• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Bangun Demokrasi Subtantif Mulai Dari Pemilihan 2020

Tanggal : 06 Nov 2019 15:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 554 x

oleh: Siti Nurhayati

Komisioner KPU Kabupaten Magelang

Tahun 2020 suhu perpolitikan di negeri ini akan kembali “panas” dan penting dalam proses berdemokrasi di Indonesia. Mengapa dikatakan panas? Karena pada 2020 nanti akan terjadi lagi “pertarungan” politik Pemilihan Kepala Daerah. Meski ditingkat lokal namun pemilihan yang waktu pemungutan suaranya 23 September 2020 ini diprediksi tetap akan menyuguhkan persaingan yang ketat. 

Selain tiap pasangan calon akan berlomba menawarkan program yang diklaim mampu menyejahteraan masyarakat di daerahnya, mereka juga akan datang dengan visi misi yang diharapkan menarik simpati pemilih untuk memilihnya dihari pencoblosan nanti.

Seperti halnya Pemilihan 2015, 2017 dan 2018, Pemilihan 2020 ini akan dilaksanakan secara serentak di 270 daerah dan digadang-gadang merupakan pemilihan terbesar dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya. Total anggaran yang disediakanpun cukup banyak sekitar Rp10 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan dari dana APBD dan APBN sehingga proses pemilihan nantinya dapat terlaksana dengan baik.

Alokasi anggaran yang tidak sedikit ini diharapkan berbanding lurus dengan hasil yang dicapai. Bukan hanya calon pemimpin yang berkualitas yang dapat membawa masyarakatnya menuju kesejahteraan dan kemakmuran tapi juga pemilih yang cerdas yang dapat memahami arti penting suara yang diberikan. 

Melihat proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebelumnya, proses pelaksanaan demokrasi lokal ini bisa dikatakan masih terdapat beberapa masalah. Persoalan seperti netralitas pejabat pemerintah di daerah, money politic, berita hoaks, ujaran kebencian, kuatnya dinasti pemimpin daerah yang terpilih dan sebagainya. Permasalahan-permasalan tersebut tentu saja jika dibiarkan dapat menggerogoti kualitas dari demokrasi kita, yang seharusnya dengan hadirnya pemilihan kepala daerah mampu mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat. 

Lalu sebenarnya apa itu demokrasi subtantif?

Menurut Jeff Hayness, demokrasi substantif adalah memberi tempat kepada rakyat jelata, kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan etnik, untuk dapat benar-benar menempatkan kepentingannya dalam agenda politik di suatu negara. Dengan kata lain, demokrasi substantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, bukan sekadar agenda demokrasi atau agenda politik partai semata. 

Agenda-agenda rakyat menjadi basis pijakan keberadaan partai politik dalam melakukan proses-proses politik, baik di level pemerintah maupun parlemen.

Pemilihan kepala daerah secara langsung yang telah dilaksanakan beberapa kali ini merupakan terobosan yang signifikan bagi bangsa Indonesia yang sedang berusaha menerapkan sistem demokrasi yang sebenarnya. 

Demokrasi di negeri ini setiap tahunnya terus berkembang kini saatnya meningkatkan kualitas demokrasi dari yang masih sebatas prosedural yaitu mengatur siapa yang terpilih menjadi kepala daerah menjadi lebih nilainya yaitu kepala daerah yang terpilih mampu untuk memenuhi kebutuhan rakyat, menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Walaupun demokrasi substantif masih sebatas impian atau wacana, artinya keinginan untuk mencapai demokrasi yang berfokus pada kepentingan rakyat tidak menutup kemungkinan bisa terwujud. 

Hal tersebut bisa  kita mulai pada Pemilihan  Serentak 2020, para pihak dalam hal ini calon kandidat kepala daerah yang ingin maju dapat mengikuti  prosesnya dengan cara bebas dari politik uang dan kampanye negatif yang berisi ujaran kebencian serta membawa isu SARA.

Para calon kandidat juga harus menyadari kehadiran mereka ikut berkompetisi dalam pemilihan adalah untuk kepentingan rakyat di daerahnya, bukan untuk kepentingan partai pengusung maupun kelompok pendukungnya. 

Salah satu ukuran demokrasi substantif adalah hadirnya kebijakan politik yang berkerakyatan, menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, berkeadilan dan memiliki perhatian khusus terhadap kaum marginal dan rakyat yang kurang beruntung. 

Pemilihan kepala daerah juga turut menentukan tingkat demokratisasi di masing-masing daerah, semakin tinggi partisipasi aktif dari masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat demokrasi di daerah tersebut.

Dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses pemilihan diharapkan akan terpilih kandidat yang memiliki komitmen yang tinggi untuk menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup rakyatnya. 

Jangan sampai penyelenggaraan pemilihan secara demokratis ini justru akan menghasilkan kepala daerah yang membuat kebijakan-kebijakan yang diskriminatif dan tidak pro terhadap masyarakat kecil.

Selain itu juga harapannya agar kandidat yang terpilih nantinya tidak korup serta tidak memperkaya dirinya, keluarganya serta kelompoknya. Sudah tak terhitung jumlahnya kepala daerah yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tercatat tahun 2019 ini saja sudah ada 7 kepala daerah yang terkena skandal korupsi terakhir adalah Bupati Lampung Utara yang tertangkap tangan oleh KPK. (*)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...