• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Kenali Jenis Gratifikasi, Laporkan Sesuai Ketentuan

Tanggal : 10 Feb 2020 21:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 1984 x

Bogor, kpu.go.id – Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 memuat definisi gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mempunyai regulasi yaitu Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengendalian gratifikasi. Hal ini mengikat dan wajib dipatuhi seluruh jajaran KPU, PPK, PPS, PPSLN, KPPS dan KPPSLN. KPU juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 12 tahun 2019 tentang larangan penerimaan gratifikasi, pelaksanaan sosialisasi gratifikasi dan pelaporan gratifikasi.

Saat memberikan pengarahan pada Rapat Pimpinan (Rapim) bersama KPU Provinsi/KIP Aceh seluruh Indonesia, Senin (10/2/2020) di Bogor, Jawa Barat, Anggota KPU RI Ilham Saputra meminta kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu/pemilihan untuk bisa mengenali jenis-jenis gratifikasi, sehingga tidak mencederai kinerja penyelenggaran pemilu/pemilihan.

"Gratifikasi dalam kedinasan kita ini ada yang wajib dilaporkan, ada juga yang tidak wajib dilaporkan. Contohnya seminar kita, plakat, goody bag, konsumsi atau perjamuan, dan lainnya dalam kegiatan kedinasan yang nilainya lebih dari Rp500 ribu, serta honorariun yang melebihi standar biaya, termasuk yang wajib dilaporkan. Sedangkan yang tidak melebihi Rp500 ribu dan honorarium sesuai ketentuan, tidak wajib dilaporkan," papar Ilham yang kini menjabat Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) di KPU.

Dikesempatan yang sama, Inspektur Utama Nanang Priyatna menjelaskan gratifikasi yang telah diterima atau ditolak juga harus dilaporkan. Korupsi itu pelan-pelan, sehingga harus bersikap permisif. Korupsi itu kadang dimulai dari hal yang sederhana, seperti ajakan makan dan minum bareng, ujung-ujungnya ada maksud dibalik gratifikasi tersebut.

"Nah bagaimana cara melaporkan, KPU saat ini terdapat Unit Pengelola Gratifikasi atau UPG yang berada di Inspektorat. KPK juga mempunyai aplikasi gratifikasi yang bernama Gratifikasi Online atau GOL. Apabila kita menerima gratifikasi tersebut, maka wajib melaporkan, sedangkan jika kita menolak pun tetap bisa melaporkan, bahkan KPK saat ini juga ada semacam penghargaan atas statistik jumlah gratifikasi yang dilaporkan," jelas Nanang. (hupmas kpu Arf/foto: Ieam/ed diR)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://jambi.kpu.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...