• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

209 Daerah Selesai Tandatangani NPHD Pemilihan 2020

Tanggal : 07 Oct 2019 13:52:22 • Penulis : admin • Dibaca : 16298 x

Jakarta, kpu.go.id – Hingga Senin (7/10/2019), sebanyak 209 daerah (6 provinsi dan 203 kabupaten/kota) telah menuntaskan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sampai dengan satu minggu pasca batas akhir penandatanangan NPHD (1 Oktober 2019), sebanyak 61 daerah (3 provinsi 58 kab/kota) masih berkoordinasi bersama pemerintah daerahnya (pemda) untuk merasionalisasikan anggaran yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 23 September 2020.

“Tanggal 1 Oktober sudah terlampaui dan KPU sudah mendapat laporan dari berbagai daerah yang datanya kita kompilasi, kumpulkan yang data terakhirnya sampai hari ini, 7 Oktober 2019,” ujar Ketua KPU Arief Budiman saat menggelar konfrensi pers di Media Center.

Oleh Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi disebutkan 6 provinsi yang telah menandatangani NPHD Pemilihan Serentak 2020, antara lain Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau serta Sulawesi Tengah. Sementara 3 provinsi yang belum menandatangani NPHD hingga pukul 10.00 WIB adalah Bengkulu, Sulawesi Utara dan Sumatera Barat.

Adapun kab/kota yang belum menandatangani NPHD beberapa di antaranya seperti Kab Gresik, Kab Jember, Kab Malang, Kab Mojokerto, Kota Surabaya, Kab Tanah Karo, Kab Simalungun, Kota Tanjung Balai, Kota Gunung Sitoli, Kab Asahan, Kota Dumai, Kab Solok, Kab Padang Pariaman, Kab Agam, Kab Pelalawan, Kab Bengkayang, Kab Banjar, Kota Manado, Kota Tomohon, Kab Pegunungan Arfak hingga Manokwari Selatan.

Pramono menjelaskan penyebab 61 daerah belum menandatangani NPHD bervariasi, mulai dari belum tercapainya angka anggaran yang diajukan KPU dengan pemda, ketidaksamaan pemahaman dalam menentukan jumlah penandatangan NPHD, atau ada juga terkait ketersediaan anggaran daerah yang minim.

“Terkait penomoran NPHD memang ada daerah yang memahaminya 2019 kita buat NPHD, selesai nanti 2020 buat penandatangan lagi. Padahal tidak demikian, harusnya dibuat dalam satu NPHD. Sementara terkait ketersediaan anggaran, usulan anggaran KPU 5 tahun lalu memang angkanya dibawah dibanding hitungan sekarang. Namun itu karena hitungan sekarang honor untuk penyelenggara ad hoc (PPK, PPS dan KPPS) mengalami kenaikan dibandingkan 5 tahun lalu dan ini yang (menyebabkan pengajuan NPHD KPU) mengalami kenaikan,” ujar Arief Budiman menambahkan.

Hadir dalam konfrensi pers, Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari serta Evi Novida Ginting Manik. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)


Post Terkait

  • KPU Terima Baik Usulan MRP Terkait Syarat Calon
    Tanggal : 2019-10-16 18:53:00

    "MRP adalah lembaga resmi, wakil kultural masyarakat Papua. Oleh karena itu KPU menerima dengan baik usulan ITU, nanti dari sisi KPU akan dibahas di pleno dan akan dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR," ungkap Hasyim ...Selengkapnya...


  • Jaga Amanah, Jadi Penyelenggara Profesional
    Tanggal : 2019-10-15 13:47:14

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melantik Anggota KPU Provinsi Lampung periode 2019-2024 serta PAW Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, KPU Kabupaten Enrekang periode 2018 – 2023, di Jakarta, Selasa (15/10/2019) ...Selengkapnya...


  • Tepat Menyusun Rencana Kerja
    Tanggal : 2019-10-11 20:00:00

    Tahun 2020 menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasalnya dengan anggaran terbatas penyelenggara dituntut dapat menyelenggarakan Pemilihan 2020 dengan baik. Untuk itu, diperlukan perencanaan kerja yang tepat. ...Selengkapnya...


  • KPU Pangkep Hadirkan Nuansa RPP di Cafe dan Warkop
    Tanggal : 2019-10-11 16:39:57

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep membuat terobosan dengan menyebar buku-buku pemilu dan demokrasi di kafe dan warung kopi ...Selengkapnya...


  • Pengembangan E-Rekap Berkelanjutan
    Tanggal : 2019-10-11 15:09:01

    Rencana jangka panjang telah dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemanfaatan rekapitulasi berbasis elektronik (e-rekap). Meski tahap awal sistem ini akan digunakan pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...