepakati bersama. Jadi pada kondisi apa pun hamper ada separuh dari warga di Cabawan dan Krandon, yang bekerja di luar kota.

Dalam Pemilihan Kota Tegal Tahun 2018 lalu, ada ide untuk melakukan sosialisasi ke kota-kota besar dimana banyak komunitas warteg. Usaha pernah dilakukan untuk kordinasi dengan paguyuban atau koperasi yang anggotanya pedagang warteg. Tapi persoalannya, bukan mereka terlalu apatis terhadap partisipasi politik. Persoalannya adalah mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaannya sebagai penopang hidup dan kehidupan keluarganya.

Bahkan pernah disarankan kepada pengusaha dan karyawan warteg untuk pindah alamat dan menjadi pemilik KTP di tempatnya bekerja, agar mereka bisa mencoblos. Tapi saran ini pun tidak bisa mereka lakukan. Mereka masih senang dan merasa bangga jika masih terdaftar sebagai penduduk di Kota Tegal. Mereka bisa bersuka cita mudik dan berlebaran di kampung halaman. Tetapi diyakini, suatu saa pengusaha dan pekerja warteg ini, atas kesadarannya sebagai warga masyarakat, akan ikut aktif dalam perhelatan dan tahapan pemilu atau pemilihan yang akan digelar di masa mendatang. Wallahua’lam.


Post Terkait

  • E-Voting dan Kepuasan Pemilih Tuna Netra
    Tanggal : 2020-02-07 08:00:00

    Beberapa hari lalu, kami (KPU Kabupaten Temanggung) memfasilitasi Pemilihan Ketua Organisasi Kesejahteraan Penerima Manfaat (OKPM) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra (PPSDSN) Penganthi Temanggung periode 2020-2021 ...Selengkapnya...


  • Merawat Integritas
    Tanggal : 2020-01-18 15:00:00

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Bersifat nasional, mandiri dan tetap, kegiatannya berfokus pada penyelenggaraan pemilihan ...Selengkapnya...


  • Catatan Kecil Diawal 2020
    Tanggal : 2020-01-16 12:00:00

    Tahun 2020 merupakan tahun politik, tahun diselenggarakannya Pemilihan Serentak di 270 daerah di Indonesia. Pada fase ini situasi politik sangat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi. Dinamika yang pada umumnya akan ...Selengkapnya...


  • Mengawal Demokrasi pada Pemilihan 2020
    Tanggal : 2020-01-08 16:00:00

    Memasuki Tahun 2020 sebanyak 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten mulai disibukkan dengan pehelatan Pemilihan Kepala Daerah. Sesuai Undang-undang (UU) 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 6 disebutkan bahwa ...Selengkapnya...


  • Perempuan Berdaya: Memaknai Hari Ibu
    Tanggal : 2019-12-20 19:00:00

    Di Indonesia, setiap 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Momen ini pertama kali diperingati pada 1938, dilandasi oleh kesepakatan peserta Kongres Perempuan III di Bandung, 22-27 Juli 1938 yang didasarkan pada momen bersejarah ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://jambi.kpu.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...