• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Gugatan Gugur, Sebaiknya Jangan ke DKPP

Tanggal : 18 Jan 2016 13:39:00 • Penulis : admin • Dibaca : 2772 x

Jawa Pos, Jakarta – Sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki masa krusial. Hari ini hakim konstitusi akan menggelar  sidang dismissal untuk menentukan diterima atau ditolaknya gugatan para pemohon.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menyatakan, pasangan calon (paslon) yang gugatannya gugur sebaiknya tidak perlu melanjutkan sengketa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebab, hal tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan paslon pengadu.

Menurut Masykurudin, gugatan ke MK berkaitan dengan suara yang didasarkan atas adanya pelanggaran yang TSM (terstruktur, sistematis dan masif). Sementara itu, gugatan ke DKPP berkaitan dengan etika penyelenggaraan pemilu. “Bila paslon membuktikan pelanggaran adalah etika, kenapa tidak langsung ke DKPP saja? Kenapa mesti setelah dinyatakan gugatannya ditolak? Ini yang menjadi pertanyaannya,” katanya kepada Jawa Pos  kemarin (17/1).

Meski begitu, Masykurudin tidak mempermasalahkan jika paslon memilih tetap mengajukan gugatan. Sebab, hal itu merupakan hak konstitusi pemohon. Dia berharap DKPP menjadikan materi gugatan di MK sebagai dasar pemeriksaan. “Sebab, disitu akan terlihat apakah gugatan ke DKPP hanya karena mentok di MK atau memang mempertahankan ada pelanggaran  yang TSM,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota DKPP Nur Hidayat Sardini mengatakan, sebagai lembaga negara, pihaknya akan menjalankan tugas sebagaimana amanat undang-undang . Dia menolak membicarakan motif di balik pengajuan gugatan ke DKPP. “ Sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil, makan sejauh itu dimungkinkan,” ujarnya kepada Jawa Pos. (far/c9/ca) Sumber: Jawa Pos Halaman 2 ; Kolom 1-6

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...