• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Kepentingan Panitia Ad Hoc

Tanggal : 17 Mar 2020 03:50:57 • Penulis : admin • Dibaca : 5568 x

oleh: Lita Rosita (Anggota KPU Lebak, Divisi Teknis Penyelenggaraan)

Setiap organisasi, institusi ataupun lembaga, baik pemerintah dan non pemerintah, pada saat tertentu akan menggunakan ad hoc dalam suatu kegiatan. Ad hoc dianggap perlu karena memudahkan cara kerja dan terlihat lebih terarah juga terstruktur. Ad hoc bisa diartikan dengan banyak pendapat, yang pasti secara sederhana bisa bermakna sebagai panitia khusus atau bersifat sementara dan/atau sebelum ada situasi normal atau sesungguhnya. Jika ad hoc itu penting, maka keberadaannya sangat menentukan dalam pelaksanaan kegiatan demi mencapai tujuan keberhasilan yang maksimal.

Ad hoc yang sudah terbentuk tentunya dapat bekerja secara profesional dan proporsional, jangan sampai ada misi tidak percaya dari internal atau eksternal terhadap kinerjanya. Karena dengan dibentuknya panitia ad hoc tentunya penanganan kegiatan atau acara harus berjalan baik dan sangat khusus karena bersifat sementara saja.

Tak ubahnya dengan lembaga atau institusi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota pun membentuk panitia ad hoc untuk membantu pelaksanaan pemilu. Dari sini, bisa kita lihat betapa pentingnya panitia ad hoc dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu. Demikian pula panitia ad hoc dipakai pada saat pelaksanaan pemilihan. Sebagai perpanjangan tangan dari KPU, panitia ad hoc bekerja sesuai aturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai langkah dalam bekerja. Panitia ad hoc yang terbentuk saat penyelenggaraan pemilihan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan. Begitu juga PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan pemilu di luar negeri. PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kelurahan/desa. Sedangkan KPPS bertugas melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara yang dibentuk oleh PPS. Dan, KPPSLN adalah panitia pemilu yang dibentuk oleh PPKLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri. Wilayah kerja dari panitia ad hoc itu sendiri berdasarkan kedudukan serta tingkatan yang sudah dibentuk. Sebagai penyelenggara, panitia ad hoc pun wajib menandatangani pakta integritas pada saat pengucapan sumpah/janji.

Dalam meyelenggarakan pemilu, penyelenggara harus melaksanakannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil juga harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibilitas.

Salah datu prinsip penyelenggara yang menjadi pegangan dalam melaksanakan kemandirian diwajibkan: a) Netral atau tidak memihak salah satu peserta pemilihan dan/atau tim kampanye, b) Menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai penyelenggara pemilu, c) Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak pada peserta pemilu tertentu, d). Tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi penyelenggara pemilu, e) Tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada peserta pemilu di media sosial dan/atau media lainnya, f) Tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukan keberpihakan kepada peserta pemilu, g) Tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain.

Hal itu tertuang pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/PKPU RI Nomor: 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 2 ayat (2) huruf a. Termasuk didalamnya PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN.

Kode Etik

Panitia ad hoc harus mempunyai kualifikasi demi mempertahankan reputasi. Nama baik secara pribadi dan institusi akan menjadikan sebuah prestasi dalam kesungguhan bekerja. Kesiapan mengikuti ritme kerja dengan sepenuh waktu sangat diperlukan karena tuntutan pekerjaan. Modal izajah yang disertakan pada persyaratan tidak cukup jika tidak memiliki kemampuan diri untuk bekerja keras dan terciptanya pemilihan yang damai dan jujur.

Setiap pekerjaan apapun tentunya mempunyai konsekuensi yang harus ditanggung oleh pribadinya, begitu juga menjadi petugas ad hoc pemilihan kepala daerah. Ada etika atau perilaku yang harus dipedomani pada saat bekerja. Pada dasarnya setiap penyelenggara mulai dari KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota PPK, PPKLN, PPS, KPPS dan KPPSLN dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, kode perilaku, sumpah dan janji serta pakta integritas.

Sebagai panitia ad hoc, tentu saja dalam melaksanakan tugasnya wajib berperilaku di antaranya, menolak pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilihan, calon peserta pemilihan, perusahaan atau individu yang dapat mempengaruhi keputusan selaku penyelenggara. Demikian pula tidak menerima imbalan dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau pemberian lainnya secara langsung dari peserta pemilihan/pasangan calon dan tim kampanye.

Perilaku yang ditunjukan sebagai panitia ad hoc tentunya harus profesional dengan bisa membedakan mana kepentingan tugas dan lainnya. Tuntutan akan netralitas harus benar-benar diwujudkan seperti tidak menghadiri pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya ketidaknetralan sebagai penyelenggara juga memperlakukan peserta pemilihan dengan adil melalui ucapan, tindakan dan perbuatan. Tidak melakukan pertemuan dengan peserta pemilihan, tim kampanye di luar kantor kesekretariatan.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Hari berganti hari, tahapan terus berjalan, hiruk pikuk dan bisingnya perbincangan pemilihan kepala daerah semakin terasa. Dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, KPU kabupaten/kota bertugas dan berwenang di antaranya: menyusun dan menetapkan tata kerja KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS dengan memerhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU provinsi. Dalam setiap wilayah kerja, diharuskan membentuk PPK, PPS dan KPPS, dan menerima daftar pemilih dari PPK sebagai penyelenggara pemilihan.

Sanksi administratif juga diberikan oleh KPU kabupaten/kota terhadap panitia ad hoc dengan menonaktifkan sementara anggota PPK, PPS yang merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu kabupaten/kota karena temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Sebagai penyelenggara, tentunya panitia ad hoc menjadi perhatian peserta yang akan ikut dalam kontestasi pemilihan. Ujung tombak pelaksanaan ada disana, yang pada akhirnya jumlah angka perolehan suara pun berasal dari panitia ad hoc. Dengan demikian, betapa berharganya menjadi penyelenggara pemilihan meski bersifat sementara.

Dalam kesempatan ini, upaya mempertaruhkan integritas dan netralitas benar-benar di uji, sosok kawah candradimuka melekat ada pada mereka. Karena, goyahnya pendirian serta pemikiran dari panitia ad hoc menandakan ketidakprofesionalan dalam bekerja. Sedangkan, akan banyak tuntutan pekerjaan di luar koridor yang semestinya tidak dilakukan. Manakala pemenuhan tuntutan tersebut tidak dilakukan entah itu atas permintaan para pembisik dari pasangan calon perseorangan maupun dari politisi yang mengusung dari partai politik sebagai gerbong menuju pencalonan. Melawan arus kepentingan penguasa daerah yang ikut kembali dalam pemilihan merupakan tantangan tersendiri untuk panitia ad hoc.

Secara normatif, jika aturan yang dijalankan dengan baik maka tidak akan berbenturan di antara banyak kepentingan. Tetapi kenyataan di lapangan tak sesederhana itu. Banyak politisi nakal memanfaatkan situasi untuk tujuan pencapaian hasil akhir pemilihan. Jika terpilih menjadi kepala daerah dari hasil pemilihan tersebut, bendera mereka semakin berkibar atas dukungannya maka, ketika tidak berhasil, akan banyak cara untuk mencari kesalahan penyelenggara. Akibat dari kesalahan yang diungkap tersebut tentunya berakibat fatal terhadap kredibilitas penyelenggara itu sendiri. Disinilah perlu kehati-hatian dalam bekerja, karena kesalahan setitik akan merusak citra penyelenggara secara keseluruhan.

Pemilihan identik dengan penguasa di daerah dan lebih parah lagi ketika doktrin yang dikeluarkan sangat tajam. Tak sedikit menempatkan kaki tangan penguasa diantara penyelengara pemilihan yaitu panitia ad hoc. Salah satunya, yaitu abdi negara alias Aparatur Sipil Negara (ASN) berada pada posisi itu saat pemilihan. Sejatinya, setiap peyelenggara memegang teguh prinsip dan asas dari pemilihan seperti telah dijelaskan di atas, siapa pun itu.

Disisi lain, tingkat kemampuan personel di setiap panitia ad hoc, di setiap tingkatan itu sangat memerlukan orang-orang yang bisa dan biasa bekerja tidak hanya cukup mengandalkan integritas semata. Alangkah susahnya mencari petugas yang mau bekerja menjadi penyelengara yang murni berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang sudah dibuat. Dan tentunya disetiap daerah berbeda tingkat kemampuan dan kesulitan untuk mendapatkannya. 

Pesanan yang disampaikan atas nama pimpinan secara hirarkis menggurita bak multi level marketing datang terus menerus pada panitia ad hoc. Sikap mental akan semakin melemah jika pikiran dipenuhi oleh hal-hal seperti itu sehingga tidak fokus dalam bekerja. Semestinya sebagai penyelenggara lebih mengedepankan pekerjaan pemilihan daripada perintah yang tidak jelas. Betapa besar tanggung jawab dan pengabdian yang harus dilakukan saat menjadi penyelenggara dengan mengesampingkan semua atribut kedinasan dalam wadah pemerintahan. Satu tujuan hanyalah untuk menciptakan penyelenggaraan ini akuntabel yang didalamnya ada orang yang berjiwa tangguh.

Tugas dari KPU kabupaten/kota secara menyeluruh harus dapat menggapai mereka panitia ad hoc untuk dapat menyinergikan kerja penyelenggara. Bagaimana pun bimbingan juga arahan dan pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan yang ada dilapangan menjadi tanggung jawab bersama. Berkoordinasi dan komunikasi diperlukan dengan penyelenggara lain seperti Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilu Desa (Panwasludes) dan Pengawas TPS (PTPS) dalam upaya mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil juga berkepastian hukum. (*)    


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://jambi.kpu.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...