• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Model Pemilu Masa Depan Indonesia

Tanggal : 12 Oct 2019 16:50:11 • Penulis : admin • Dibaca : 690 x

Model Pemilu Masa Depan Indonesia

oleh: Wandyo Supriyanto (Anggota KPU Kab Klaten)

Jika selama ini, kita mengenal pemilu berdasar pasal 22E UUD 1945 untuk memilih DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan berdasar pasal 18 UUD 1945 Pemilihan diselenggarakan untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota, maka sebaiknya, mulai pemilu 2024 harusnya sudah masuk dalam rezim yang sama.

Mumpung saat ini, sedang ramai ramainya, wacana untuk melakukan amandemen kelima UUD 1945, dan Ketua MPR menyatakan menerima segala masukan terkait tentang amandemen UUD 1945, maka pada tulisan ini, sebagai anggota KPU Kabupaten, penulis mengajukan materi amandemen pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan Pemilu.

BAB VIIB, Pasal 22E ayat (2) di amandemen dengan kata-kata baru ;” Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih  Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota”.

Pasal 22E ayat (6), “ Pemilihan Umum terdiri 2 bentuk, yaitu Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Eksekutif”.

Pasal 22E (7) ,” Pemilihan Umum Legislatif diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”.

Pasal 22E (8), “ Pemilihan Umum Eksekutif diselenggarakan untuk meilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota”.

Dengan konsekuensi perubahan pasal-pasal dalam Bab VIIB tentang Pemilu diatas, maka pasal-pasal yang terkandung dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 18 ayat (4) diubah dengan bunyi;” Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih melalui Pemilihan Umum”.

Dengan amandemen pasal-pasal itu, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bukan rezim Pemilihan Umum dan  Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menafsirkan pasal 22E ayat (2) tersebut dengan pemilu serentak 5 jenis pemilihan, sebagaimana telah terjadi pada pemilu 2019 tidak akan terjadi lagi.

Putusan MK bersifat Erga Omnes, maka agar putusan MK tersebut tidak berlaku, maka kausa dasar dari putusan MK, yaitu pasal dalam UUD 1945 harus diubah. Tanpa diubah, mestinya putusan MK akan terus berlangsung, sepanjang tidak ada putusan terbaru yang membatalkan putusan sebelumnya, sebagaimana azas hukum yang lazim terjadi (lex posteriori derogate lex periori). Untuk mengubah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dibentuk berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang mengamanatkan diselengarakan secara serentak antara pemilihan legislatif dan presiden, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, yang mengamanatkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bukan rezim pemilu, harus dengan amandemen UUD 1945.  Maka dengan adanya amandemen pasal-pasal UUD diatas, maka pengaturan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden, dan DPRD serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota akan terkodifikasi dalam satu peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum. Dengan begitu  UU Nomor 10 tahun 2016 tidak diperlukan lagi. Dan pasal-pasal dalam Undang Undang tersebut, bisa disatukan dalam UU Pemilihan Umum yang baru.

Dengan pola pemilihan umum seperti terurai diatas, maka beban penyelenggara pemilu di semua tingkatan agak berkurang jika dibandingkan dengan penyelenggara pemilu serentak 2019. Dan dengan pola pemilihan umum seperti itu, konsepsi dasar Trias politica akan terwujud. Ada Yudikatif, Legislatif dan Eksekutif. Ada pembagian kekuasaan (bukan pemisahan kekuasaan), sehingga check and balance antara tiga kekuatan pemerintahan akan tercipta dengan baik. Dan Presiden sebagai kepala Pemerintahan (presindential) pemilihannnya diserentakkan dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota, bukan diserentakkan dengan DPR, DPD dan DPRD.  Termasuk didalamnya tentang tatacara memilihnya.

Memilih calon dalam pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif, harus dengan pola yang lebih modern, tidak mencoblos tetapi menuliskan pilihan kita dalam surat suara yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Ini usulan yang progesif dan revolusioner, karena ini perubahan tatanan yang baru dan sebagai pijakan pelaksanaan tata pemerintahan yang akan datang.

Jadwal Pemilihan eksekutif, dibuat 1 tahun setelah selesainya pemilihan legislatif, agar rakyat  bisa melihat dengan jernih, partai dan legislator mana yang terpilih yang peduli terhadap apa yang terjadi dimasyarakat. Dengan demikian, rakyat bisa lebih obyektif dalam memilih calon presiden, gubernur, bupati dan walikota yang akan menjadi pemimpin didaerahnya  masing-masing. (*)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...