• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Upaya KPU RI untuk 61 Daerah yang Belum Tandatangan NPHD

Tanggal : 07 Oct 2019 14:05:26 • Penulis : admin • Dibaca : 17705 x

Jakarta, kpu.go.id – Segala upaya dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk 61 daerah yang belum menuntaskan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan 2020.

Upaya dilakukan mulai dari berkordinasi dengan pemerintah (Kementerian Dalam Negeri), hingga mendorong jajarannya diprovinsi maupun kabupaten/kota untuk meminta kepastian kapan NPHD bisa ditandatangani.

“Seperti siang ini, KPU, Bawaslu, Kemendagri akan melakukan pertemuan dengan pemda provinsi, kab/kota termasuk dengan KPU provinsi dan KPU kab/kota. Jadi kita akan koordinasi bagaimana menindaklanjuti ini,” ujar Ketua KPU RI Arief Budiman saat menggelar konfrensi pers di Media Center, Senin (7/10/2019).

Terkait upaya untuk meminta kepastian kapan NPHD bisa ditandatangani, Arief mengatakan bahwa hal ini sangat penting karena menentukan kegiatan di tahapan berikutnya. “Karena kalau tidak ada atau belum ada anggaran, tahapan yang harus dijalankan pada 2019 itu juga akan mengalami kendala,” lanjut Arief.

Adapun untuk 209 daerah yang telah menandatangani NPHD, Arief berpesan agar mereka juga tetap melakukan pengawalan. Terutama terkait dengan ketepatan waktu pencairan serta jumlah yang harus dicairkan. “Jangan sampai nanti ada pemotongan. Jadi jumlah pencairan harus cukup, kedua pencairan harus tepat waktu,” tambah Arief.

Sebelumnya disampaikan bahwa ada 209 daerah (6 provinsi dan 203 kabupaten/kota) yang telah menuntaskan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Ke-6 provinsi yang telah menandatangani NPHD Pemilihan Serentak 2020, antara lain Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau serta Sulawesi Tengah. Sementara 3 provinsi yang belum menandatangani NPHD hingga pukul 10.00 WIB adalah Bengkulu, Sulawesi Utara dan Sumatera Barat.

Adapun beberapa kab/kota yang belum menandatangani NPHD di antaranya seperti Kab Gresik, Kab Jember, Kab Malang, Kab Mojokerto, Kota Surabaya, Kab Tanah Karo, Kab Simalungun, Kota Tanjung Balai, Kota Gunung Sitoli, Kab Asahan, Kota Dumai, Kab Solok, Kab Padang Pariaman, Kab Agam, Kab Pelalawan, Kab Bengkayang, Kab Banjar, Kota Manado, Kota Tomohon, Kab Pegunungan Arfak hingga Manokwari Selatan. (hupmas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR


Post Terkait

  • KPU Terima Baik Usulan MRP Terkait Syarat Calon
    Tanggal : 2019-10-16 18:53:00

    "MRP adalah lembaga resmi, wakil kultural masyarakat Papua. Oleh karena itu KPU menerima dengan baik usulan ITU, nanti dari sisi KPU akan dibahas di pleno dan akan dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR," ungkap Hasyim ...Selengkapnya...


  • Jaga Amanah, Jadi Penyelenggara Profesional
    Tanggal : 2019-10-15 13:47:14

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melantik Anggota KPU Provinsi Lampung periode 2019-2024 serta PAW Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat, KPU Kabupaten Enrekang periode 2018 – 2023, di Jakarta, Selasa (15/10/2019) ...Selengkapnya...


  • Tepat Menyusun Rencana Kerja
    Tanggal : 2019-10-11 20:00:00

    Tahun 2020 menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasalnya dengan anggaran terbatas penyelenggara dituntut dapat menyelenggarakan Pemilihan 2020 dengan baik. Untuk itu, diperlukan perencanaan kerja yang tepat. ...Selengkapnya...


  • KPU Pangkep Hadirkan Nuansa RPP di Cafe dan Warkop
    Tanggal : 2019-10-11 16:39:57

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep membuat terobosan dengan menyebar buku-buku pemilu dan demokrasi di kafe dan warung kopi ...Selengkapnya...


  • Pengembangan E-Rekap Berkelanjutan
    Tanggal : 2019-10-11 15:09:01

    Rencana jangka panjang telah dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemanfaatan rekapitulasi berbasis elektronik (e-rekap). Meski tahap awal sistem ini akan digunakan pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...