• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Mengukur Kerumitan Keserentakan Pemilu-Pemilihan 2024

Tanggal : 11 Oct 2019 14:31:47 • Penulis : admin • Dibaca : 675 x

oleh: Wandyo Supriyatno

Anggota KPU Kab Klaten 2018 – 2023

Tulisan ini, saya sampaikan semata-mata menyampaikan gagasan yang didasarkan pada logika dan fakta empiris yang terjadi. Tidak bermaksud menggurui yang terhormat anggota DPR RI sebagai pembuat Undang-undang, tetapi hanya sebatas masukan sebagai rakyat yang peduli terhadap kehidupan demokrasi Indonesia.

Jika mengikuti aturan yang ada, maka pada tahun 2024, akan berlangsung kegiatan politik besar dinegara ini, Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) juga Pemilihan Walikota serta Wakil Walikota (Pilwakot). Semuanya dilaksanakan serentak disatu hari yang sama. Dari kalimat yang disebut berurutan saja setidaknya bisa kita bayangkan betapa sibuknya kegiatan politik saat itu, partai politik peserta pemilu, masyarakat juga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) tentunya akan tertuju kesibukannya pada proses demokrasi.

Aturan mengenai Pemilu 2024 sendiri hingga hari ini masih mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017, yang apabila tidak ada perubahan maka pelaksanaan pemungutan suara jatuh pada April 2024. Menimbang bahwa pilpres juga membuka ruang terjadinya putaran kedua apabila calon yang berjumlah lebih dari dua tidak ada satupun yang memperoleh suara 50 persen+1 maka bisa saja pelaksanaan pemilu berlangsung lebih panjang, khususnya pilpres yang pemungutan suara untuk putaran kedua baru dilaksanakan pada Juli 2024.

Proses Pemilu 2024 yang baru benar-benar berakhir pada 20 Oktober 2024, (pasca sidang Umum MPR dengan agenda tunggal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Presiden dan Wakil presiden) ini tentu berpengaruh pada pemilihan kepala daerah serentak pada waktu bersamaan tengah memasuki masa kampanye. Seperti tertuang dalam pasal 201 (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 pelaksanaan pemungutan suara untuk Pemilihan Serentak berlangsung pada November 2024.

Setidaknya ada beberapa potensi yang menurut penulis bisa terjadi hasil dari hiruk-pikuk politik pada 2024. Pertama terpecahnya konsentrasi peserta pemilu dalam melakukan konstentasi politik di pileg dan pilpres; kedua terjadi penumpukan dan pergerakan massa yang hiperaktif, beda kepentingan dan lintas wilayah saat melakukan kegiatan kampanye peserta pemilu. Hal ini terjadi, karena pileg berbasis dapil, sementara pilpres tidak, sedang pemilihan kepala daerah berbasis wilayah pemerintahan. Ketiga rakyat sebagai pemilih selama 3 tahun (2023, 2024 dan 2025) akan tersedot perhatiannya pada soal pemiliha, sehingga dipastikan roda perekonomian secara makro akan terganggu. Keempat terjadi polarisasi politik yang sangat dinamis dan keras, karena masing-masing pemilu dan pemilihan mempunyai kepentingan yang berbeda.

Kelima terkurasnya fokus dan tenaga pihak kemanan (TNI/Polri) akibat penyelenggaraan pesta demokrasi yang berkelanjutan. Dan terakhir, dengan asumsi pada saat pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden tidak ada PHPU di MK yang putusannnya memerintahkan adanya penghitungan ulang, atau bahkan Pemungutan suara ulang di banyak tempat yang akan menciptkan kondisi yang panas  di wilayah tersebut.

Melihat potensi, dinamika diatas, maka penulis menilai alangkah baiknya pembuat UU membuat kajian ulang dan melakukan amandemen atas UU pemilihan kepala daerah. Perubahan khususnya menyangkut pasal 201 (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebut secara rigit ”Pemungutan suara serentak nasional Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”, dikembalikan pada bunyi awal Pasal 201 (7) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan, ”Pemungutan suara serentak nasional Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027”.

Dengan menjadwal  ulang pemilihan kepala daerah dari 2024 ke tahun 2027, dari sisi sosiologis, hankam, ekonomis, politik dan faktor pendukung lain, akan cenderung lebih tepat dan siap. Demikian sekilas masukan dari penulis, semoga bermanfaat dan bravo Indonesia. (*)

 

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...