• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Menguatkan Akses Informasi Disabilitas dalam Pemilihan

Tanggal : 04 Nov 2019 13:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 7202 x

oleh Muhammadun

(Anggota KPU Kabupaten Jepara)

Penyandang disabilitas dijamin haknya untuk memberikan suara dan seluruh tahapan dalam pemilu. Pada Pemilu 2019, partisipasi pemilih secara nasional 81,93 persen. Namun khusus partisipasi pemilih disabilitas hanya 49,6 persen. Di banyak provinsi dan kabupaten/kota, partisipasi disabilitas di bawah 45 persen. Pada 2020, ada 224 kabupaten dan 37 kota di sembilan provinsi yang akan menyelenggarakan pemilihan serentak. Catatan tentang partisipasi disabilitas dalam pemilu ini bisa menjadi refleksi untuk Pemilu 2024 dan Pemilihan 2020.

Ada banyak faktor untuk mengurai persoalan itu, namun tulisan ini mengalisis dari sisi sejauh mana akses informasi yang terjadi pada disabilitas selama Pemilu 2019. Penulis akan mendasarkan pada riset yang dilakukan KPU Kabupaten Jepara terkait aksesibilitas internet disabilitas di Jepara dalam Pemilu 2019. Namun tulisan ini hanya fokus pada satu kajian, yaitu aksesibilitas informasi melalui internet. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai 40 responden dari tiga organisasi disabilitas di Jepara, yaitu Bina Akses, Pertuni dan Sahabat Difa. Regulasi memberi jalan kesetaraan bagi disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu, misalnya pada Pasal 5 UU 7/2017 tentang Pemilu, yang diperjelas dalam peraturan KPU.

Persoalan aksesibilitas yang menjadi celah di Pemilu 2014 diperbaiki pada penyelenggaraan Pemilu 2019. Di antaranya memastikan penyandang disabilitas dari semua kategori dicatat sebagai pemilih dan suara politiknya tidak boleh diabaikan. Termasuk petugas pemutakhiran data pemilih meyakinkan keluarga disabilitas agar bersedia mendampingi atau mengantar ke TPS saat pemungutan suara. Desain TPS juga diatur ramah disabilitas, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 3/2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Rendahnya partisipasi disabilitas dalam Pemilu 2019 yang terjadi di banyak kabupaten/kota di seluruh Indonesia layak didalami. KPU kabupaten/kota telah melaksanakan program sosialisasi pemilu 2019 khusus ke disabilitas. Disabilitas juga direkrut menjadi Relawan Demokrasi (Relasi) untuk mengoptimalkan sosialisasi dan pendidikan politik ke basis disabilitas.

Namun penulis berasumsi ada banyak disabilitas yang tercatat di DPT Pemilu 2019, belum banyak menerima informasi kepemiluan. Sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU dan badan ad hoc di kecamatan dan desa/kelurahan, serta Relasi secara tatap muka, belum menyentuh ke semua pemilih disabilitas. Ada jaringan-jaringan disabilitas yang terkoneksi atau belum terkoneksi dengan internet yang belum terjangkau informasi kepemiluan. Ellis & Kent (2017: 1) menyebut media sosial menjadi elemen penting bagaimana sebuah komunikasi terbangun satu sama lain. Perubahan model komunikasi terjadi seiring dengan gawai yang kini sudah terkoneksi dengan internet dan beragam aplikasi. Kondisi seperti ini juga berpengaruh pada model komunikasi yang dilakukan penyandang disabilitas. Berdasarkan asumsi tersebut, KPU Jepara meneliti bagaimana aksesibilitas internet penyandang disabilitas di Jepara.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengelaborasi hal-hal terkait kebebasan dan berpendapat di dunia internet. Ada lima indikator yang berpotensi menghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat di internet, yakni affordability (keterjangkauan), connectivity (ketersambungan), literacy (literasi), discrimination (diskriminasi), dan inclusivity (inklusivitas). (https://www.unicef.org/csr/css/UNICEF_CRB_Digital_World_Series_ACCESS).

Pertama, affordability. Ini terkait kemampuan disabilitas untuk membiayai guna memeroleh akses internet. Biaya untuk bisa tersambung dengan internet, bisa saja menjadi penghalang disabilitas untuk mendapatkan informasi kepemiluan. Temuan dari penelitian ini adalah, dari 40 responden, mayoritas (32 responden) sudah tersambung dengan internet. Biaya yang dikeluarkan untuk mengakses internet dalam bentuk kuota, rata-rata 25.000-50.000 dalam sebulan.

Kedua, connectivity. Ini terkait keterhubungan pemilih disabilitas dengan jaringan internet. Hasil penelitian menunjukkan mereka menggunakan gawai yang sehari-hari tersambung dengan internet. Dari yang tersambung dengan internet tersebut, 100 persen menggunakan aplikasi WhatsApp (WA), 40 persen menggunakan platform Facebook, dan 23 persen menggunakan platform Instagram. Kurang dari tiga persen yang memiliki dan menggunakan akun Twitter. Meski tak memiliki akun YouTube, namun mereka yang terkoneksi dengan internet itu menyatakan sering membuka platform YouTube dengan gawainya. Sementara itu delapan responden menyatakan tak tersambung dengan internet dikarenakan tidak memiliki gawai. Namun sebagian mereka masih bisa mendapatkan informasi dari radio dan televisi yang mereka miliki di rumah.

Ketiga, literacy. Ini terkait kemampuan pemilih disabilitas menggunakan teknologi informasi untuk kepentingan pemilu 2019. Semua responden menyatakan belum pernah mendapatkan pelatihan internet secara khusus. Mereka yang tunadaksa, tunarungu, tunawicara, juga tunagrahita kategori ringan bisa mengakses internet. Untuk tunanetra, mereka menggunakan aplikasi suara yang memungkinkan mereka bisa mendapatkan informasi dari internet. Website KPU Kabupaten Jepara di laman ww.kpujepara.go.id selalu memperbarui informasi kepemiluan untuk semua tahapan pemilu 2019. Meski belum ada kanal khusus disabilitas di website KPU Kabupaten Jepara, namun regulasi dan tata cara khusus hal-hal teknis pemungutan suara yang mengatur tentang disabilitas secara berkala diinformasikan di website. Hasil penelitian menunjukkan, dari 40 responden, 36 di antaranya tak pernah mengakses website KPU Kabupaten Jepara. Dua responden menyatakan rutin mengakses. Selain tidak mengakses website KPU kabupaten, 36 responden dari tiga organisasi disabilitas itu juga tidak mengakses website KPU provinsi dan KPU RI, termasuk tidak mengunduh aplikasi “Pemilu 2019” yang disediakan di PlayStore.

Keempat, discrimination. Ini terkait hak yang sama untuk beroleh informasi bagi pemilih disabilitas. Davis (2006: 3) mengatakan, penyandang disabilitas di mana-mana sering diperlakukan diskrimantif. Ada hak-hak yang diabaikan. Namun penelitian ini memberikan data, tak ada responden yang merasa didiskriminasi secara personal baik di dunia nyata maupun internet terkait akses informasi kepemiluan. Mereka juga tidak merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam mendapatkan akses internet. Satu-satunya faktor ketidakterjangkauan mereka terhadap internet adalah soal infrastruktur, yaitu tidak memiliki gawai dan kuota karena harga yang dinilai belum terjangkau.

Kelima, inclusivity. Ini terkait teknologi yang memungkinkan pemilih disabilitas bisa terlibat dalam kepemiluan, baik secara teknis maupun nonteknis. Dalam hal teknis kepemiluan, KPU hanya menyediakan alat bantu braille untuk surat suara pemilihan presiden dan surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Alat bantu serupa bagi para pemilih tunanetra tidak tersedia untuk surat suara pemilihan legislatif mulai dari pemilihan DPR RI, DPRD provinsi, hingga pemilihan DPRD kabupaten/kota. Temuan dalam penelitian ini, mayoritas responden yang bisa mengakses informasi melalui internet tentang kepemiluan adalah yang tingkat disabilitasnya ringan.  Mereka menyadari masih banyak yang tingkat disabilitasnya berat dan terkoneksi internet, tidak tahu cara mengakses informasi melalui internet. Ada kesenjangan dalam hal ini terkait akses informasi melalui internet terkait tingkat disabilitasnya, ditambah faktor desain teknologi yang kurang memadai untuk disabilitas dengan keterbatasan tertentu.

Jejaring Informasi

Berdasarkan temuan-temuan di atas, penelitian ini memberikan beberapa catatan sebagai bahan refleksi. Pertama, disabilitas di Jepara relatif memiliki akses ke internet. Dinamika yang sama atau berbeda bisa saja terjadi di daerah lain. Aplikasi yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp (WA), sedangkan platform media sosial yang paling banyak dipakai adalah Facebook. Setidaknya, aplikasi WA dan platform Facebook, bisa menjadi kanal pilihan membangun jejaring informasi. Membuat lebih banyak grup yang anggotanya penyandang disabilitas dan saling terkoneksi dengan melibatkan aktivis organisasi disabilitas di daerah adalah pilihan untuk memperkuat akses mereka terhadap informasi kepemiluan/pemilihan. Penyelenggara pemilu (tentu saja melibatkan ad hoc) mesti hadir di grup-grup tersebut dengan melayani setiap informasi yang dibutuhkan disabilitas. Penyandang disabilitas butuh ruang khusus dalam bentuk digital (dalam hal ini bisa berupa grup WA) untuk kanal aspirasi terkait kepemiluan/pemilihan.

Kedua, sebagian disabilitas belum memiliki kompetensi untuk mengakses informasi kepemiluan melalui website maupun beragam aplikasi kepemiluan secara online. Selain itu, kesadaran disabilitas akan pentingnya fungsi internet untuk sarana penyampaian aspirasi masih kurang. Ini dibuktikan dari mayoritas responden yang menggunakan jaringan internet untuk kepentingan pertemanan dan promosi produk. Dengan demikian masih ada kesenjangan digital di kalangan disabilitas terkait akses, kompetensi, dan pemanfaatan internet.

Terkait dengan pelaksanaan Pemilihan 2020 atau juga untuk persiapan Pemilu 2024, penting untuk memerhatikan seberapa merata dukungan infrastruktur teknologi bagi disabilitas. Selain itu juga perlu software khusus yang bisa diakses semua kategori disabilitas. Dukungan literasi dari pemerintah, penyelenggara pemilu, dan kelompok masyarakat lain tentang penggunaan dan pemanfaatan internet dan informasi kepemiluan kepada disabilitas sangat diperlukan. Langkah-langkah tersebut sebagai ikhtiar memperbaiki penyelenggaraan pemilu/pemilihan berikutnya, terutama dalam merumuskan pola sosialisasi pemilu dan pendidikan politik secara efektif berbasis internet kepada disabilitas. (*)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...