• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Kewajaran Puas Tidaknya Pemilu 2019

Tanggal : 20 Sep 2019 13:20:41 • Penulis : admin • Dibaca : 14621 x

oleh: Ahmad Kholil

Komisioner KPU Kudus Divisi Sosialisasi, Parmasdiklih dan SDM

Beragam jawaban disampaikan masyarakat saat ditanya apakah puas dengan hasil Pemilu Serentak 2019? Ada yang puas, ada yang belum dan ada juga yang mengatakan tidak puas. Jawabannya sangat tergantung dari siapa dan dari kalangan mana. Mereka akan menjawab sesuai dengan kondisi daerah dan tentunya sesuai dengan kahanan (keadaan) pribadinya masing-masing.

Puas dan tidak puas bagi masyarakat dalam sebuah pemilu (sebetulnya) merupakan hal yang wajar. Terlebih lagi, penyelenggara pemilu (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU)) dan jajarannya (memang) bukanlah “alat pemuas”, sehingga tidak bisa menyenangkan semua pihak. Penyelenggara pemilu dibentuk dengan tujuan agar pemilu berjalan dengan baik dan tugas ini secara terperinci sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017.

Meski belum bisa memuaskan semua pihak, Pemilu 2019 bisa dikatakan berhasil. Sebab, hampir semua indikator pemilu mampu terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Setidaknya ada tiga indikator yang bisa digunakan untuk menilai apakah pemilu berjalan dengan sukses atau sebaliknya, pertama, penyelenggara mampu membumikan pemilu, kedua, seluruh pemilih diakui hak pilihnya dan ketiga angka golput yang rendah.

Soal membumikan pemilu dan angka golput yang rendah, hal ini berkaitan dengan strategi sosialisasi dan angka partisipasi masyarakat. Hampir semua jajaran KPU, baik di tingkat pusat hingga kabupaten/kota melakukan hal yang luar biasa demi mengenalkan pemilu dan mengajak pemilih ikut mencoblos pada 17 April lalu. Tidak hanya darat, sosialisasi juga dilakukan lewat laut dan udara, termasuk dengan cara-cara yang out of the box. Hasilnya pun luar biasa. Angka golput mampu ditekan. Partisipasi masyarakat di tingkat nasional melebihi target 77,5 persen, yakni 81,93 persen.

Di Kabupaten Kudus sendiri, tingkat partisipasi masyarakat mencapai 85,72 persen dari jumlah DPT 630.618 pemilih. Persentase itu cukup membanggakan, mengingat dalam pemilu serentak kali ini prosesnya sangat rumit. Bahkan tidak sedikit pemilih yang bingung saat melihat surat suara yang yang ukurannya cukup besarnya (51x82 cm) layaknya sebuah koran, dengan jumlah yang banyak (lima surat suara). ”Angka partisipasi masyarakat tinggi, dikarenakan pemilu kali ini sangat kompetitif,” kata Pramono Ubaid Tanthowi, Komisioner KPU RI saat mengisi sebuah acara di Solo beberapa waktu lalu.

Kompetitifnya persaingan di Pemilu 2019 mendorong peserta pemilu untuk berupaya keras meraih simpati masyarakat agar mencoblosnya. Pemilih yang tertarik pun akhirnya datang ke TPS guna memberikan hak suaranya untuk jagoannya masing-masing. Hasilnya, angka partisipasi pun tinggi.

Namun, di jagongan warung kopi, ada juga yang mengatakan, angka partisipasi tinggi karena money politic juga tinggi. Artinya, angka partisipasi berbanding lurus dengan angka money politic. Meskipun pernyataan tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan (termasuk penulis sendiri tidak setuju pernyataan itu), namun tetap harus menjadi perhatian, mengingat setidaknya ada empat tipologi pemilih yang ada di Tanah Air.

Keempatnya, pertama pemilih pragmatis, yakni pemilih yang ikut mencoblos karena ada iming-iming materi. Inilah pemilih yang bisa merusak tatanan demokrasi dan bangsa. Kedua pemilih apatis atau biasa disebut golput (golongan putih). Ketiga pemilih tradisional, pemilih yang memilih karena ikut-ikutan orang lain, bisa dari tokoh masyarakat tempat tinggalnya ataupun yang lain. Dan keempat pemilih cerdas, pemilih yang benar-benar mencoblos karena kesadaran sendiri, tentunya setelah melihat track record dari masing-masing calon yang ada.

Terlepas dari berbagai pendapat tentang mengapa partisipasi masyarakat begitu tinggi, Pemilu 2019 telah menjadi momen paling penting dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Bahkan, bisa menarik banyak negara untuk datang dan melakukan penelitian di Tanah Air.

Lantas, apakah pada Pemilu 2024 mendatang akan sama seperti 2019 ini. Lihat saja nanti, apakah para pembuat kebijakan melakukan perubahan atau tidak. Yang jelas, sekali lagi penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU bukanlah alat pemuas. KPU dalam menyelenggarakan pemilu sesuai dengan Pasal 3 UU No 7 tahun 2017, yakni berprinsip, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. (*)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...