• Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas partisipasinya dalam Pemilihan Serentak 2020


Implementasikan Zona Integritas, Biro Tekmas KPU RI Sosialisasikan PP 53/2010

Tanggal : 09 Jul 2020 15:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 242 x

Jakarta, kpu.go.id - Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki sikap disiplin adalah suatu keharusan. Ditambah dengan komitmen untuk selalu berperilaku jujur, bekerja keras dan melayani, diharapkan terpelihara Aparatur Sipil Negara (ASN) yang andal, yang dapat memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa.

Hal inilah yang kemudian mendorong Biro Teknis dan Hupmas (Tekmas) Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI menggelar Sosialisasi Internal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, bagi pejabat dan staf, Kamis, (9/7/2020). Selain untuk menyegarkan kembali ingatan untuk selalu bersikap disiplin, sosialisasi juga merupakan rangkaian dari pengembangan dan penerapan Zona Integritas (ZI) di lingkungan KPU RI.

Kepala Biro Tekmas Setjen KPU RI, Nur Syarifah saat membuka kegiatan ini menekankan bahwa bagiannya merupakan percontohan dalam penerapan Zona di lingkungan KPU, melalui komitmen upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Diharapkan dengan sosialisasi ini, masing-masing pegawai dapat memahami sistem dan peraturan pegawai yang berlaku. "Peraturan yang ada jangan diartikan sebagai hukuman, namun dijadikan sebagai alat membina diri sendiri untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional,” ujarnya.

Dikesempatan selanjutnya Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Setjen KPU RI, Lucky Firnandy Majanto juga mengingatkan bahwa disiplin menjadi bagian penting dalam manajemen SDM yang termuat dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). PNS menurut dia sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk memiliki sikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. "Disiplin sendiri dalam PP No 53 Tahun 2010 dibagi menjadi empat yakni, disiplin preventif, kuratif, represif dan kuratif,” papar Lucky.

Selanjutnya, Lucky menjelaskan tentang 17 kewajiban dan 15 larangan yang harus dimiliki PNS, dimana kewajiban dimaksud antara lain; mengucapkan sumpah/janji PNS; mengucapkan sumpah/janji jabatan; setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas kedinasan yang dipercaya kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; menjungjung tinggi negara, pemerintah, dan martabat PNS; mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan. 

Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; menggunakan dan nmemelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Adapun untuk larangan PNS, Lucky juga menyebutkannya satu persatu, antara lain;  adalah menyalahgunakan wewenang; menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. 

Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjannya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; memberi atau menyanggupi akan memberikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalil apapun untuk diangkat dalam jabatan; menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. 

Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; menghalangi berjalannya tugas kedinasan; memberi dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

Ikut serta sebagai pelaksana kampanye; menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangancalon selama masa kampany; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masakempanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan. Atau pemberian barangkepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 

Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan Memberi dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah, dengan cara: terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; membuat keputusandan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangancalon selama masa kampanye; dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilusebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjannya, anggota keluarga, danmasyarakat. (Hupmas KPU RI Ajeng-dosen/Foto: ieam/ed diR)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://jambi.kpu.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...