• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Kualitas Pemilu 2019 Dari 5 Indikator

Tanggal : 14 Oct 2019 16:20:14 • Penulis : admin • Dibaca : 1108 x

Agus Hasan Hidayat

(Anggota KPU Kabupaten Kebumen Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM)

Seluruh tahapan Pemilu Serentak 2019 telah dilaksanakan secara paripurna. Keseluruh tahapan ini tertuang dengan PKPU Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang secara resmi dimulai pada tanggal 17 April 2017 dan diakhiri pada tanggal 9 Agustus 2019 dengan pembacaan akhir putusan Mahkamah Konstitusi terhadap PHPU peserta pemilu serentak tahun 2019.

Tentu perjalanan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 ini tidak begitu saja lancar dan mulus, ada beberapa kendala yang menghiasinya namun patut disyukuri bahwa seluruh kendala tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Setelah terlampaui seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 ini, penilaian kinerja sebagai bentuk evaluasi kelembagaan tentu saja dibutuhkan demi mencatat dan menjaga keberhasilan yang telah dicapai. Juga sebagai rujukan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di kemudian hari.

Menurut Kemitraan dan Perludem (2015) bahwa kualitas penyelenggaraan pemilu secara demokratis dapat diukur melalui 7 (tujuh) indikator yaitu Pertama, sistem pemilu sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sistem politik demokrasi yang hendak diwujudkan. Kedua, payung hukum seluruh tahapan proses penyelenggaraan pemilu harus menjamin kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu yang demokratis. Ketiga, kompetisi peserta pemilu yang bebas dan adil. Keempat, penyelenggara pemilu yang profesional dan independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kelima, proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam, sistem penegakan hukum pemilu yang dilakukan secara adil dan tepat waktu. Ketujuh, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Sedangkan menurut Susilo Bambang Yudhoyono (2011) saat membuka Konferensi Komisi Pemilihan Umum se-ASEAN bahwa indikator pemilu berkualitas terdiri dari 5 (lima) hal, Pertama, sistem pemilu yang tepat dan harus mencerminkan sistem yang free dan fairKedua, kelembagaan penyelenggara pemilu yang kredibel. Ketiga, manajemen Pemilu yang benar dan efektif. Keempat, kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Serta Kelima, Pemilu yang tertib tanpa kekerasan dan aksi anarkis.

Merujuk pada 2 (dua) pendapat diatas yang secara subtantif memiliki kesamaan indikator, penulis mengambil 5 (lima) indikator dalam melakukan evaluasi sehingga dapat mengukur seberapa bagus kualitas pemilu yang telah dilaksanakan.

Pertama, Indikator Pelaksanaan Azas dan Prinsip penyelenggaraan pemilu secara konsekuen. Upaya bangsa indonesia guna mewujudkan pemilu yang berkualitas adalah dengan meletakkan azas pelaksanaan pemilu yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E yang mempersyaratkan bahwa pemilu wajib dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Lebih detil pelaksanaan pemilu diatur dengan undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya pada pasal 2 dan 3 yang mengatur terkait Azas serta prinsip diselenggarakannya pemilihan umum dan wajib diimplementasikan dalam setiap penyelengaaraan kepemiluan oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pemilu.

Secara prosedural, yang dapat dimaknai sebagai aspek tertib urutan dan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu, KPU Kabupaten Kebumen telah berhasil melaksanakan dan mematuhi seluruh azas dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu secara konsekuen. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya satupun kejadian atau bentuk pelanggaran terkait dengan azas pemilu ataupun prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu 2019 di Kabupaten Kebumen. Sedangkan dari aspek ketepatan waktu serta ketertiban jadwal tahapan penyelenggaraan, semua dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yakni PKPU No 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No 7 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Mulai dari awal penyelenggaraan baik tahapan pemutakhiran daftar pemilih, verifikasi pendaftaran partai politik, tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pleno rekapitulasi berjenjang tingkat PPK sampai KPU kabupaten, semua berjalan tanpa ada kendala atau permasalahan yang berarti dan tidak ada satupun tahapan terlewatkan bahkan terlambat dilaksanakanpun tidak.

Dari aspek permasalahan terkait pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu di jajaran Badan Adhoc sampai jajaran KPU kabupaten kebumen selama tahapan pemilu serentak 2019 tidak pernah terjadi. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa integritas penyelenggara pemilu dapat terjaga dengan baik serta dapat bekerja secara profesional. Begitupula terkait aksesibilitas dan pelayanan kepada penyandang disabilitas tidak terdapat kendala maupun keluhan yang diterima oleh KPU Kabupaten Kebumen. 

Kedua, penyelenggara pemilu yang kredibel. Sesuai dengan penjelasan UU Nomor 7 Tahun 2017 diterangkan  mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas, wewenang dan kewajibannya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa baik buruk kualitas pemilu dapat dilihat dari kinerja dan integritas penyelenggara pemilu dalam mengemban tugasnya.

Betapa pentingnya menjaga profesionalitas, kinerja dan integritas penyelenggara pemilu dalam menciptakan pemilu yang memiliki legitimasi kuat di masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya penyelenggara pemilu tentunya wajib berlandaskan pada azas, prinsip dan tujuan penyelenggaraan pemilu sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

KPU beserta jajaran dibawahnya dalam pelaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya mengacu pada Buku Kedua Bab I bagian ketiga. Berdasarkan ketentuan regulasi tersebut penyelenggara pemilu khususnya KPU Kabupaten Kebumen selama penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 tidak ada satupun jajarannya sampai di level terbawah yaitu KPPS yang tersandung permasalahan terkait pelanggaran kode etik maupun pidana. Tidak ada gejolak di masyarakat yang secara khusus mempertanyakan atau mempermasalahkan kredibilias dalam konteks indepedensi maupun netralitas penyelenggara pemilu di Kabupaten Kebumen. Dari aspek profesionalitas dalam melaksanakan tugas kepemiluan jajaran penyelenggara pemilu dari tingkat kabupaten hingga tingkat KPPS dapat memenuhi tugas yang diembannya secara baik dan disiplin. Namun disisi lain tidak dipungkiri terdapat korban penyelenggara pemilu yang gugur dalam tugas. Tercatat sebanyak 2 orang meninggal dunia, 4 orang mengalami keguguran janin, 1 orang mengalami stres dan sebanyak 73 orang menderita sakit sedang maupun ringan yang semua korban adalah para petugas di tingkat TPS. Hal ini menjadi sebuah catatan penting serta perhatian yang tinggi bagi KPU Kabupaten Kebumen untuk masa yang akan datang. 

Ketiga, manajemen pemilu yang benar dan efektif. Kata benar jika mengikuti dan menyesuaikan difinisi kata KBBI maka manajemen pemilu yang benar adalah manajemen pemilu yang memiliki nilai sesuai sebagaimana adanya (sesuai ketentuan yang seharusnya); tidak berat sebelah (adil), lurus hati (konsisten), dapat dipercaya (berintegritas), sah (legitimate) dan penuh kesungguhan (dalam pelaksanaannya). Sedangkan kata efektif jika  mengikuti dan menyesuaikan difinisi KBBI maka manajemen pemilu yang efektif adalah manajemen pemilu yang memiliki nilai akibat atau pengaruh, berhasil guna (manfaat) dan dapat diberlakukan setiap keputusannya.

Secara teknis kunci penting suksesnya pelaksanaan pemilu paling tidak adalah mengenai manajemen tahapan pelaksanaan dan penghitungan suara. Pada tahapan pelaksanaan pemilu KPU Kabupaten Kebumen beserta seluruh jajaran dibawahnya telah melaksanakan seluruh tahapannya dengan benar dan tanpa kesalahan prosedural satu pun. Dalam pengawasannya Bawaslu dan jajarannya tidak menemukan atau bahkan mendapatkan laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kebumen dan jajarannya, semua dalam koridor yang benar. Begitu pula pada proses penghitungan  dan rekapitulasi suara yang sejatinya merupakan ruh dari pemilu yakni mengetahui jumlah hasil perolehan suara rakyat (pemilih) dalam sebuah pemilihan umum yang terwujud menjadi kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai dan kandidat, pada proses ini pun di Kabupaten Kebumen tidak terjadi kesalahan yang berarti sehingga berakibat mengurangi bahkan mencederai kualitas dari proses pemilu yang berlangsung. Bahkan sampai proses akhir tahapan dan jadwal keberatan terkait hasil pemilu, tidak ada satupun gugatan yang diajukan oleh peserta pemilu terhadap hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi di wilayah Kabupaten Kebumen. Hal-hal tersebut diatas membuktikan bahwa manajemen kepemiluan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kebumen beserta jajarannya telah berhasil mengawal proses pemilu dengan baik dan benar serta berlangsung secara efektif.

Keempat, pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Secara mendasar, penyelenggaraan pemilihan umum adalah dalam rangka memfasilitasi kedaulatan rakyat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara demokratis memilih pemimpin atau wakil rakyatnya. Besar kecilnya partisipasi rakyat dalam pemungutan suara bukan satu-satunya tolok ukur sah tidaknya pemilu, akan tetapi besar kecilnya partisipasi rakyat dalam pemilu berpengaruh terhadap legitimasi produk politik yang dihasilkan dalam pemilihan umum tersebut.

Pengetahuan masyarakat tentang calon pemimpin atau wakil rakyat serta kesadaran akan konsekuensi atas pilihannya bisa dimaksimalkan tanpa dikotori praktek-praktek inkonstitusional (money politic). Secara kuantitas data partisipasi pemilih di Kabupaten Kebumen dapat dianalisa sebagai berikut: dari jumlah DPT Kabupaten Kebumen sebesar 1.072.708 pemilih, sebanyak 900.805 (84 persen) formulir C6 diterima pemilih dan sisanya sebanyak 171.903 (16 persen) formulir C6 kembali. Pada saat pemungutan suara tedapat 778.346 (72,55 persen) pemilih yang melaksanakan haknya mencoblos di TPS yang berarti ada 122.459 (11,42 persen) penerima C6 yang tidak mencoblos. Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemilih yang tidak berada di Kebumen namun masih tercatat sebagai pemilih di Kebumen dan tidak mencoblos sebanyak 16 persen, sedangkan pemilih yang tercatat sebagai pemilih dan berada di Kebumen namun tidak mencoblos sebanyak 11,42 persen sehingga total pemilih yang masuk dalam DPT namun tidak mencoblos sebanyak 27, 42 persen. Angka tidak memilih yang cukup besar ini bisa disimpulkan dikarenakan 2 hal yakni pertama akibat pemilih merantau dan yang kedua karena sengaja golput. Angka agregat partisipasi pemilih di Kabupaten Kebumen yang hanya sebesar 72,55 persen dari DPT menunjukkan bahwa partisipasi pemilih di kabupaten masih dibawah target partisipsi pemilih nasional yakni sebesar 77,5 persen. Meskipun begitu angka partisipasi pada pemilu 2019 di Kabupaten Kebumen yang sebesar 72,55 persen tersebut lebih tinggi dari Pemilu 2014 (legislatif 67,26 persen; presiden 65,96 persen).

Kelima, pemilu yang damai dan tanpa anarki. Indikator keberhasilan atau kualitas penyelenggaraan pemilu dapat pula dilihat dari berbagai permasalahan yang timbul dalam setiap tahapannya. Jika penyelenggara pemilu tidak secara profesional dan disiplin melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta metode yang salah dalam proses penanganan sampai pada pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi maka bisa menimbulkan polemik yang bisa jadi berujung pada sikap anarkhis sebagai wujud kekecewaan dari para pihak yang terlibat dalam permasalahan.

Semakin tinggi permasalahan dan konflik yang timbul semakin menurun kualitas penyelenggaraan pemilu yang dilakukan, begitu pula sebaliknya. Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Kebumen dapat berjalan secara aman dan tertib tanpa gejolak ataupun hal-hal yang berdampak pada ketidakpuasan para pihak yang berpotensi pada anarkisme. Mulai dari fasilitasi alat peraga kampanye (APK) sampai pada fasilitasi konsultasi pelaporan dana kampanye bahkan keterbukaan akses data pemilu yang sudah menjadi produk sah pemilu bisa didapatkan oleh semua pihak yang membutuhkan tanpa kesulitan apapun. Sikap yang adil dan proporsional kepada semua pihak merupakan bentuk tanggungjawab tugas yang diemban oleh KPU Kabupaten Kebumen demi kelancaran pelaksanaan seluruh tahapan sehingga tidak satupun timbul gejolak anarkis. Dari seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka Pemilu 2019 penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Kebumen dapat berjalan tertib, aman dan damai.

Merujuk pada 5 indikator penyelenggaraan pemilu berkualitas diatas serta hasil kajian sederhana yang penulis uraikan, hanya indikator keempat yakni terkait pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya saja yang kurang memenuhi capaian yang maksimal. Meskipun faktor tidak tercapainya angka target partisipasi dikarenakan tingginya pemilih yang merantau (form C6 yang dikembalikan) yakni sebesar 16 persen. Sedangkan angka golput sebesar 11,42 persen menjadi PR yang serius bagi KPU Kabupaten Kebumen untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada pemilih. Secara substantif yakni berupa pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya pemilih terkait demokrasi dan pemilu masih menjadi kewajiban secara terus menerus oleh KPU Kabupaten Kebumen untuk dilaksanakan seiring eksistensi lembaga KPU. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pemilu ini diharapkan mampu mewujudkan pemilu yang benar-benar berkualitas dan menghasilkan kepemimpinan dan keterwakilan yang kuat dan sesuai dengan keinginan masyarakat untuk menyejahterakan kehidupan seluruh rakyat melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkannya. (*)

 

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...