• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Optimis Sempurnakan Sistem Dana Kampanye

Tanggal : 09 Oct 2019 22:49:05 • Penulis : admin • Dibaca : 518 x

Manado, kpu.go.id - Kurang lebih sebelas hari lagi tahap akhir Pemilu 2019 berakhir dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Memasuki masa post election, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memanfaatkannya dengan melaksanakan sejumlah evaluasi, salah satunya evaluasi Dana Kampanye (Dakam)

Seperti diketahui, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu sudah mengatur dengan rigit aturan dana kampanye bagi peserta pemilu. Setidaknya ada tiga laporan dana kampanye yang wajib dipatuhi peserta pemilu mulai dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

“Sebagaimana siklus pemilu kita akan lakukan evaluasi di post election, salah satunya tentang dana kampanye, tentang penggunaan Sistem Aplikasi Dana Kampanye, tentang pengawasan internal, apakah tim sudah bekerja dengan baik apakah KAP yang ditunjuk sudah melakukan tugasnya dengan baik, beberapa catatan tentu akan menyempurnakan pengelolaan dana kampanye kita,” kata Ketua KPU RI, Arief Budiman saat membuka jalannya kegiatan di Manado, Rabu (9/10/2019).

Arief menyampaikan, regulasi dana kampanye dalam peraturan di Indonesia kerap dijadikan contoh bagi negara-negara demokrasi lainnya. Hal itu menjadi prestasi dan kebanggan tersendiri bagi penyelenggara pemilu,. Untuk itu dia menyadari betul pentingnya penyempurnaan sistem pelaporan dan audit dana kampanye.

Dikesempatan lain, Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi berharap ke depan konsentrasi penyelenggara pemilu tidak lagi pada tingkat kepatuhan peserta pemilu dalam melaporkan dana kampanyenya melainkan juga kebenaran dari pelaporan dana teraebut.

"Menurut saya, dalam benerapa aspek kita sudah bisa lebih progresif dibanding Undang-Undangnya misalnya soal napi koruptor, soal LHKPN juga kita lebih maju, mungkin sudah harus jadi diskusi apakah soal laporan dana kampanye itu kita bisa masuk kepada kebenarannya jadi bukan hanya kepatuhannya. hal seperti ini harus kita pikirkan untuk membuat pemilu kita lebih berkualitas lagi," tegas Pramono.

Senada, Komisioner KPU RI, Viryan berharap derajat fakutalitas dana kampanye dapat semakin tinggi. "Kita perlu bangun komitmen bersama pada pemilihan 2020 nanti bagaimana dana kampanye tidak ada lagi paslon laporkan angka-angka yang janggal," terang Viryan

Sedangkan Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting meminta seluruh KPU Provinsi Divisi Hukum dapat memerhatikan aturan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang melimpahkan urusan dana kampanye kepada divisi teknis. 

"Jangan lantas divisi hukumnya ‘oh ini kan bukan tanggung jawab saya lagi’, teman-teman semua harus tetap menjalankannya kolektif kolegial, termasuk biro-biro bagian bagian jangan kerja sendiri sendiri tetapi kerja bersama gotong royong," pesan Evi.

Terakhir, Komisioner KPU RI, Hasyim Asy'ari berharap pengelolaan dan pelaporan dana kampanye pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dapat dijadikan proyeksi pada Pemilihan 2020.

"Laporan dana kampanye dan audit dana kampenye dievaluasi dan bagaimana kita menyongsong untuk pemilihan 2020 soalnya dari segi peserta kemiripannya pasangan calon, paling penting adalah karena di internal kita sudah menggunakan Sistem dana Kampanye (Sidakam) sejak awal akan diimprovinasi untuk pemilihan 2020," tandasnya.

Kegiatan evaluasi dengan peserta KPU Divisi Hukum dari 34 Provinsi itu turut dihadiri Inspektur KPU RI, Adi Wijaya Bakti, Kepala Biro Hukum Sigit Joyowardono serta Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mario Revelino Mewoh. (hupmas kpu ri bil/foto: ieam/ed diR)


Post Terkait

  • KPU Terima Baik Usulan MRP Terkait Syarat Calon
    Tanggal : 2019-10-16 18:53:00

    "MRP adalah lembaga resmi, wakil kultural masyarakat Papua. Oleh karena itu KPU menerima dengan baik usulan ITU, nanti dari sisi KPU akan dibahas di pleno dan akan dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR," ungkap Hasyim ...Selengkapnya...


  • Jaga Amanah, Jadi Penyelenggara Profesional
    Tanggal : 2019-10-15 13:47:14

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melantik Anggota KPU Provinsi Lampung periode 2019-2024 serta PAW Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, KPU Kabupaten Enrekang periode 2018 – 2023, di Jakarta, Selasa (15/10/2019) ...Selengkapnya...


  • Tepat Menyusun Rencana Kerja
    Tanggal : 2019-10-11 20:00:00

    Tahun 2020 menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasalnya dengan anggaran terbatas penyelenggara dituntut dapat menyelenggarakan Pemilihan 2020 dengan baik. Untuk itu, diperlukan perencanaan kerja yang tepat. ...Selengkapnya...


  • KPU Pangkep Hadirkan Nuansa RPP di Cafe dan Warkop
    Tanggal : 2019-10-11 16:39:57

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep membuat terobosan dengan menyebar buku-buku pemilu dan demokrasi di kafe dan warung kopi ...Selengkapnya...


  • Pengembangan E-Rekap Berkelanjutan
    Tanggal : 2019-10-11 15:09:01

    Rencana jangka panjang telah dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemanfaatan rekapitulasi berbasis elektronik (e-rekap). Meski tahap awal sistem ini akan digunakan pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...