• Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas partisipasinya dalam Pemilihan Serentak 2020

KPU RI Minta Penyelenggara PSU dan Penghitungan Suara Ulang Lapor Perkembangan

Tanggal : 28 Mar 2021 18:34:42 • Penulis : admin • Dibaca : 1190 x

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali mengundang secara daring KPU provinsi, KPU kabupaten/kota penyelenggara Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan penghitungan suara ulang untuk melaporkan kesiapan terbaru mereka dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2020.

Rapat koordinasi (Rakor) secara luring dipimpin Anggota KPU RI Divisi Teknis Evi Novida Ginting Manik dan turut dihadiri pimpinan KPU lainnya, Arief Budiman, Anggota Hasyim Asy’ari, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi serta Sekjen Bernad Dermawan Sutrisno. Sementara secara daring hadir Plt Ketua KPU RI Ilham Saputra, Anggota Viryan serta Pramono Ubaid Tanthowi.

“Kami ingin mendapatkan data dan informasi terkait kesiapan yang telah dilakukan oleh teman-teman, baik KPU provinsi dalam melakukan supervisi dan koordinasi juga KPU kab/kota yang menjadi pelaksana PSU apa yang sudah dilakukan dan menjadi potensi kendala yang akan dihadapi,” ujar Evi mengawali rakor.

Evi pun menyebut apa saja yang perlu dilaporkan pada pertemuan ini, yaitu terkait jadwal dan tahapan, kesiapan anggaran, SDM (badan ad hoc), logistik serta juga langkah-langkah sosialisasi yang sudah disiapkan.

Adapun mekanisme pelaporan perkembangan PSU KPU kab/kota disampaikan oleh tiap-tiap KPU provinsi yang menaunginya, seperti KPU Kab Teluk Wondama disampaikan oleh KPU Prov Papua Barat; KPU Kota Banjarmasin disampaikan oleh KPU Prov Kalsel; KPU Kab Yalimo, KPU Kab Nabire, KPU Kab Boven Digoel disampaikan oleh KPU Prov Papua; KPU Kab Morowali Utara disampaikan oleh KPU Prov Sulteng; KPU Kab Labuhanbatu Selatan, KPU Kab Labuhanbatu, KPU Kab Mandailing Natal disampaikan oleh KPU Prov Sumut; KPU Kab Halmahera Utara disampaikan oleh KPU Prov Maluku Utara; KPU Kab Penukal Abab Lematang Ilir disampaikan oleh KPU Prov Sumsel dan KPU Kab Rokan Hulu, KPU Kab Indragiri Hulu disampaikan oleh KPU Prov Riau. Hal yang sama juga diberlakukan untuk KPU Kab Sekadau yang menyelenggarakan penghitungan suara ulang laporan perkembangannya juga disampaikan oleh KPU Prov Kalbar.

Dari hasil pelaporan yang disampaikan, secara umum masing-masing daerah penyelenggara PSU maupun penghitungan suara ulang telah memiliki jadwal untuk melaksanakan amar putusan mahkamah. Terkait anggaran, sebagian melaporkan cukup dan sebagian lain tengah berkoordinasi dengan pemda untuk mengajukan penambahan.

Sementara itu pada sesi arahan, Arief Budiman mengingatkan agar penyelenggara PSU memerhatikan kembali hari-hari besar maupun keagamaan saat menentukan kapan PSU maupun penghitungan suara ulang dilaksanakan. Meski telah menentukan kapan PSU maupun penghitungan suara dilakukan namun menurut dia penting untuk melihat kembali ada tidaknya tanggal yang dapat bersentuhan dengan hari besar maupun keagamaan.

Diluar itu Arief juga berpesan agar KPU provinsi dan KPU kab/kota memerhatikan regulasi yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyelenggara PSU maupun penghitungan suara ulang.

Ilham Saputra melalui daring juga mengingatkan KPU yang mendapat perintah mahkamah untuk mengganti badan ad hoc untuk menaati putusan tersebut. Dia pun menekankan agar aspek persyaratan tegas diberlakukan ketika merekrut petugas yang baru.

Viryan dikesempatan lain juga ingin agar KPU penyelenggara PSU memastikan keakuratan data pemilih yang digunakan. Sedangkan I Dewa Kade Wiarsa Raka meminta agar sosialisasi terkait hari pelaksanaan PSU dan penghitungan suara ulang gencar disampaikan kepada masyarakat. Juga meminta sedari dini berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan agar memberikan izin bagi karyawannya untuk memberikan hak suara.

Sementara itu Hasyim Asy’ari menjelaskan bahwa mekanisme penyelenggaraan PSU sama dengan proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada umumnya. Seperti pemberian salinan kepada saksi dan pengawas di TPS tetap harus dilakukan.

Dikesempatan yang sama Bernad Dermawan Sutrisno meminta kepada para sekretaris yang daerahnya melaksanakan PSU untuk mencermati kembali pengajuan anggaran yang dibutuhkan. Dia melihat masih ada disparitas pengajuan anggaran antara satu daerah dengan yang lain, walaupun kebutuhan yang dimiliki hampir sama. “Tolong dikonsultasikan ke biro perencanaan KPU RI agar tidak terjadi disparitas antar daerah sehingga ada daerah kurang dan ada yang berlebih,” tutur Bernad.

Bernad juga mengingatkan kembali agar anggaran Alat Pelindung Diri (APD) dan juga perlengkapan  untuk protokol kesehatan dianggarkan di APBD. (humas kpu ri dianR/foto: dosen/ed diR)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://jambi.kpu.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...