• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Evaluasi Pencalonan DPRD di Banyumas Soroti Konsistensi Aturan

Tanggal : 04 Nov 2019 20:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 1131 x

Purwokerto, kpu.go.id - Konsistensi regulasi aturan teknis pencalonan jadi salah satu catatan yang mengemuka pada Rapat Koordinasi Antar Instansi, yang digelar di Aula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas, Senin (4/11/2019) malam.

Selain soal konsistensi, rakor bertajuk Analisis Data Pencalonan dan Evaluasi Peraturan tentang Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota 2019 juga menyoroti lemahnya koordinasi antar instansi dalam pelayanan pemenuhan persyaratan bakal calon yang diajukan oleh partai politik.

Ketua KPU Kabupaten Banyumas Imam Arif Setiadi meminta masukan dan saran dari berbagai pihak yang terlibat langsung pada penyelenggaraan tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas untuk perbaikan ke depan. Dia mengatakan kegiatan yang menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan dengan tahapan pencalonan, seperti Bawaslu Kabupaten Banyumas, perwakilan partai politik, Dinas Pendidikan, Polres, RSUD Banyumas, Kantor Kemenag, Ikatan Dokter Indonesi (IDI) dan pers tersebut merupakan putaran keempat dari lima kegiatan yang direncanakan.

“Yang menonjol dari tahapan pencalonan di Banyumas karena ada ajudikasi sengketa proses dari PPP dan PBB. Nanti bisa dieksplor lagi,” kata Imam.

Sementara itu, Ikhda Aniroh menilai tidak konsistennya regulasi oleh KPU terlihat dari penjelasan teknis syarat calon. Perempuan yang pernah menjadi anggota KPU Kabupaten Banyumas ini memberikan contoh terkait aturan pengunduran diri bagi bakal calon yang pendapatannya bersumber dari ABPN atau APBD. “Pada saat Bimtek kita diinformasikan jika ada bakal calon yang pendapatannya bersumber dari APBN/APBD harus mengundurkan diri, termasuk para pendamping desa, tenaga honorer yang bekerja di kantor pemerintah, TKSK, tenaga ahli DPRD atau guru swasta yang telah bersertifikasi perlakuannya sama. Setelah kita sampaikan kepada Parpol, ternyata hanya kepala desa, anggota BPD dan PNS saja yang wajib mundur. Ini kan sama saja menggangap KPU tidak konsisten ”, kata perempuan yang saat ini menjadi staf di IAIN Purwokerto.

Sebagai pengampu divisi teknis pada saat tahapan pencalonan berlangsung, Ikhda mengatakan pelayanan KPU menjadi tidak optimal karena memang syarat calon banyak yang terkait dengan instansi lain, seperti dinas pendidikan, rumah sakit, kepolisian dan pengadilan. Misalnya, KPU tidak dapat mengatur agar RSUD Banyumas memberikan penambahan kuota untuk mengeluarkan keterangan sehat lebih dari 25 orang per hari. Sebab, masing-masing instansi memiliki kebijakan sendiri. “KPU tidak dapat menjangkau aturan internal masing-masing lembaga terkait pelayanan pemenuhan syarat calon. Yang dapat dilakukan ya kami lakukan koordinasi agar ada pelakuan khusus bagi para bakal calon,” lanjut Ikhda.

Untuk itu, perempuan yang telah dua periode menjadi anggota KPU Banyumas ini menyarankan agar ke depan, KPU di daerah melakukan koordinasi lebih dini terkait kemudahan bakal calon.

Senada, Tajuddin Julianto yang mewakili Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyayangkan lemahnya koordinasi antar instansi dalam pelayanan pemenuhan syarat calon. Di samping itu, ia juga menyoroti aplikasi Sipol yang pernah down. Sedangkan Ketua DPC PBB Banyumas Sutejo, menyoroti pelayanan rumah sakit dan pengadilan negeri. “Sebaiknya ke depan pelayanan kepada bacaleg tidak disamakan dengan masyarakat umum”, katanya. (spa/ed diR)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...