• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Disabilitas Dalam Pemilu 2019

Tanggal : 01 Oct 2019 17:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 64087 x

oleh: Novi Maria Ulfah

Anggota KPU Kota Semarang (Divisi Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat)

Setiap warga negara yang (telah) berusia 17 tahun atau sudah menikah berhak menggunakan hak politiknya (memilih atau dipilih) dalam pemilu. Pun demikian dengan kaum disabilitas atau biasa disebut kaum difabel. Mereka yang menurut data dari Agenda di tahun 2018 (General Election Nework For Disability Acces), berjumlah 10-15 persen dari total semua pemilih juga berhak untuk memilih dan dipilih.

Kategori difabel sendiri terdiri dari beberapa jenis, pertama disabilitas fisik (tuna daksa). Tuna; kurang, daksa: tubuh atau disebut dengan tubuh yang kurang sempurna. Mereka mempunyai keterbatasan atau kekurangan dalam kesempurnaan tubuh, misalnya kaki lumpuh atau terlahir tanpa mempunyai tangan. Bisa mampu beraktivitas normal dengan dibantu kursi roda, kaki buatan atau alat bantu lainnya .

Kedua, disabilitas sensorik. Jenis kategori ini antara lain tuna rungu, tuna wicara serta tuna netra. Ketidakmampuan dalam melihat, mendengar, serta berbicara. Ketiga disabilitas intelektual. Jenis disabilitas ini disebut juga dengan tuna grahita. Anak yang mempunyai keterbelakangan mental, kecerdasan di bawah normal, mengalami hambatan perilaku termasuk dalam tuna grahita.

Keempat, disabilitas mental atau psikososial yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi serta perilaku. Contohnya antara lain: skizoprenia, bipolar, depresi, stress dan gangguan kepribadian lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap perkembangan  dan interaksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya.

Apapun itu mereka mempunyai hak politik yang sama dengan  warga negara lainnya. Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik, memilih partai politik, menjadi pengurus partai politik atau organisasi masyarakat, serta menjadi penyelenggara dalam pemilihan umum.

Accesibility Election atau Pemilihan Umum Akses

Istilah pemilu akses  (accesibility election) dikampanyekan oleh LSM Agenda (General Election Network For Disability Acces). LSM ini bergerak di bidang pemilihan umum dan juga pendampingan terhadap kaum disabilitas. Pemilu akses bertujuan agar seluruh kaum difabel mampu menggunakan hak pilihnya. Jika seluruh kaum difabel sudah mampu menggunakan hak pilihnya, maka tidak akan ada lagi istilah pemilu akses.

Pemilu akses  mendorong lingkungan (baca: Tempat Pemungutan Suara/TPS) untuk menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang bebas dari diskriminatif dan hambatan lainnya.

Bagaimana Cara Mewujudkan Pemilu Akses

Pertama, Menyamakan persepsi, paradigma serta pola pikir di tingkat penyelenggara pemilu, baik jajaran KPU dan Bawaslu, utamanya PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) bahwa kaum difabel harus dicatat sebagai pemilih yang suara politiknya tidak boleh diabaikan.

Kedua, bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang nantinya berhadapan langsung dengan pemilih, ketika melakukan pencocokan dan penelitian (coklit)  harus bisa meyakinkan keluarga kaum difabel agar mampu bersedia mendampingi atau mengantar ke TPS. Realitas di lapangan yang sering terjadi adalah keluarga menutupi jika salah satu anggota keluarganya ada yang difabel. Hal ini bisa jadi karena malu atau tidak mau direpotkan dengan salah satu keluarganya yang difabel. Bahkan, masih ditemui, beberapa panti sosial yang menutup diri serta menolak untuk di data jumlah pasien penyandang disabilitas.

Ketiga, TPS di desain sedemikian rupa (mendekati ideal) sehingga para kaum difabel mampu memberikan hak pilihnya dengan benar. Ketentuan tersebut antara lain, lokasi TPS, lantainya tidak berpasir, berbatu, rumput yang tinggi, bertingkat (terdapat anak tangga) yang menyulitkan bagi pengguna kursi roda.

Keempat, ukuran TPS juga mendekati ideal. Ukuran ideal ruangan TPS yaitu 8x 10 meter. Biasanya tempat TPS menggunakan ruang kelas sekitar 8x8 meter. Kondisi ruang kelas masuk kategori wajar dan standar. Hal ini untuk memudahkan bagi para difable untuk berjalan ke kotak suara tanpa merasa kesempitan. Satu lagi, kotak suara di tempatkan di atas meja dengan ketinggian maksimal 35 cm. Hal ini dimaksudkan agar kaum difable tidak kesulitan ketika mau memasukkan surat suara ke kotak suara.

Beberapa hal teknis tersebut diatur dalam PKPU 3 tahun 2019  tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Misal, ukuran pintu masuk dan keluar TPS adalah 90 cm. Jarak bilik suara dengan belakang dan kanan kirinya sebanyak 1 meter. Serta tidak ada benda-benda yang tergantung di atas bilik suara.

Pemilu 2019

Pemilu 2019 merupakan pemilu serentak dengan lima jenis surat suara untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR pusat, propinsi dan kabupaten/kota serta anggota DPD RI. Hasil rekapitukasi penghitungan suara pemilu 2019 di Kota Semarang untuk pemilih disabilitas antara lain:

 

No

Jenis pemilu

Jumlah  pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT,DPTb dan DPK

Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih

prosentase

1

Presiden dan wakil presiden

917

710

77,43%

2

DPR RI

910

659

72,42%

3

DPD

913

681

74,59%

4

DPR Provinsi

918

662

72,11%

5

DPR Kab/kot

906

661

72,96%

(Diambil dari sertifikat rekap hasil penghitungan suara DB1 PPWP, DPD, DPR, DPR Provinsi, DPR Kabko Pemilu 2019).

Rata-rata persentase partisipasi masyarakat dari kalangan disabilitas cukup tinggi di atas 70 % . Mencermati data tersebut di atas, menunjukkan kesadaran serta pendidikan pemilih yang baik di kalangan kaum disabilitas untuk ikut serta dalam mensukseskan Pemilu 2019.

Tentu saja hal ini berbanding lurus di hampir semua capaian partisipasi masyarakat baik di tingkat lokal maupaun nasional. Seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman dalam Forum Konsolnas  di Jakarta Convention Center pada tanggal 21-24 September 2019, yang menyatakan bahwa Pemilu 2019 dinilai sukses. Salah satu indikatornya yaitu tingginya angka partisipasi masyarakat yang mencapai 82 persen.

Angka partisipasi ini, merupakan yang tertinggi kedua sejak Pemilu 1999 (pasca reformasi) di gelar. Tertinggi angka partisipasi masyarakat yang pertama di Tahun 1999 yang bisa menembus lebih dari 90 persen.


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...