• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Wapres: Pilkada Serentak Relatif Baik

Tanggal : 13 Jan 2016 15:41:00 • Penulis : admin • Dibaca : 2466 x

Suara Karya, Jakarta– Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama yang digelar 9 Desember 2015 berjalan relatif baik.

“Relatif baik, kenyataannya (berjalan) baik. Bahwa ada satu atau dua daerah (yang bergejolak) memang iya, tetapi itu sudah diselesaikan pihak keamanan,” kata Wapres Kalla di Jakarta, Selasa (12/1).

Dengan diselenggarakannya pilkada di 263 provinsi, kabupaten dan kota pada akhir tahun lalu, Wapres mengatakan itu merupakan prestasi tersendiri bagi Pemerinta Indonesia.

“Kita patut berbangga bahwa negara dengan begitu banyak daerah yang ikut, pilkada dapat berlangsung aman. Berbeda dengan di beberapa negara lain,” jelasnya.

Wapres berharap pelaksanaan pilkada serentak gelombang kedua di 2017 dapat berlangsung lebih baik dibandingkan pada 2015 lalu.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad, Selasa, melaporkan kegiatan pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Kami melaporkan perkembangan terakhir mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak kepada Pak Wapres. Bahwa sekarang proses di MK ada 147 gugatan dan juga masih ada lima daerah yang akan menggelar pilkada karena kemarin (9 Desember 2015) ada putusan penundaan dari pengadilan,” kata Husni seperti dikutip Antara.

Secara umum, Husni mengatakan pelaksanaan pilkada berlangsung lancar meskipun masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pelaksanaannya, khususnya di tahapan pencalonan.

“Wapres tadi menyampaikan apresiasi, dan memang menurut pandangan beliau pascapemungutan suara masih terdapat riak-riak dan dinamika politik,” kata Husni.

Sebelumnya Koordinator Gerakan Anti Kejahatan Pilkada (Gerak Pilkada), Isra Ramli menilai pilkada serentak menyisakan sejumlah problematika yang serius, kendati berjalan lancar.

Dia menilai banyak kecurangan bahkan kejahatan pada saat pesta demokrasi itu, seperti ketidaknetralan Aparat Sipil Negara (ASN), politik uang yang massif, penggunaan dana APBD (dana bansos), dan rendahnya partisipasi pemilih.

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada, menurutnya, menjadi tembok penghalang penegakan keadilan.

“Menjadi tidak relevan untuk bicara menang atau kalah, mempermasalahkan selisih suara apabila hal tersebut terjadi karena kecurangan bahkan kejahatan Pilkada baik yang dilakukan peserta, penyelenggara, pengawas maupun pihak lainnya,” tegas Isra melalui keterangan persnya, pekan lalu.

Demi menjaga integritas Pilkada, sambung dia, Gerak Pilkada menuntut tiga hal kepada pemerintah, yakni mendesak Presiden Joko Widodo segera mengeluarakan Peraturan Pengganti UU (Perppu) untuk mencabut Pasal 158. Lalu, meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar terlebih dulu bersidang untuk uji materi (judicial review) UU Pilkada dan mencabut Pasal 158 sebelum meneruskan proses persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada.

“Ketiga, kami meminta DPR segera melakukan revisi UU Pilkada,” sambungnya.

Isra menegaskan, persoalan menjaga integritas Pilkada ini sangat penting dan mendesak. Berdasarkan catatan MK, terdapat 147 daerah yang mengajukan gugatan ke MK.

“Ini merupakan persoalan nasional yang sangat serius agar disikapi dengan pantas dan oleh para pihak terkait, terutama lembaga kepresidenan, DPR RI, dan MK sebagai penjaga konsititusionalisme,” ujarnya. (adi) Sumber: Suara Karya Halaman 3 ; Kolom 1-5


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...