Tanggal : 18 Feb 2021 20:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 1184 x
Pinrang, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pinrang menetapkan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) periode Februari 2021 sebesar 259.098 orang. Jumlah tersebut terdiri dari pemilih laki-laki 124.334 orang dan pemilih perempuan 134.764 orang.
Ketua KPU Pinrang Alamsyah berharap melalui pemutakhiran DPB yang rutin dilakukan akan mewujudkan data yang berkualitas dan konprehensif. Anggota KPU Pinrang Divisi Data Abdul Razak As menambahkan melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, diharapkan pemetaan data pemilih di pemilu yang akan datang lebih mudah dan tingkat akurasi data yang lebih valid. Untuk itu dia berharap pemilih juga aktif dalam melaporkan status kependudukannya baik karena pindah, meninggal atau menjadi TNI/Polri.
Sementara itu Anggota Bawaslu Pinrang Divisi Data dan Pengawasan Ripah Wardana mengapresiasi koordinasi yang dilakukan KPU kepada stakeholder dalam hal mendukung terciptanya data pemilih yang akurat dan terbarukan. "Semoga kinerja KPU Pinrang yang profesional ini dapat selalu terjalin dengan Bawaslu,” tuturnya. (kpu pinrang/ed diR)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga mendapatkan satu orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi 2019. Dengan adanya penambahan CPNS ...Selengkapnya...
Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait Pemutakhiran Data Pemilih (DPB) di 2021, KPU Maluku Utara (Malut) mengundang KPU kab/kota yang membidangi Divisi Perencanaan Data dan Informasi ...Selengkapnya...
Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) periode Februari 2021 telah berlangsung di Kabupaten Jepara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara ...Selengkapnya...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ende menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) 2021 periode Januari, ...Selengkapnya...
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menjadi tempat bagi instansi/lembaga dalam mengelola produk hukumnya. Selain itu JDIH juga sebagai ruang bagi instansi/lembaga berkomunikasi dengan publik untuk mengetahui apa saja produk hukum yang dimilikinya. ...Selengkapnya...