• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Pemilihan Tidak Langsung Kemunduran Dalam Berdemokrasi

Tanggal : 18 Nov 2019 15:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 11803 x

oleh: Siti Nurhayati

Anggota KPU Kabupaten Magelang Divisi Hukum Dan Pengawasan

Minggu lalu kita dikejutkan oleh statment dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang  berencana mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah langsung karena dinilai banyak menimbulkan dampak negatif seperti politik uang, mahar politik dan biaya politik yang sangat tinggi yang dapat memicu korupsi.

Wacana pemilihan langsung kembali ke DPRD mulai banyak diperbincangkan. Polemik pun langsung mencuat, bahkan mendagri tak segan untuk menganjurkan adanya kajian dampak dan manfaat dari pemilihan langsung ini.

Pemilihan langsung di Indonesia sesungguhnya sudah berlangsung cukup lama, pertama kali digelar pada 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Sejak berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebenarnya wacana pemilihan tidak langsung bukan baru ini saja dilontarkan, pada 2014 DPR saat itu bahkan sempat mengesahkan UU Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur kembali mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD. UU ini kemudian menuai polemik yang besar di masyarakat, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kala itu langsung menerbitkan dua perppu.

Perppu pertama Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubenur/Bupati/Walikota. Perppu ini sekaligus mencabut UU No 22 Tahun 2014 yang mengatakan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pemilihan kepala daerah tak langsung oleh DPRD. Sementara perppu kedua Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menghapus tugas dan wewenang DPRD memilih kepala daerah.

Pemilihan secara tidak langsung merupakan langkah mundur dalam berdemokrasi karena telah merebut hak konstitusional warga negara dan menarik kembali prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Menurut Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (sesudah amandemen) kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat.

Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 disebutkan gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Demokratis disini ya dipilih secara langsung oleh rakyat berdasarkan kedaulatan rakyat.

Selain itu juga pemilihan tidak langsung dapat merampas partisipasi politik warga negara dimana partisipasi politik tersebut sudah mulai menguat dari setiap pemilihan yang telah dilaksanakan dan menunjukkan kontribusi bagi demokrasi di negeri ini. (*)


Post Terkait

  • Merawat Integritas
    Tanggal : 2020-01-18 15:00:00

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Bersifat nasional, mandiri dan tetap, kegiatannya berfokus pada penyelenggaraan pemilihan ...Selengkapnya...


  • Catatan Kecil Diawal 2020
    Tanggal : 2020-01-16 12:00:00

    Tahun 2020 merupakan tahun politik, tahun diselenggarakannya Pemilihan Serentak di 270 daerah di Indonesia. Pada fase ini situasi politik sangat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi. Dinamika yang pada umumnya akan ...Selengkapnya...


  • Mengawal Demokrasi pada Pemilihan 2020
    Tanggal : 2020-01-08 16:00:00

    Memasuki Tahun 2020 sebanyak 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten mulai disibukkan dengan pehelatan Pemilihan Kepala Daerah. Sesuai Undang-undang (UU) 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 6 disebutkan bahwa ...Selengkapnya...


  • Warteg, Potensi dan Partisipasi Politik
    Tanggal : 2019-12-23 15:44:46

    Perhelatan akbar nasional Pemilu Serentak 2019 telah usai dilaksanakan. Hasilnya sudah sama-sama diketahui dan sudah diputuskan. Bahkan pemenangnya, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPRD Jawa Tengah ...Selengkapnya...


  • Perempuan Berdaya: Memaknai Hari Ibu
    Tanggal : 2019-12-20 19:00:00

    Di Indonesia, setiap 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Momen ini pertama kali diperingati pada 1938, dilandasi oleh kesepakatan peserta Kongres Perempuan III di Bandung, 22-27 Juli 1938 yang didasarkan pada momen bersejarah ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...