• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Membantu Disabilitas Memanen Hasil Pemilu

Tanggal : 04 Dec 2019 10:50:54 • Penulis : admin • Dibaca : 8931 x

Membantu Disabilitas Memanen Hasil Pemilu

oleh: Muhammadun

Anggota KPU Kabupaten Jepara

Banyak  akun platform media sosial dan aplikasi jejaring berbasis internet yang mengunggah poster, video maupun tulisan yang berkaitan dengan Hari Disabilitas Internasional, 3 Desember 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara yang masih merawat komunikasi dengan komunitas virtual disabilitas, juga mendapati banyak percakapan seputar hari besar disabilitas tersebut. Harapan, testimoni, menyuarakan hak, perlindungan, pendampingan, karya-karya, prestasi, dukungan moral, tumpah ruah untuk disabilitas.

Dinamika di ruang internet yang menyuarakan disabilitas patut dihargai, setidaknya dari sudut pandang demokrasi di ranah virtual. Internet memang bisa menjadi salah satu ruang partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi, meskipun sesungguhnya beberapa penelitian menunjukkan kelompok-kelompok disabilitas didaerah masih belum memanfaatkan secara optimal ruang tersebut. Padahal, hak bersuara atau hak politik disabilitas adalah salah satu yang dijamin dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani konvensi tersebut pada 30 Maret 2007 di New York, disusul terbitnya UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, serta UU Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.  Regulasi-regulasi kepemiluan juga memberikan kesempatan setara untuk disabilitas dalam berpartisipasi.

Menjelang pemilu 2019, KPU Kabupaten Jepara menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan disabilitas, untuk mencari irisan kepentingan disabilitas dengan pemilu. Ini penting sebagai titik awal membangun kesadaran berdemokrasi secara substansial. Hal ini juga bisa dilakukan, baik oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, perguruan tinggi, maupun organisasi kemasyarakatan terkait pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020. Terlalu sederhana untuk sekadar menyampaikan hal-hal teknis kepemiluan ke pemilih, termasuk disabilitas, sebab diluar itu proses demokrasi kita butuh kesadaran mendasar tentang urgensi pemilu dan pemilihan.

Memperjuangkan Regulasi

Disabilitas memiliki pintu masuk partisipasi menjelang dan sesudah pemilu, di antaranya kepentingan memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Meski sudah ada undang-undang penyandang disabilitas sejak 2016, namun belum banyak peraturan daerah yang lahir. Data dari Bappenas 2019, dari 35 provinsi di Indonesia, baru 12 provinsi yang sudah memiliki perda tentang disabilitas. (Tempo.co, 21 Agustus 2019).  Jumlah ini memang bertumbuh, sebab 2017 lalu baru delapan provinsi. Provinsi yang sudah memiliki memiliki perda disabilitas di antaranya adalah DKI Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Timur serta Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah, dari 35 kabupaten/kota, tidak ada 50 persen yang sudah memiliki perda disabilitas. Kabupaten Jepara adalah salah daerah di Jawa Tengah yang belum memiliki perda disabilitas.

Itu mengapa dalam beberapa ruang diskusi KPU Kabupaten Jepara bersama representasi dari seluruh organisasi disabilitas di Jepara, harapan lahirnya perda disabilitas menjadi poin bargaining kepentingan pemilih disabilitas dalam Pemilu 2019. Riset kepemiluan KPU Jepara yang telah didiseminasi pada 22 November 2019 menunjukkan keterlibatan aktif disabilitas secara organisasional dalam memperjuangkan perda disabilitas. Dalam riset yang sama, aktivitas-aktivitas elektoral mereka selain memberikan suara di pemilu, juga “menegosiasikan” pentingnya perda disabilitas sebagai isu publik yang harus direspons serius para calon anggota legislatif.

Harapan disabilitas di Jepara, tidak ingin Pemilu 2019 menjadi cek kosong, namun sebaliknya menjadi pintu masuk ruang partisipasi yang harus terus diikuti. Mereka sejauh ini menyambut baik sambutan dari anggota DPRD Kabupaten Jepara hasil Pemilu 2019 yang menyusun rancangan perda disabilitas. Para penyandang disabilitas lintas organisasi terlibat dalam fase uji publik dan kini sampai pada tahap konsultasi ke gubernur. Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas itu berisi 102 pasal yang mengatur tentang 22 item hak. Di antaranya hak hidup, bebas dari stigma, privasi, pendidikan, pekerjaan dan kewirausahaan, kesehatan, politik, aksesibilitas, pelayanan publik, keadilan dan perlindungan hukum serta kesejahteraan sosial. Para pemilih disabilitas yang menjadi subjek penelitian KPU Jepara itu betul-betul menyadari ruang-ruang partisipasi mereka dalam berdemokrasi terbuka, namun selama ini belum tersalurkan secara optimal.

Ruang partisipasi pascapemilu masih panjang. Terkait hak aksesibilitas misalnya, disabilitas membutuhkan keterampilan-keterampilan di bidang teknologi informasi. Mereka menyadari penting untuk menjaga eksistensi dengan menguasai teknologi informasi, sekaligus literasi-literasi yang bisa membantu menaikkan kapasitas mereka. Di titik ini butuh peran kolaboratif banyak pihak untuk membantu, mendampingi, mengadvokasi, dalam rangka memenuhi aspirasi disabilitas.

Mereka memahami partisipasi pemilu tidak hanya berhenti pada pemberian hak suara di tempat pemungutan suara (TPS). Lebih dari itu, dalam jangka tertentu, mereka benar-benar ingin memanen hasil pemilu dengan lahirnya regulasi yang berpihak penuh terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas. (*)


Post Terkait

  • E-Voting dan Kepuasan Pemilih Tuna Netra
    Tanggal : 2020-02-07 08:00:00

    Beberapa hari lalu, kami (KPU Kabupaten Temanggung) memfasilitasi Pemilihan Ketua Organisasi Kesejahteraan Penerima Manfaat (OKPM) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra (PPSDSN) Penganthi Temanggung periode 2020-2021 ...Selengkapnya...


  • Merawat Integritas
    Tanggal : 2020-01-18 15:00:00

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Bersifat nasional, mandiri dan tetap, kegiatannya berfokus pada penyelenggaraan pemilihan ...Selengkapnya...


  • Catatan Kecil Diawal 2020
    Tanggal : 2020-01-16 12:00:00

    Tahun 2020 merupakan tahun politik, tahun diselenggarakannya Pemilihan Serentak di 270 daerah di Indonesia. Pada fase ini situasi politik sangat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi. Dinamika yang pada umumnya akan ...Selengkapnya...


  • Mengawal Demokrasi pada Pemilihan 2020
    Tanggal : 2020-01-08 16:00:00

    Memasuki Tahun 2020 sebanyak 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten mulai disibukkan dengan pehelatan Pemilihan Kepala Daerah. Sesuai Undang-undang (UU) 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 6 disebutkan bahwa ...Selengkapnya...


  • Warteg, Potensi dan Partisipasi Politik
    Tanggal : 2019-12-23 15:44:46

    Perhelatan akbar nasional Pemilu Serentak 2019 telah usai dilaksanakan. Hasilnya sudah sama-sama diketahui dan sudah diputuskan. Bahkan pemenangnya, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPRD Jawa Tengah ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://jambi.kpu.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...