• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Partisipasi Rakyat, Antara Hak, Kewajiban atau Kebutuhan

Tanggal : 01 Oct 2019 13:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 50704 x

Wandyo Supriyatno

(Ketua Sosdiklih Parmas SDM KPU Kabupaten Klaten)

Pemilu merupakan proses politik yang secara konstitusional bersifat keharusan bagi negara demokrasi. Sebagai (sebuah) sistem, demokrasi nyata-nyata telah teruji dan diakui sebagai hal yang paling realistis dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial, politik, ekonomi yang paling diterima oleh masyarakat, adil dan beradab, kendati bukan tanpa kelemahan. Begitu tak terbantahkannya tesis-tesis demokrasi, bahwa hampir semua penguasa otoriter dan tiran menyebut sistem yang digunakannya sebagi sistem yang demokratis. Contohnya Korea Utara, mereka menyebut “Negara  Demokratis Korea Utara”, walaupun sebenarnya Negara Otoriter.

Disamping merupakan prasyarat demokrasi, pemilu juga menjadi pintu masuk atau proses awal dari proses pelembagaan demokrasi. Sebab, hanya dengan pemilu sajalah, lembaga-lembaga negara dibidang legislasi dan ekesekutif diakui legalitasnya. Perjalanan panjang Indonesia dalam menyelenggrakan pemilu semenjak 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2014, 2019, 1014, dan 2019 memberikan referensi kepada kita, bahwa kita, bangsa Indonesia, mencoba melaksanakan pemilu dari tahu ke tahun dengan niat yang semakin baik, dalam hal sistem, prosedur maupun hasil pemilu itu sendiri.

Menurut  Axel Hadenius, dalam bukunya; “Democracy and Development”,  Cambridge, Cambridge University Press, 1992), mengatakan suatu pemilu dapat sungguh-sungguh dikatakan demokratis apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu, Terbuka, Ketepatan dan Elektivitas. Terbuka artinya bahwa pemilu harus terbuka bagi setiap warga negara. Prinsip ini dikenal dengan hak memilih universal (universal sulffrage). Ketepatan memiliki arti bahwa segala proses yang berkaitan dengan pemilu, mulai dari pendaftaran partai politik peserta pemilu, verifikasi partai politik, kampanye, pelaksanaan pemunguitan suara, sampai penghitungan suara harus dilakukan secara tepat dan professional. Semua yang terlibat dalam pemilu harus mendapatkan perlakukan hukum yang sama (equality). Elektivitas dimaknai bahwa jabatan jabatan politik harus diisi semata-mata dengan pemilu, tidak dengan cara cara lain, seperti pengangkatan dan penunjukan.

Dari itu semua, yang terpenting dari semua kegiatan pemilu adalah partisipasi masyarakat (mass participation). Partisipasi masyarakat untuk ikut menggunakan hak politiknya penting, karena dari situlah kita bisa mengukur tingkat kepedulian rakyat terhadap keberlangsungan bangsa dan negara. Bisa dipastikan bahwa pemilih aktif bisa dikatagorikan orang yang mempunyai nasionalisme dan cinta tanah air yang lebih tinggi daripada rakyat yang tidak mau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak politiknya. Walaupun tidak bisa (juga) disimpulkan sebaliknya, bahwa rakyat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemilihan dapat digolongkan kedalam kelompok rakyat yang tingkat nasionalisme dan cinta kepada bangsa dan negaranya rendah.

Pemilu 2019, dengan pola serentak antara pemilihan presiden dan DPR, DPD dan DPRD  menghasilkan tingkat partisipasi yang meningkat jika dibandingkan dengan Pemilu 2014. Adapun tabel tingkat partisipasi sebagai berikut:

Pemilu 2014

Tingkat Partsipasi

Pemilu 2019

Tingkat Partisipasi

Presiden

74,76%

Presiden

82,3%

DPR

75,75%

DPR

82,2%

DPD

75,7

DPD

82,3%

DPRD Provinsi

75,7

DPRD Provinsi

82,1%

DPRD Kabupaten

75,4

DPRD Kabupaten

82,2

Andai kita ambil rata-ratanya, maka tingkat partisipsi masyarakat untuk semua jenis tingkatan pemilihan dari  Pemilu 2014 dengan pemilu 2019 terjadi peningkatan yang sangat berarti, yaitu dari 75,5% di tahun 2014 menjadi 82,2% di tahun 2019. Ini berarti ada peningkatan tingkat partisipasi masyarakat sebanyak  (82,2 - 75,5) = 6,72%. Target tingkat partisipasi pemilu 2019 sebagaimana dituangkan dalam RPJM nasional 2015-2020 adalah 77,5%, dengan demikian maka jika dibandingkan dengan RPJM Nasional , target tingkat paritsispasi terlampaui lebih dari 4,7% . Di tahun 2014 pemilih sejumlah KPU Kabupaten Klaten sebanyak 1.007.729, sedang  tahun 2019 ini pemilih sebanyak 1.004.526.  

Dari analisa data diatas, kita bisa simpulkan bahwa, terjadi perubahan perilaku pemilih, yang dahulu tidak menggunakan hak pilihnya, tetapi pada Pemilu 2019 ini menggunakan hak pilihnya. KPU perlu memberikan apresiasi kepada semua komponen yang turut serta bersama-sama menyebarkan virus kepedulian rakyat terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan negara, agar NKRI harga mati menjadi semboyan abadi sepanjang masa. Dari sisi demokrasi, ini baik dan perlu dikembangkan dan ditingkatkan lebih lanjut lagi, karena pada hakikatnya demokrasi itu berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Peningkatan angka partisipasi sebanyak 6,7%  dengan pemilih di atas 1.000.000,- orang, berarti ada pemilih baru yang dulunya tidak memilih disemua level tingkatan pemilihan di tahun 2014, tetapi di tahun 2019 ini, mereka  menjadi pemilih baru yang awalnya tidak  memilih sebanyak 67.000 orang. Di asumsikan pemilih baru, karena jumlah DPT relative sama, tidak ada perubahan yang berarti.

Peningkatan ini dampak dari sosialisasi dan pendidikan pemilih yang  terstruktur, sistemik dan masif yang dilakukan oleh KPU, pemerintah, partai politik peserta pemilu dan LSM peduli pemilu.

KPU gencar melaksanakan pendidikan pemilih, karena hanya dengan pendidikan pemilih, maka target dan harapan akan kehidupan demokrasi yang lebih gemilang akan tercapai. Dengan pendidikan pemilu, masyarakat akan menjadi sadar hak dan kewajibannya sebagai warga n egara. KPU  memberikan paham baru kepada masyarakat, bahwa memilih itu tidak hanya sekedar bicara Hak dan Kewajiban sebagai warga Negara, tetapi memilih adalah sebuah “Kebutuhan”. Kebutuhan dalam menjaga keutuhan Negara, kebutuhan dalam mempertahankan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan  bernegara.

Dengan menjadi kebutuhan setiap warga negara, maka pada pemilu ke pemilu, KPU tidak perlu lagi melakukan upayan yang luar biasa dan penuh daya upaya, agar dari pemilu ke pemilu tingkat partsisipasi masyarakat  meningkat dan pada fase tertentu akan mencapai titik puncak partisipasi.

Mengubah pola pikir, membutuhkan waktu yang panjang dan proses yang berkelanjutan, makanya haus dilakukan secara sistemik, terstruktur dan masif.

Penyadaran kepada semua kelompok, pemuuda, pemula, perempuan, difabelitas, dan kelompok-kelompok  komunitas lainnya, bahwa memilih pemimpin melalui pemilu dan menjadi pemilih aktif adalah  kebutuhan politik. Sebagai kebutuhan, maka memilih itu tidak hanya sekedar hak atau kewajiban, tetapi harus  diatas tingkatan itu semua, yaitu menjadi kebutuhan. Sebagai kebutuhan maka harus dimaknai bahwa perbuatan memilih merupakan ritual dan konsekuensi sebagai pemilik kedaulatan diatas negara yang ditempati ini.

Dalam pendidikan pemilih tersebut, KPU menyampaikan materi tentang; hakikat pemilu, arti penting pemilu, tujuan pemilu, arti penting partisipasi masyarakat, dan kebersamaan visi dan misi dalam rangka menjaga dan melestarikan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sampaikan bahwa pilar negara demokrasi adalah pemilu yang demokratis, partisipasif, terbuka, berkepastian hukum dan berkeadilan.

Sebagai kebutuhan, maka kita harus sampaikan kepada masyarakat, bahwa keikutsertaan semua masyarakat dalam partsipasi politik dalam pemilu, menjadi landasan pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan karena rakyat menjadi pilar penting berdirinya negara, selain adanya wilayah, adanya pemerintahan dan pengakuan kedaulatan dari pihak lain, adanya rakyat adalah pilar keempat dari persayaratan sebuah negara berdiri. Dan kepedulian rakyat dalam pemilu diartikan sebagai upaya semua rakyat dalam mempertahankan negara, mempertahankan pemerintahan yang sah secara berkelanjutan dan konstitusional secara periodik.

Ini bisa dimaknai sebagai bentuk nasionalisme rakyat kepada tanah air dan tumpah darahnya, khususnya nasaionalisme di bidang politik. Sebagaimana kita semua pahami, bahwa ketahanan nasional mencakup ketahanan dibidang Ipoliesosbud hankan  (Ideologi, politik, ekonomi,  sosial, budaya , pertahanan dan keamanan).

Pola itu sudah Divisi Sosdiklih Parmas SDM Kabupaten Klaten lakukan, ketika mengadakan pendidikan pemilih dihadapan pemilih pemula di SMA sebagai sasaran pendidikan pemilih. Dan hasilnya bisa kita rasakan, bahwa sebagian besar pemilih pemula pada saat Pemilu 27 April 2019, berbondong-bondong dengan penuh antusias datang ke TPS dan memenuhi kebutuhan poltiknya ke bilik suara memberikan hak suaranya dengan mencoblos  Dan secara umum tingkat partisipasi disemua jenis pemilihan melebihi 82%. (*)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...