• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

KPU Siapkan 73 Poin Revisi UU Pilkada

Tanggal : 25 Feb 2016 16:01:36 • Penulis : admin • Dibaca : 24019 x

Republika- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan 73 poin yang akan diajukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada kepada pemerintah dan DPR.

“Kami mendengar pemerintah mengevaluasi 15 pasal, sebagaimana di antaranya ada yang sama dengan yang diajukan KPU, namun ada juga yang berbeda,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik, di Padang, Selasa (23/2).

Ia menyampaikan hal itu seusai tampil sebgai pembicara pada rapat evaluasi penyelenggaraan pemilihan gubernur Sumbar 2015 yang diselenggarakan oleh KPU. Menurut dia, revisi yang diajukan mulai soal pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penyelesaian perselisihan hasil, sosialisasi hingga pengadaan logistik. “Kami berharap pemerintah dan DPR membuka ruang diskusi dalam melakukan revisi tersebut,”ujarnya.

Ia mengatakan, KPU berharap 73 poin yang diajukan tersebut dapat diakomodasi Karena semuanya bersifat penting untuk perbaikan pelaksanaan pilkada. “Salah satu yang diajukan soal pemilih yang belum terdaftar di daftar pemilih yang belum terdaftar di daftar pemilih tetap dapat mendaftar pada hari pelaksanaan saja,”kata dia. Ia menargetkan pada 25 Februari 2016 sudah mengajukan revisi tersebut ke DPR.

Terkait pelaksanaan pilkada 2017, Husni menyampaikan, pihaknya telah menetapkan 15 Februari 2017 sebagai hari pemungutan suara. Sekarang sedang dibahas tahapan-tahapan yang akan dilakukan dan setelah berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR baru ditetapkan tahapannya, tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menilai praktik politik uang masih dominan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar 9 Desember 2015.” Berdasarkan pantauan, praktik politik uang masih menggurita dan menjadi faktor penting kemenangan seseorang calon sehingga perlu rambu-rambu ketat mencegah hal ini,”kata dia saat berkunjung ke Padang.

Menurut dia, semangat pilkada serentak itu harus antipolitik uang sehingga perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak menjatuhkan pilihan berdasarkan faktor uang. antara ed:Muhammad hafil  Sumber :Republika, 24 Februari 2016 Halaman 3 Kolom 2-6


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...