• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Teliti Kelola Hibah pada Pemilihan 2020

Tanggal : 17 Oct 2019 21:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 460 x

Jakarta, kpu.go.id - Kegiatan Rapat Pembinaan Perbendahaan dan Laporan Keuangan KPU Triwulan III tahun 2019 kembali berlanjut dengan pemberian materi kelas, di Jakarta, Kamis (17/10/2019). 

Salah satu isu menarik yang dibahas terkait dana hibah pemilihan serentak 2020. Sebab, berkaca dari pelaksanaan pengelolaan dana hibah di tahun-tahun sebelumnya, seringkali ditemui beberapa kendala.  

Kendala itu disampaikan Kepala Seksi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kemenkeu, Candra. Dalam paparannya, dia menjelaskan setidaknya ada lima kendala yang seringkali dihadapi KPU terkait pengelolaan dana hibah. 

"Pertama, perbedaan saldo rill kas di rekening penampungan hibah dengan kas di neraca. Nah ini perlu sering melakukan rekonsiliasi internal Operator SAIBA dengan Bendahara Khusus untuk antisipasi ini," ungkap Candra.

Kemudian, Terdapat perbedaan jumlah belanja di SP2HL dengan belanja rill. Hal itu perlu menjadi perhatian Sekretaris untuk memastikan jumlah yang disahkan sama dan tidak menumpuk pengesahan di akhir tahun.

"Ketiga terdapat penggunaan dana hibah untuk belanja modal (53) padahal dalam DIPA tidak terdapat alokasi belanja modal (53). Sebenarnya ini masalah kedisiplinan penggunaan akun seringkali kita gunakan akun yang tidak sesuai peruntukannya, ini perlu diperhatikan," sambungnya.

Keempat, revisi diajukan sebesar nilai perjanjian hibah, bukan sebesar rencana penggunaan tahun berjalan, sehingga presentasi realisasi belanja menjadi sangat rendah. Terakhir, hibah langsung dalam bentuk uang, barang dan jasa dilakukan diakhir tahun. "Ini harus diantisipasi mudah-mudahan ke depan pengesahan hibah tidak menunggu akhir tahun," tandasnya.

Selain Candra, dari Kemenkeu juga hadir Direktur Sistem Perbendaharaan, Agung Yulianto; Kasubdit Anggaran Bidang Politiik, Meggy; Kasubdit DJPB, Hari Utomo ; dan DJPB Bagong Iswanto yang menyampaikan materi beragam mulai dari arah kebijakan pengelolaan keuangan, sistem perbendahaan sampai mekanisme revisi anggaran.

Pejabat Internal KPU Sampaikan Materi

Sementara itu pada sesi lainnya Inspektur KPU RI, Adiwijaya Bakti menjabarkan dengan gamblang terkait pengawasan internal KPU. Adi meminta kepada seluruh peserta dapat memperhatikan pelaksanaan pengisian kartu kendali.

Kepala Biro Umum, Yayuk Yuliani mengingatkan pentingnya penatausahaan logistik pemilu termasuk aset yang belum teregister sampai penghapusan kotak suara berbahan alumunium. "Ini mohon perhatian semoga hal yang kurang bisa menjadi perbaikan untuk laproan keuangan semester II nanti," pesan Yayuk  

Terkait rencana kerja yang beririsan dengan anggaran di 2020 juga disampaikan Wakil Kepala Biro Perencanaan dan Data, Bastian. Dia mengingatkan kebijakan revisi anggaran tetap ada batasannya mengingat rencana kerja yang telah diatur pemerintah. 

Operator SAIBA dan SIMAK melakukan rekonsiliasi

Selain kelas Sekretaris, Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi (SIMAK) dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Aktual (SAIBA) juga memanfaatkan kegiatan dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan triwulan III di kelas lainnya. Sembari disibukan dengan pengisian data, para operator juga mendapat bimbingan langsung dari Kabag dan Kasubbag Biro Keuangan KPU RI. (hupmas kpu ri bil/foto: dosen/ed diR)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...