• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Koordinasi KPU, Kemenkes, BNN untuk Penyesuaian PKPU Pencalonan

Tanggal : 07 Feb 2020 10:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 9958 x

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pertemuan bersama perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Badan Narkotika Nasional (BNN), di Gedung KPU RI, Jumat (7/2/2020). Pertemuan dengan tujuan koordinasi ini berhasil menghimpun sejumlah masukan dari dua lembaga yang akan digunakan untuk melengkapi PKPU pencalonan yang akan digunakan dalam Pemilihan Serentak 2020.

Pada pertemuan itu, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting menjelaskan bahwa masukan yang dihasilkan dari koordinasi ini khususnya untuk menyesuaikan isi dari PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan sebagai akibat dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 18 Desember 2019 yang tetap melarang pemakai narkotika maju dalam pemilihan kepala daerah.

Sebagaimana diketahui dalam putusannya Nomor 99/PUU-XVI/2018, MK memberikan pengecualian bagi pemakai narkotika tetap diperbolehkan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dengan beberapa syarat seperti alasan kesehatan, mereka yang dengan kesadarannya melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi serta mereka pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan putusan pengadilan diperintahkan menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

Pada pertemuan itu Evi mendapat penjelasan langsung terkait pemakai narkotika karena alasan kesehatan, siapa pihak yang berhak mengeluarkan surat keterangan untuk pemakai narkotika dengan alasan kesehatan hingga keberadaan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebagai tempat rehabilitasi bagi para pemakai narkotika. Pada kesempatan ini perempuan asal Sumatera Utara juga sempat bertanya lebih jauh terkait IPWL yang ada ditengah masyarakat.

Hadir pada kesempatan itu Deputi Rehabilitasi BNN, Yunis Farida Oktoris, Analis Kebijakan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2MKJN) Achmad Arrifudin serta dari Dit Pelayanan Kesehatan Rujukan (PKR) Ditjen Yankes Zuharina. (hupmas kpu ri dianR/foto: ieam/ed diR)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://jambi.kpu.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...