• Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas partisipasinya dalam Pemilihan Serentak 2020

Pemilihan di Wilayah Rawan Bencana Alam

Tanggal : 08 Mar 2021 11:31:47 • Penulis : admin • Dibaca : 3210 x

Oleh: Nunung Nurazizah

Anggota KPU KPU Kab Pandeglang Divisi Sosdiklih Parmas Dan SDM

Kabupaten Pandeglang  adalah salah satu daerah yang melaksanakan Pemilihan 2020. Dengan jumlah 35 kecamatan dan DPT 904.782 orang pemilih, Pandeglang menorehkan angka partisipasi masyarakat mencapai 69,47 persen. Angka tersebut tentu tidak didapat dengan mudah, dimana pada waktu itu Pandeglang berhadapan dengan pandemi Covid-19 dan bencana alam banjir yang terjadi di sebagian wilayah selatan.

Sejak akhir November 2020, curah hujan di Kabupaten Pandeglang  sangat tinggi mengingat pada waktu itu hujan dan angin kecang menjadi fenomena biasa pada periode Agustus-Desember, sebagaimana terjadi diwilayah lainnya. Yang berbeda kali ini adalah menjelang pelaksanaan pemungutan suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Pandeglang.

Curah hujan semakin meninggi pada awal Desember 2020, sehingga banyak dilaporkan terjadi banjir dibeberapa wilayah selatan dengan ketinggian air bervariasi mulai selutut hingga setinggi dada orang dewasa. Kerisauan akan partisipasi masyarakat dirasakan para penyelenggara pemilihan mulai KPU hingga KPPS.

Dari laporan  daftar inventaris masalah yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terdapat 9 kecamatan yang terdampak bencana banjir, diantaranya Sukaresmi, Cikeusik, Munjul, Panimbang, Sobang, Patia, Picung, Sindang Resmi, dan Angsana.

Permasalahan dari 9 kecamatan itupun terbagi pada beberapa kategori, di antaranya 85 TPS terdampak banjir, 3 TPS tergenang/ becek, 5 akses menuju TPS terdampak banjir, dan 5 TPS rawan banjir. Sejumlah masalah itu tersebar di 39 desa dengan tingkat kompleksitas bervariasi.

Adanya permasalahan di lokasi TPS tersebut mengharuskan penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPU Kabupaten Pandeglang  untuk mencari strategi menemukan lokasi baru yang aksesibilitas. Namun itu tidak mudah mengingat titik lokasi TPS yang sudah ditetapkan telah dikirimkan ke data base KPU RI berikut titik koordinatnya. Tapi kemudian hal ini menjadi sangat mendesak dengan banyaknya warga yang meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mengungsi.

Pada tanggal 4 Desember 2020, KPU RI menerbitkan Surat Dinas Nomor 1162/PL.02.1.-SD/01/KPU/XII/2020 tentang penjelasan terhadap proses pemungutan suara di wilayah bencana alam atau konflik. Dalam surat tersebut KPU kabupaten/kota diintruksikan untuk melakukan relokasi TPS yang terdampak bencana ke daerah sekitarnya yang masih dalam satu daerah pemilihan.

Berdasarkan surat tersebut, maka KPU Pandeglang segera melakukan koordinasi dengan unsur Muspida, BPBD, Bawaslu dan para stakeholder untuk membahas mengenai relokasi TPS. Adapun solusi alternatif yang diajukan KPU Pandeglang adalah gedung-gedung pemerintahan seperti sekolah-sekolah, yang mana selain lokasinya kering juga untuk mengantisipasi puting beliung yang bisa datang kapan saja.

Tapi kemudian terjadi penolakan dari beberapa kepala sekolah untuk mengizinkan gedung sekolahnya menjadi TPS. Alasannya adalah kekhawatiran akan menyebarnya virus Covid-19 di gedung tersebut pasca dikunjungi banyak pemilih. Maka dengan segala pendekatan persuasif KPU kepada muspida dan para tokoh masyarakat bahwa pemilihan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, ahirnya mereka dapat mengizinkan penggunaan tempat tersebut.

Maka menjelang hari pemungutan suara, beberapa TPS telah direlokasi ke tempat aman. Proses ini pun tidak lepas dari tantangan genangan air yang mungkin menyimpan potensi bahaya yang tersembunyi. Namun pada KPPS dan petugas keamanan tetap melakukan pengangkutan logistik  menggunakan perahu karet, ada juga yang dipikul langsung oleh KPPS sembari menerjang genangan air bercampur material batu dan kayu.

Angka Parmas di Wilayah Bencana

Bencana yang hampir merata dan meresahkan warga Pandeglang dianggap sebagian orang lebih prioritas untuk ditangani dibanding hadir di TPS. Status-status apatis pada pemilihan membanjiri sosial media dan ditanggapi yang lainnya dengan liar.  Anggapan itu seolah memberikan sinyal mereka tidak akan hadir dalam pemungutan suara. Untuk meredam arus itu KPU dan segenap badan ad hoc melakukan sosialisasi 3 hari berturut-turut dilokasi pengungsian, tempat ibadah, warung-warung, desa hingga pelosok kampung. Sosialisasi itu dijalankan dengan baik meski harus beresiko dengan menembus hujan dan genangan air.

Akhirnya, pada rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten ditetapkan beberapa wilayah dengan angka partisipasi tertinggi dan terendah. Angka partisipasi pada 9 kecamatan terdampak banjir adalah: Angsana 66.7%, Cikeusik 70.0%, Munjul 67.6%,  Panimbang 62,8%, Patia 65.3%, Picung 66.2%, Sukaresmi 65.5%, Sindangresmi 68.0% dan Sobang 65.8%. Secara keseluruhan angka tersebut berhasil naik dibandingkan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati 2015 di kecamatan masing-masing maupun ditingkat kabupaten.

Perolehan angka tersebut sangat menggembirakan, karena meski sedang mengalami bencana para pemilih tetap hadir di TPS untuk memilih. Angka-angka tersebut bahkan melampaui perolehan di kecamatan MekarJaya yang hanya mendapatkan parmas 58.7 persen dan merupakan angka terendah pada perolehan pemilihan 2020. Padahal kecamatan tersebut hanya beberapa kilometer dari ibu kota pandeglang dan tidak terdampak bencana alam. 

Dalam daftar analisis parmas yang disampaikan PPK terdapat beberapa kendala dalam meningkatkan angka parmas diwilayah bencana, di antaranya lokasi TPS tidak strategis, akses menuju TPS curam dan licin, TPS tergenang banjir dan ketakutan Covid-19. Secara keseluruhan kendala-kendala itu masuk pada faktor teknis lapangan yang dapat diperbaiki dengan dukungan perubahan pada infrastruktur.

Penutup

Setiap daerah tentu mempunyai masalah masing-masing dengan alamnya, demikian juga dengan Pandeglang. Dan dengan adanya potensi masalah tersebut maka KPU Pandeglang dituntut untuk dapat menemukan strategi penanganan yang akurat dan solutif dalam upaya pelaksanaan pemilihan yang aman dan dapat terus meningkatkan partisipasi masyarakat. (*)


Post Terkait

  • Kapan Kaum Difabel Masuk Kekuasaan?
    Tanggal : 2021-04-09 22:57:00

    Kaum penyandang disabilitas (difabel) telah diberikan hak politik oleh pemerintah. Kebebasan individu dalam konteks demokrasi mengakui keutamaan moral dari seseorang individu dan bahwa semua individu memiliki hak mendasar tertentu ...Selengkapnya...


  • Menilik Kompetisi Politik 2024
    Tanggal : 2021-04-01 17:32:56

    Pemilihan umum pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan konstituante yang lebih dikenal dengan sebutan periode demokrasi parlementer. Selanjutnya dalam kurun waktu 1966-1998 selama 32 tahun ...Selengkapnya...


  • Pemilu 2024 Sudah di Depan Mata
    Tanggal : 2021-03-25 23:59:00

    Tahun 2024 merupakan tahun politik. Di tahun itu, ada dua penyelenggaraan pesta demokrasi, yakni pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepada daerah atau dalam Undang-undang (UU) disebut pemilihan. ...Selengkapnya...


  • Cara Tepat KPU Mahulu Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Pemilihan 2020
    Tanggal : 2021-03-02 03:00:00

    Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana perwujudan demokrasi langsung di tingkat daerah. Masyarakat memiliki kesempatan secara langsung untuk memilih pemimpin di daerahnya ...Selengkapnya...


  • Kepala Daerah Terpilih
    Tanggal : 2021-03-01 21:00:00

    Kemenangan dalam suatu pemilihan diatur berdasarkan UU Republik Indonesia No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://jambi.kpu.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...