• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Dibalik Partisipasi Pemilih Pemilu 2019

Tanggal : 20 Sep 2019 12:56:44 • Penulis : admin • Dibaca : 9372 x

oleh: Henry Sofyan Rois

Anggota KPU Kabupaten Temanggung

Persentase jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari total pemilih terdaftar pada Pemilu 2019 sangatlah tinggi. Secara nasional, angka partisipasi pemilih Pemilu 2019 itu ialah 81 persen. Yakni, ada 158.012.506 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dari keseluruhan jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 199.987.870 orang.

Tingkat partisipasi pemilih itu melampaui target angka partisipasi nasional sebesar 77,5 persen. Juga meningkat signifikan dibanding partisipasi pemilih pada Pemilihan Legsilatif (Pileg) 2014 sebesar 75,10 persen dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 sebanyak 69,58 persen.

Tingginya angka partisipasi tersebut bisa dimaknai, masyarakat atau para pemilih sangat antusias dan bergairah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Khususnya pemilu didalam negeri, yang pemungutan suaranya digelar di TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada 17 April 2019.

Di balik antusiasnya para pemilih menggunakan hak pilihnya hingga tingkat partisipasinya meningkat tersebut, sudah barang tentu ada faktor-faktor penyebab atau pemicunya. Dari pencermatan terhadap sistem dan proses Pemilu 2019, kiranya bisa diungkap sejumlah asumsi yang menjadi faktor-faktor pemicu tingginya angka partisipasi tersebut.

Seperti sistem Pemilu 2019 yang menggabungkan pileg dan pilpres. Pada pemilu sebelumnya, baik pileg maupun pilpres dilaksanakan terpisah dan secara nasional angka partisipasi pemilih pileg selalu lebih tinggi dibanding pilpres.

Tingginya angka partispasi pemilih pada pileg ditengarai karena calon legislatif, (khususnya DPRD kabupaten dan DPRD provinsi) lebih dikenal bahkan memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat di dapilnya. Juga karena para caleg (biasanya) adalah penduduk daerah setempat, bahkan memiliki hubungan kekerabatan (kliental) dengan kebanyakan pemilih.

Lantaran pemilih merasa mengenal para caleg itulah, mereka lalu memiliki kepastian mengenai figur caleg yang akan dipilihnya dan ingin memenangkan yang bersangkutan. Pemilih pun lalu bergairah pergi mencoblos ke TPS hingga membuat menjadikan tingkat partisipasi pileg tinggi.

Hal berbeda terjadi di pilpres, dimana meski mengenal para calonnya, namun sebagian besar pemilih tidak memiliki kedekatan emosional atau kekerabatan dengan calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga, untuk pergi ke TPS, mereka tidak seantusias ketika memilih caleg dalam pileg.

Namun fenomena politik (itu sepertinya) berbeda terjadi pada Pemilu 2019. Keserentakan membuat kebanyakan pemilih justru lebih bergairah memilih capres-wapres dibanding memilih caleg. Terlebih, secara teknis memilih capres-wapres lebih sederhana dibanding caleg. Surat suara ukurannya lebih kecil, ada foto pasangan calonnya dan tidak serumit surat suara calon anggota DPR/DPRD yang ukurannya besar, calonnya banyak dan hanya ada tulisan nama calon tanpa gambar foto.

Kegairahan masyarakat untuk memilih capres-cawapres itu dipicu kuatnya antar pasangan calon beserta tim pemenangannya saat mengkampanyekan dirinya masing-masing. Apalagi dalam berkampanye, mereka acap membawa isu identitas, yang memantik rasa fanatisme dari pemilih atau komunitas yang sama identitas dengan pasangan calon bersangkutan. Fanatisme itu menggairahkan warga datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dan guna memenangkan pasangan seidentitas yang didukungnya.

Pemilu 2019 seolah menggabungkan dua kegairahan datang ke TPS itu, yakni para pemilih yang ingin mencoblos caleg yang didukungnya dan para pemilih yang ingin mencoblos pasangan capres-cawapres jagonya. Seperti diketahui saat di TPS, pemilih yang telah terdaftar di DPT menerima lima surat suara (capres/cawapres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten), sehingga meski sebetulnya ia hanya ingin memilih capres-cawapres, namun karena mendapat empat surat suara lainnya, pemilih itu juga mencoblos surat suara lainnya.

Begitu pula, mereka yang tujuan utamanya ke TPS sebenarnya ingin mencblos caleg jagonya, akhirnya juga ikut mencoblos empat surat suara lainnya. Hal itu membuat partisipasi pemilih Pemilu 2019 lebih tinggi daripada saat pileg dan pilpres sebelumnya yang digelar terpisah.

Faktor lain yang memungkinkan partisipasi Pemilu 2019 tinggi adalah keberhasilan sosialisasi pemilu dari penyelenggara dan stakeholder. Seperti diketahui penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu, saat ini memiliki jajaran bertingkat yang lengkap mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa dan TPS, yang salah satu tugas dan kewajibannya adalah menyosialiasikan pemilu.

Di aras lainnya, stakeholder pemilu juga ikut menyosialisasikan, seperti pemerintah, organisasi sosial/kemasyarakatan/keagamaan/kepemudaan/perempuan, LSM kepemiluan serta peserta pemilu. Kerja dua lini ini secara masif menyadarkan masyarakat melalui berbagai media, akan pentingnya pemilu, sehingga mereka terdorong menggunakan hak pilihnya di TPS.

Dibeberapa daerah pedesaan, faktor tingginya soliditas sosial atau budaya guyub rukun, bisa pula memengaruhi tingginya angka partisipasi pemilih dalam pemilu. Pada komunitas yang memiliki budaya guyub rukun, ketika ada suatu perhelatan atau acara sosial tertentu, seluruh warga akan berupaya ikut terlibat atau hadir dalam acara itu. Umpamanya ketika ada hajatan, ada warga yang meninggal, kerja bakti, dan lain-lain. Warga akan merasa tersingkir dan bahkan merasa dicap asosial, tidak kompak, dan sebagainya ketika tidak ikut terlibat pada acara itu.

Demikian pula, tatkala ada hajatan nasional berupa pemilu yang berbentuk penggunaan hak pilih di TPS, pada daerah dengan soliditas dan solidaritas sosial yang tinggi, tentunya akan membuat seolah warga setempat wajib datang ke TPS. Kalau sebagaian besar warga berbondong-bondong ke TPS, sementara dirinya tidak ikut melakukan hal yang sama, bisa jadi akan merasa terasing dari komunitasnya, dan dicap sebagai warga yang tidak umum seperti lainnya.          

Disamping itu, faktor negatif  kemungkinan juga berperan dalam pencapaian partisipasi pemilih. Misal, masifnya praktik politik uang (money politic) peserta pemilu. Apalagi, hingga saat ini bukan hal mudah bagi pengawas pemilu untuk menangkap, menjerat dan mempidanakan pelaku praktik politik uang itu. Dengan telah bertransaksi politik uang, mengharuskan pemilih penerimanya datang ke TPS guna memberikan suara bagi calon yang memberi uang. Diakui atau tidak, praktik tercela itu bisa ikut memengaruhi naiknya partisipasi pemilih.

Hal negatif lain yang memengaruhi partisipasi pemilih adalah permainan data pemilih. Partisipasi pemilih ialah perbandingan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah pemilih yang terdaftar di DPT. Karena itu, ketika jumlah pemilih di DPT yang berpotensi tidak hadir di TPS berkurang, angka partisipasi meningkat.

Biasanya penyelenggara pemilu tingkat desa atau TPS mengetahui warga yang terdaftar di DPT namun tidak pernah datang ke TPS setiap kali pemilu atau pemilihan. Seperti karena merantau, kurang peduli dengan pemilu, dan sebagainya. Jika mereka tetap terdaftar di DPT dan tidak datang lagi ke TPS, akan mengurangi angka partisipasi pemilih. Karenanya, pemilih itu bisa saja lalu dihapus dari DPT oleh penyelenggara pemilu dengan alasan termasuk pemilih tidak memenuhi syarat.

Dengan begitu, yang masuk di DPT hanya warga yang hampir pasti datang ke TPS pada hari pemungutan suara, sehingga partisipasi pemilih terjaga. Bagaimana jika pemilih yang dihapus itu di hari ‘’H’’ datang ke TPS?. Guna mengakomodirnya pemilih itu dimasukkan ke Daftar Pemilih Khusus (DPK), yakni pemilih tidak masuk di DPT atau DPTb namun memiliki KTP.           

Paparan di atas baru asumsi faktor pemicu tingginya partisipasi pemilih Pemilu 2019. Perlu survey atau penelitian guna memastikan faktor apa yang sejatinya menentukan tingginya partisipasi pemilih. Hasil survei, tentunya bermanfaat pula untuk pertimbangan dalam menentukan program dan strategi sosialisasi pemilu ke depan. (*)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...