• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Improvisasi dan Replikasi Sipol untuk Kebutuhan Pemilihan

Tanggal : 18 Sep 2019 22:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 1841 x

Kuta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran strategis dalam membantu pemilih mengenali partai politik (parpol), hal ini tidak terlepas dari tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) beberapa waktu lalu menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPU yang cukup tinggi khususnya dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 di angka 79 persen. 

Dan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU berupaya mencerdaskan pemilih untuk mengenalkan partai politik. Upaya tersebut juga dilakukan untuk penyelenggaraan Pemilihan  Serentak 2019. 

Sipol yang telah sukses berjalan di pemilu lalu coba diulang di Pemilihan kepala daerah nanti. Meski begitu perlu adanya improvisasi dan replikasi agar sesuai dengan kebutuhan pemilihan.

Hal tersebut disampaikan Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati pada sesi diskusi Evaluasi Sipol dan Pelaporan Dana Kampanye dalam Fasilitasi Proses Tahapan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati  dan atau Walikota, Wakil Walikota bersama 102 peserta perwakilan KPU 34 provinsi se-Indonesia, di Kuta, Bali, Rabu (18/9/2019). Diskusi juga menghadirkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kemenkumham, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pusilkom UI dan penghubung Partai Nasdem, dipandu moderator Veri Junaidi.
“Improvisasi dan replikasi ini dari sebatas minimal menjadi lebih strategis yang tidak ada di laman-laman parpol itu sendiri. Selain untuk publikasi informasi bagi masyarakat, ini penting juga bagi parpol dalam tertib administrasi, kepengurusan, keanggotaan dan alamat kantor parpol yang tentu tetap menjadi acuan dalam keikutsertaan parpol pengusung dalam pemilihan kepala daerah,” jelas dosen Fisipol UGM ini.
Senada, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni juga menyoroti perlunya Sipol untuk memutakhirkan data-data terutama kepengurusan dan harus diperluas kemanfaatannya, khususnya untuk pemilihan kepala daerah. Hal ini penting dalam pengelolaan parpol yang modern dengan tantangan berkelanjutan dan konsistensi pengelolaannya, sehingga fungsi-fungsi parpol dapat berjalan sesuai demokrasi di Indonesia.
“Sipol juga penting untuk terhubung dengan Kemenkumham, karena konektivitas ini membantu dalam mengidentifikasi kepengurusan yang sah. Ke depan harus ada aturan parpol wajib mengunggah kepengurusan yang sah ke laman masing-masing, sehingga ada kesamaan kepengurusan sah yang ada di Sipol, Kemenkumham dan laman masing-masing parpol,” tutur Titi.

Komisioner Bawaslu M Afifuddin juga sepakat dengan upaya memodernisasi parpol, termasuk dukungan teknologi informasi. Afif juga mengapresiasi KPU yang memberikan akses kepada Bawaslu di Sipol, sehingga mempermudah tugas Bawaslu dalam pengawasannya. Selain persoalan trouble shooting dan traffic uploading, Bawaslu juga menemukan adanya perbedaan data kepengurusan yang diinput parpol dengan SK Kemenkumham. Hal ini dikarenakan perbedaan dokumen SK KemenkumHAM tidak otomatis terdeteksi di Sipol.

Sementara itu penghubung Partai NasDem Dedi Ramanta yang juga pengguna Sipol pada Pemilu 2019 yang lalu menuturkan bahwa input data parpol ke Sipol meski terkesan memaksa namun berdampak positif bagi peserta, terutama untuk tata kelola yang ideal dan manajerial untuk menjadi parpol yang modern. Selain meminimalisir dualisme kepengurusan dan keanggotaan, Sipol juga membantu parpol dalam menata database yang lebih baik. (hupmas kpu arf/foto: dosen/ed diR)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...