Tanggal : 21 Mar 2020 08:26:00 • Penulis : admin • Dibaca : 4793 x
oleh: Ahmad Hadziq (Anggota KPU Kab Tanjung Jabung Barat Divisi Program dan Data)
Tahapan pemilihan kepala daerah sudah di mulai sejak KPU RI melaksanakan peluncuran Pemilihan Serentak September 2019 dan diikuti oleh sejumlah daerah. Pemerintah daerah disejumlah wilayah pun telah menyetujui anggaran melalui dana hibah sesuai kebutuhan. Panitia ad hoc telah terbentuk sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan. Bahkan untuk mempersiapkan diri secara kelembagaan, KPU secara hirarkis telah melakukan rapat koordinasi dan bimbingan teknis baik secara regional maupun nasional. Namun di tengah berbagai macam persiapan muncul tantangan yang tidak diduga (unpredictable) yaitu munculnya wabah pandemic coronavirus disease 2019 atau yang di kenal Covid-19.
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan status darurat nasional yang akan berlangsung hingga 29 Mei 2020. Pemerintah membentuk gugus depan penanganan Covid-19 untuk penanganan wabah penyakit ini. Bahkan Presiden Joko Widodo mengimbau agar masyarakat menghindari kerumunan dan lebih mengutamakan bekerja dari rumah. Sementara itu pada saat kondisi yang sama, penyelenggara pemilihan serentak tengah berjibaku melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota sesuai dengan kerangka waktu jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan KPU.
Berdasarkan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan KPU selama masa darurat nasional sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah melalui BNPB, ada beberapa tahapan yang bersifat mengumpulkan orang banyak maupun kontak langsung by person. Pertama, pelantikan badan ad hoc Panitia Pemungutan Suara (PPS). Namun tahapan ini dapat disiasati dengan cara pelantikan di masing-masing kecamatan, membagi peserta menjadi beberapa gelombang dan dengan aturan protokol kesehatan setelah sebelumnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.
Kedua, verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang dilakukan secara sensus. Tahapan ini mulai dilaksanakan pada 26 Maret-15 April 2020 di semua tingkatan. Bahkan akan terus berlangsung hingga 21 Mei 2020 jika ada verifikasi dukungan perbaikan. Ketiga, KPU Kab/Kota akan memulai melaksanakan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sejak 23 Maret-17 April 2020 kemudian dilanjutkan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mulai 18 April-17 Mei 2020.
Seperti kita ketahui bersama bahwa meskipun Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 mengamanatkan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, namun dalam menyelenggarakan tahapan melibatkan banyak pihak. Selain sekretariat juga masyarakat pendukung bakal calon dan pemilih. Terkait dengan merebaknya Covid-19, tentunya sebagai penyelenggara di daerah tetap secara profesional menjalankan tugas. Dalam hal ini antisipasi yang dilakukan tentu dengan proteksi yang tinggi. Bagi penyelenggara di daerah tentunya tetap berpegang pada regulasi yang ditetapkan oleh pimpinan tentang jadwal dan tahapan. Dalam kondisi ini, penyelenggara KPU selain harus mampu melindungi dirinya namun juga tetap harus bekerja profesional melindungi hak konstitusi warga (Covid -19, Me and Voters).
Namun berdasarkan pengalaman kelam pada pelaksanaan Pemilu 2019 yang lalu, di mana ada beberapa rekan-rekan penyelenggara yang sakit hingga meninggal dunia, tentunya kita sama-sama berharap adanya kebijakan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Sebagaimana pasal 120 UU Nomor 1 Tahun 2015 : (1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan, maka di lakukan pemilihan lanjutan. Selanjutanya, (2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan di mulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti. Jika memang pilihan penundaan yang dilakukan tentunya kita sangat berharap semoga permasalahan Covid-19 ini akan segera berlalu dan kita dengan segera bisa melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 23 September 2020. (*)
Sebanyak 270 daerah tengah mempersiapkan diri menghadapi Pemilihan di 23 September 2020. Kesiapan awal juga telah dilakukan, ditandai dengan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ...Selengkapnya...
Sebagaimana kita ketahui saat ini penduduk dunia tengah berduka dengan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah menyebar ke seluruh pelosok negeri ...Selengkapnya...
Setiap orang dalam keseharian tentunya punya cara untuk dapat menjaga keberlangsungan hidup dan bekerja adalah satu hal yang meski dilakukan ...Selengkapnya...
Dunia tengah berduka, munculnya wabah Corona Virus Disease 19 (Covid-19) seketika mengubah sendi kehidupan masyarakat dunia. Peristiwa yang pertama kali ditemukan di Wuhan Provinsi Hubei China, November 2019 ini telah menjadi keprihatinan bersama. ...Selengkapnya...
Pendidikan politik adalah cara terhormat untuk membangun pengetahuan politik. Selain menjadi bagian dari fungsi partai politik, pendidikan politik juga gencar dilaksanakan oleh lembaga kepemiluan. ...Selengkapnya...
Bahasa 
Inggris
