• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Mengukur Partisipasi Calon Perseorangan di Pemilihan 2020

Tanggal : 29 Oct 2019 16:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 8205 x

oleh: Siti Nurhayati

Anggota KPU Kabupaten Magelang Divisi Hukum Dan Pengawasan 

Tahun 2020 Indonesia kembali diramaikan dengan gelaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak di  270 daerah. Berlangsung di 9 provinsi, 224 kabupaten serta 37 kota, pemungutan suara akan dilangsungkan pada 23 September 2020. 

Tentu banyak hal menarik yang nantinya bisa dipetik dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang telah masuk edisi keempat ini, salah satunya jika kita ingin melihat seberapa banyak partisipasi dari calon independen atau biasa disebut dengan calon perseorangan ikut dalam kontestasi.

Hal itu sangat beralasan mengingat berkaca dari setiap pemilihan kepala daerah selalu didominasi oleh calon yang berasal dari partai politik, sehingga membuat banyak pihak memberikan tuntutan terhadap lahirnya peraturan bagi calon independen atau perseorangan. Kebutuhan terhadap jalur perseorangan didasari masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Pemilihan Kepala daerah secara langsung merupakan lompatan sejarah dalam panggung politik lokal, secara regulasi pemilihan kepala daerah yang telah kita laksanakan ini menggunakan dua jalur yaitu jalur partai politik dan jalur perseorangangan.

Secara legal formal, dibukanya keran bagi calon perseorangan muncul setelah keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU/V/2007 tentang pencabutan pasal 59 ayat (1) dan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004  yang bertentangan dengan UUD 1945 pasal 18 ayat (4 ) karena hanya memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan parpol untuk mendaftar sebagai peserta pemilihan. Dengan keputusan MK tersebut akhirnya calon perseorangan dapat ikut ambil bagian dalam pemilihan.

Pertama kali calon perseorangan bisa ikut dalam kontestasi pemilihan pada 2008, namun sesungguhnya pada 2006 calon perseorangan telah ada pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Kala itu dibuka jalan bagi mereka yang ingin ikut berpartsipasi dalam pemilihan kepala daerah tanpa melalui jalan partai politik.

Dikutip dari berbagai sumber, jumlah calon perseorangan pada Pemilihan 2015 sebanyak 135 pasangan calon, dari jumlah itu 13 di antaranya berhasil terpilih sebagai kepala daerah. Pada Pemilihan 2017 angkanya menurun dengan 68 pasangan calon yang maju dari jalur perseorangan dan hanya 3 pasang calon yang terpilih menjadi kepala daerah. Sementara pada Pemilihan 2018 angkanya kembali meningkat sebanyak 129 calon.

Fluktuasi jumlah pasangan calon dikarenakan beberapa faktor di antaranya persyaratan yang sulit dan memberatkan untuk pasangan calon dari perseorangan. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala daerah. Syarat dukungan untuk calon perseorangan yang ingin maju pada Pemilihan Serentak 2020 setidaknya mendapatkan dukungan 6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah DPT pada Pemilu 2019. Syarat tersebut bukanlah yang mudah untuk dipenuhi oleh pasangan calon dari perseorangan. Tidak menutup kemungkinan pada Pemilihan 2020 juga akan mengalami penurunan terkait partisispasi calon perseorangan.

Untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur syarat minimal dukungan calon perseorangan adalah 10 persen untuk jumlah DPT 2 juta, 8,5 persen untuk jumlah DPT antara 2 juta – 6 Juta, 7,5 persen untuk jumlah DPT 6 Juta – 12 Juta, dan 6,5 persen untuk jumlah DPT lebih dari 12 Juta. Sedangkan syarat minimal dukungan calon perseorangan yang ingin maju tingkat Bupati/Walikota yaitu 10 persen untuk jumlah DPT hingga 250.000, 8,5 persen untuk jumlah DPT 250.000 – 500.000, 7,5 persen untuk jumlah DPT antara 500.000 – 1 juta, dan 6,5 persen untuk jumlah DPT diatas 1 Juta.

Jumlah dukungannya pun harus tersebar di lebih dari 50 persen (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi untuk pilgub, dan tersebar lebih dari 50 persen (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota untuk pemilihan/pilwalkot.

Waktu yang harus dipersiapkan oleh calon perseorangan pada Pemilihan 2020 sangat singkat sekali. Dalam waktu delapan puluh enam  hari calon perseorangan harus mampu mengumpulkan dukungan fotokopi KTP elektronik yang dilengkapi dengan formulir surat pernyataan dukungan. Setiap satu dukungan fotokopi KTP elektronik yang dikumpulkan calon perseorangan harus ditempel pada formulir surat pernyataan dukungan.

Selain persyaratan yang sulit dan juga memberatkan, penurunan partisipasi calon perseorangan juga dikarenakan faktor biaya politik yang sangat mahal. Faktor yang terakhir yaitu peluang kemenangan yang relative kecil dibandingkan calon dari parpol, tidak banyak kisah sukses dari para kandidat yang memilih jalur perseorangan di pemilihan kepala daerah sebelumnya. (*)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...