• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Merekrut KPPS Jadi Tantangan Terberat KPU

Tanggal : 05 Sep 2019 12:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 17879 x

Oleh Agus Setiyanto
(Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Pemalang)

 

Tantangan  terberat di Pemilu 2019 adalah merekrut tujuh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Syarat pendaftaran serta jumlah personel yang tersedia di desa menjadi penyebab rekrutmen penyelenggara Pemilu tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak optimal. Ke depan harus ada evaluasi agar tidak terjadi kondisi serupa di Pemilu 2024.

Syarat-syarat yang memberatkan bagi anggota KPPS antara lain harus berijazah SMA sederajat, keterangan sehat jasmani dan rohani serta narkoba, belum pernah menjadi anggota selama dua periode Pemilu berturut-turut. Syarat lainnya anggota KPPS tidak punya ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Tak Harus SMA Apalagi Sarjana

Syarat minimal pendidikan SMA sederajat bagi pendaftar KPPS ibarat buah simalakama. Syarat tersebut memang ideal tapi di lapangan KPU sangat sulit menemukan para lulusan SMA yang mau kerja di TPS. Daripada kurang personel akhirnya lulusan SMP bahkan SD tetap bisa menjadi anggota KPPS yang penting mereka bisa membaca, menulis, dan menghitung (calistung).

Baru-baru ini seorang mantan ketua KPPS dalam suatu diskusi dengan penulis mengatakan latar belakang pendidikan bukan hal utama dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal utama adalah keberanian, ketelitian, gotongroyong dan semangat saling menutupi kekurangan tim. Menurutnya sangat sulit menemukan orang-orang berpendidikan tinggi yang mau menjadi anggota KPPS. Honor (ketua Rp550 ribu; anggota Rp500 ribu) yang tidak sebanding dengan beban kerja menjadi alasan lulusan SMA sederajat apalagi anak kuliahan enggan mendaftar.

Dia memberi saran agar syarat pendidikan SMA sederajat bagi anggota KPPS tidak diberlakukan secara kaku. Dari tujuh orang anggota KPPS cukup satu atau dua orang saja yang berpendidikan minimal SMA (syukur-syukur diploma maupun sarjana). Lima orang lainnya bisa SMP ataupun SD yang penting mau diarahkan dalam pekerjaan teknis pungut hitung.

Sehat Jasmani dan Rohani

Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba. Selama ini KPU mewajibkan orang-orang yang akan mendaftar anggota KPPS harus memeriksakan diri ke puskesmas. Masyarakat mengeluhkan syarat ini karena harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Ambil contoh desa-desa di wilayah Pemalang Selatan yang notabene dataran tinggi. Di sana jarak maupun fasilitas transportasi dari desa ke puskemas cukup sulit. Biasanya untuk pergi ke puskesmas yang berada di kota kecamatan warga setempat harus mengeluarkan uang puluhan ribu untuk membayar ojek (tes kesehatan di Puskesmas juga bayar).

Untung saja di detik-detik akhir KPU mengambil kebijakan baru. Bagi siapa saja yang ingin mendaftar sebagai anggota KPPS cukup membuat surat pernyataan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba bermaterai. Jadi orang-orang tak perlu lagi pergi ke puskesmas untuk memperoleh surat ketarangan sehat jasmani dan rohani serta narkoba.

Periodesasi Pemilu

Berikutnya aturan larangan bagi pendaftar yang sudah pernah menjadi KPPS selama dua periode pemilu berturut-turut. Periode pemilu pertama adalah tahun 2004 sampai tahun 2008; Periode kedua tahun 2009 sampai tahun 2013; dan periode ketiga tahun 2014 hingga tahun 2018. Apabila ada orang yang pernah dua kali berturut-turut jadi KPPS (baik di pemilihan maupun pemilu) maka dilarang mendaftar lagi.

Aturan di atas pada dasarnya untuk mendorong kaderisasi KPPS. KPU berharap KPPS tidak hanya diisi orang-orang yang sama (itu-itu lagi) dari pemilu ke pemilu. Aturan ini secara tidak langsung juga menstimulus penyelenggara pemilu tingkat TPS yang senior-senior mau mendaftar menjadi penyelenggara pemilu di tingkat yang lebih tinggi seperti PPS (penyelenggara Pemilu tingkat desa) maupun PPK (penyelenggara Pemilu tingkat kecamatan).

Kebijakan periodesasi ini tidak berjalan optimal. Banyak PPK menyatakan PPS di desa-desa keberatan menjalankan aturan tersebut. Mereka melaporkan orang-orang baru yang ditunggu tak juga datang ke balai desa untuk mendaftar. Akhirnya orang-orang lama (meski sudah dua periode berturut-turut) tetap dipertahankan karena dianggap berpengalaman dalam berbagai penyelenggaraan pemilu.

Baik PPK maupun PPS berpendapat anggota KPPS-KPPS senior justru menjadi kunci sukses hari coblosan di TPS. Pengalaman membuat KPPS senior sangat adaptif dengan sejumlah aturan baru terkait pungut hitung. Pengalaman juga membuat mereka mampu menyelesaikan sejumlah persoalan pungut hitung yang kerap terjadi di hari coblosan.

Di lain pihak keberadaan para senior tetap jadi magnet tersendiri bagi anak-anak muda memberanikan diri menjadi petugas KPPS. Sebagai awalan para pemuda ini biasanya memilih menjadi petugas pencelup tinta atau pengabsen daftar pemilih. Baru di pemilu berikutnya mereka kembali mendaftar dan berani menjadi ketua KPPS menggantikan para senior.

Biasanya anggota KPPS senior juga mengajak anak atau saudara untuk menjadi anggota KPPS. Ajakan ini tidak selalu dimaknai sebagai praktik nepotisme dalam rekrutmen penyelenggara pemilu. Memilih keluarga sendiri untuk menjadi anggota KPPS lebih karena alasan sulitnya mendapatkan orang-orang baru di lingkungan setempat yang mau menjadi petugas Pemilu.

Kondisi ini akan berulang dari pemilu ke pemilu. Kondisi baru akan berubah saat si anak yang karena berbagai alasan memberanikan diri menjadi ketua KPPS menggantikan sang ayah. Alasan paling umum biasanya si ayah sedang sakit atau sudah cukup tua sehingga tidak mungkin lagi secara fisik terlibat dalam kegiatan pungut hitung di TPS.

Larangan Bagi Suami Istri

KPU memperbolehkan ayah dan anak, kakak dan adik, paman dan ponakan (hubungan keluarga) menjadi penyelenggara pemilu tapi tidak suami istri (terikat hubungan pernikahan) menjadi penyelenggara Pemilu. Misal si suami anggota KPPS sementara si istri menjadi petugas pengawas TPS.

Aturan ini dibuat agar kerja-kerja penyelenggaraan pemilu tidak terganggu persoalan sumur, dapur, kasur. Ditakutkan gegara cek-cok atau persoalan rumah tangga satu di antara keduanya merajuk kemudian lalai dalam tugas kepemiluan. Atau bisa juga ada main mata untuk berbuat curang di antara keduanya.

Tapi KPU tidak bisa memastikan kebijakan ini sepenuhnya berjalan di 222 desa se-Kabupaten Pemalang. Kemarin masih ada dugaan suami menjadi anggota KPPS sedangkan si istri menjadi pengawas TPS. Itu terjadi di desa terpencil yang sangat minim pendaftar KPPS.

Kebutuhan KPPS Membludak

Di pemilihan tiap TPS melayani paling banyak 800 pemilih. Jumlah pemilih ini melingkupi warga satu rukun tangga (RT) atau lebih. Bahkan di desa-desa pinggiran kabupaten yang jarang penduduk satu TPS bisa melayani pemilih yang tinggal pada lingkungan satu rukun warga (RW).

Tapi di Pemilu 2019 satu TPS hanya melayani maksimal 300 pemilih. Akibatnya pemilih-pemilih yang sebelumnya tergabung dalam satu TPS harus dipecah menjadi dua atau tiga. TPS baru pun mekar seperti jamur di musim hujan. Bahkan di perkotaan dengan penduduk padat layos-layos TPS baru bermunculan di tiap lorong perumahan.

Munculnya TPS baru ini secara otomatis membuat kebutuhan personel KPPS bertambah. Konsekuensinya tak ada pilihan lain selain merekrut orang-orang baru. Sejarah pun terjadi. Pemilu 2019 menjadi perhelatan dengan petugas KPPS terbesar dalam sejarah. Pemilu ini melibatkan 32.767 personel KPPS yang tersebar di 4681 TPS se-Kabupaten Pemalang.

Siapa orang-orang baru ini? adalah pelajar maupun pemuda yang notabene pemilih pemula. Mereka menjadi petugas KPPS karena di Pemilu 2019 Undang-undang Pemilu memperbolehkan pemilih berusia 17 tahun mendaftar menjadi anggota KPPS. Di Pemilu sebelumnya usia minimal anggota KPPS adalah 25 tahun. 


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...