• Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas partisipasinya dalam Pemilihan Serentak 2020


Kilas Balik Pemilihan 2020

Tanggal : 29 Jan 2021 21:02:05 • Penulis : admin • Dibaca : 5769 x

oleh: Lita Rosita

Anggota KPU Kabupaten Lebak Divisi Teknis Penyelenggaraan

UUD 1945 Pasal 22E Ayat 5 menjelaskan, “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.” Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan umum haruslah suatu komisi yang bersifat: nasional, tetap, mandiri/independen.

Sebagai salah satu penyelenggara pemilu, KPU di semua tingkatan tidak boleh dikendalikan oleh partai politik apapun atau pejabat negara yang mencerminkan kepentingan partai politik atau calon peserta pemilihan umum, yakni: calon anggota DPRD, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Para peserta pemilu dan pemilihan mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan keputusan-keputusan yang akan diambil penyelenggara yang secara teknis dilakukan oleh KPU sesuai jenjang, baik pusat dan daerah. Sehingga, harus terbebas dari kemungkinan pengaruh mereka, guna mewujudkan prinsip-prinsip luber dan jurdil.

KPU baru saja melaksanakan hajatan besar yaitu pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020 lalu, untuk 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, 37 kota). Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara sudah pula dilakukan secara resmi di beberapa daerah. Namun, terdapat hal yang dianggap tidak memuaskan para peserta pemilihan atau pasangan calon yang belum berhasil tampil sebagai pemenang.

Saat terjadi perbedaan pendapat dalam hasil penghitungan, yang menjadi penyebab di antaranya kelalaian dan kelemahan, baik kesalahan teknis atau yang bersifat administratif dalam penghitungan ataupun oleh faktor human error. Jika terdapat perbedaan atau hal yang dianggap merugikan terhadap hasil, maka pasangan calon dapat menempuh upaya hukum. Dan, hal itu pun terjadi pasca pemilihan serentak Rabu, 9 Desember 2020 dengan dinamika yang berkembang sesuai pengajuan keberatan dan gugatan dari para pasangan calon.

Proses dan Hasil

Dari seluruh pasangan calon yang ikut pertarungan dalam memperebutkan kursi kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, juga wali kota dan wakil wali kota, terdapat petahana dan mereka yang baru turun gelanggang (non petahana). Dukungan yang diberikan oleh partai politik, tim sukses dan pemilih, terhadap calon yang dijagokannya, menyuguhkan visi dan misi juga program.

Rekapitulasi yang telah ditetapkan sekaligus memunculkan nama pasangan calon terpilih adalah progres dari suatu proses yang sudah dilalui. Perjalanan Pemilihan 2020 menjadi catatan sejarah dalam kepemiluan, karena berada pada fase bencana nonalam Covid-19. Telah terjadi penundaan pelaksanaan, namun langsung disikapi melalui perubahan regulasi menyesuaikan dengan kondisi nonalam pandemi Covid-19. Dan, saat pandemi masih berlangsung, KPU di semua tingkatan selaku penyelenggara pemilihan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sehingga dapat melampauinya sesuai tahapan, jadwal dan program.

Banyak apresiasi yang diberikan pada KPU selaku penyelenggara pemilihan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah di saat pandemi Covid-19. Seperti, dari akademisi Prof Dr Valina Singka Subekti selaku koordinator Mata Kuliah Organisasi dan Birokrasi Pemilu Universitas Indonesia (UI), beliau memberikan apresiasi atas penerapan protokol kesehatan yang baik selama proses pemungutan suara di TPS (Laman KPU RI, 5/1/2021).

Meski situasi pandemi pemilihan tetap digelar, namun tingkat partisipasi masyarakat menyentuh di angka 79,06 persen secara nasional. Capaian yang cukup signifikan, mengingat partisipasi masyarakat atau tingkat kehadiran pemilih untuk datang ke TPS merupakan prestasi yang cukup membanggakan karena rumitnya situasi Covid-19.

Capaian tingkat partisipasi tersebut merupakan hasil kerja keras para penyelenggara pemilihan dengan menyosialisasikan secara rutin terhadap masyarakat dengan tujuan pemilihan kepala daerah secara serentak tersebut dapat berjalan dengan baik. Kehadiran para pemilih merupakan bukti atas perwujudan demokrasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat selaku pemilih, dalam kondisi pandemi merasa aman datang ke TPS menyalurkan hak suaranya untuk memilih pemimpin di daerahnya.

Terhadap Wacana Pemilihan Selanjutnya

Menjadi kepala darah adalah impian dari para pasangan calon, kontestasi yang dinantikan setiap lima tahunan. Berdasarkan pemberitaan yang terjadi sekarang perihal revisi Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan normalisasi pemilihan kepala daerah pada tahun 2022 dan 2023, sedang menjadi pembahasan di DPR. Pro dan kontra terkait hal tersebut, itu biasa. Adapun hasil akhir belum didapati.

Upaya mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, juga pemilu yang berintegritas dan demokratis akan terwujud apabila asas-asas pemilu dapat diimplementasikan dengan baik. Asas tersebut harus tercermin dalam setiap penyusunan undang-undang ataupun peraturan lain tentang pemilu, harus menjadi pedoman masing-masing pemangku kepentingan pemilu seperti partai politik, calon/pasangan calon, pemilih, penyelenggara, pemerintah, media atau siapa pun yang berkaitan dengan proses pemilu.

Demikian pula menjadi penyelenggara pemilu, adalah impian bagi mereka yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi netralitas dalam menjalankan tugas kepemiluan. Tetap memegang teguh prinsip-prinsip sebagai penyelenggara, yakni: mandiri, jujur, akuntabel, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, efektif, efisien, kepentingan umum, dan aksesibilitas. Penyelenggara pemilu harus mempunyai dasar atau niat untuk semata-mata terselenggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan. (*)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://jambi.kpu.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...