• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Pemilu Serentak Terpisah

Tanggal : 18 Mar 2020 22:56:00 • Penulis : admin • Dibaca : 3057 x

oleh: Henry Sofyan (Anggota KPU Kabupaten Temanggung)

Belum lama ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-undang (UU) Nomor 7/2017 (tentang pemilu) terkait pemilu serentak, khususnya Pasal 167 ayat (3) dan 347 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), Pasal 201 ayat (7) dan Pasal 201 ayat (9) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang diajukan pemohon Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Meski demikian dalam pembacaan putusannya, MK berpendapat, ada enam model pemilu serentak yang konstitusional. Setiap model berbeda dalam kombinasi jenis pilihannya, namun masing-masing tetap menggabungkan pemilihan presiden/wapres dengan pemilihan legislatif sehingga tujuan menguatkan sistem presidensial tetap terjaga.     

Enam model pemilihan itu adalah, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD (provinsi dan kabupaten) serta presiden/wapres, atau seperti Pemilu Serentak 2019. Kedua, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wapres, gubernur, dan bupati/walikota.

Ketiga, pemilu serentak memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden/wapres, gubernur dan bupati/walikota. Keempat, pemilu serentak terpisah antara nasional dan daerah. Yaitu pemilu serentak nasional guna memilih anggota DPR, DPD, presiden/wapres, dan selang beberapa waktu kemudian pemilu serentak lokal memilih anggota DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota.

Berikutnya, model kelima adalah, pemilu serentak dengan memisahkan antara pemilu tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden/wapres digelar lebih dahulu. Dilanjutkan pemilu serentak memilih anggota DPRD provinsi dan gubernur. Serta, beberapa waktu kemudian dihelat pemilihan serentak memilih anggota DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota.

Adapun yang keenam, MK menyatakan membolehkan pemilu serentak model lain, sepanjang pemilihan anggota DPR, DPD dan presiden/wapres dilaksanakan bersamaan,

Dari keenam model pemilu yang digariskan MK itu, selanjutnya menjadi wewenang pembuat UU (tentang pemilu) untuk menentukan model yang akan dipilihnya, karena menurut MK, penentuan tersebut merupakan open legal policy (kebijakan hukum terbuka).

MK juga memberi petunjuk, agar pembuat UU dalam memutuskan pilihan model atas keserentakan pemilu mempertimbangkan lima hal. Dua di antaranya adalah, agar pembentuk UU memperhitungkan implikasi teknis atas model yang dipilihnya. Sehingga pelaksanaannya berada pada batas penalaran wajar, terutama guna mewujudkan pemilu yang berkualitas.

Kemudian yang kedua adalah, pilihan model agar selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih, sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Apabila dimaknai lebih jauh, dua petunjuk MK tersebut sebetulnya mengandung kritik atas ekses pelaksanaan Pemilu 2019, ketika pemilu serentak memilih lima jenis surat suara sekaligus (DPR RI, DPD RI, Presiden/Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten). Atau, pemilu model pertama kalau menurut pendapat MK.

Terkait petunjuk MK agar model pemilu memperhitungkan implikasi teknis misalnya, beratnya beban kerja Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), yang harus melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara lima pemilihan sekaligus dalam waktu terbatas.

Lalu dari segi nalar, amanah yang diberikan kepada penyelenggara pemilu paling bawah tersebut juga kurang wajar. Bagaimana tidak, mereka harus bertugas melampaui batas waktu normal manusia mampu bekerja. Bahkan, untuk KPPS di daerah pelosok, juga di luar kapasitas SDM-nya. Kemampuan SDM mereka terbatas, namun harus berkutat mengisi ribuan lembar kertas administrasi penghitungan suara yang jauh berlainan dengan kebiasaaan sehari-harinya.  

Padahal, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sangat menentukan proses rekapitulasi perolehan suara ditingkat atasnya. Kalau di TPS bermasalah dan tidak bisa terselesaikan, hampir pasti rekap suara ditingkat atasnya tidak lancar, sehingga memengaruhi validitas perolehan suara dan lebih jauh lagi mengganggu terwujudnya pelaksanaan pemilu berkualitas.

Adapun terkait petunjuk MK agar selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih, pada kenyataanya, mencoblos surat surat di Pemilu 2019 bukanlah hal mudah dan sederhana bagi semua pemilih.

Secara teknis mereka dihadapkan pada lima jenis surat suara sekaligus, yang semuanya berukuran besar, kecuali untuk presiden/wapres. Untuk surat suara DPR dan DPRD, pemilih juga harus njelimet mencari partai atau tulisan nama caleg yang akan dipilihnya. Belum lagi, harus melipat kembali lima surat suara itu setelah dicoblos sebelum dimasukkan kotak suara.

Kombinasi lima pilihan pada Pemilu 2019, kurang pula mendukung warga untuk menjadi pemilih cerdas. Lima pilihan sekaligus menjadikan terlalu banyak total nama-nama caleg yang maju dalam pemilu, sehingga tak mudah bagi pemilih untuk mengenali rekam jejak dan visi misi masing-masing calon. Karena itu, bisa jadi, tak sedikit pemilih yang asal coblos surat suara, atau mengandalkan besaran uang politik yang diterima sebagai rujukan menentukan pilihannya.  

Lantaran ekses negatif Pemilu Serentak 2019 itu, berbagai kalangan menyampaikan opini,dan usulan agar ke depan pemilu serentak dilaksanakan terpisah. Yakni, pemilu serentak nasional dan serentak daerah, dengan tidak bersamaan pelaksanaanya.

MK pun nampaknya memerhatikan opini dan usulan yang berkembang di ranah publik itu. Sehingga dimunculkan pendapat tentang enam model pemilu serentak yang konstitusional tersebut, dengan dua di antaranya (model keempat dan kelima) ialah pemilu serentak terpisah antara nasional dan daerah.

Dari segi teknis penyelenggaraan di lapangan, pemilu serentak terpisah tentunya jauh lebih ringan daripada pemilu serentak gabungan. Terlebih, untuk pemilu terpisah model kelima, yang memisahkan penyelenggaraan pemilu  nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Pada pemilu mode itu, KPPS menangani pemungutan dan penghitungan suara di TPS hanya untuk tiga jenis surat suara pada pemilu serentak nasional. Kemudian, masing-masing dua jenis surat suara pada pemilu provinsi dan kabupaten/kota. Jadi, implikasi teknis pemilu model ini tidaklah berat.

Begitu pula, dengan tidak banyaknya surat suara yang harus dicoblos, secara teknis akan memudahkan para pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Mereka juga lebih memiliki kemudahan guna mengenali atau meneliti rekam jejak para kandidat yang maju dalam kontestasi pemilu serentak nasional ataupun daerah, Hal itu lantaran total jumlah para calon tidak terlalu banyak, terutama jika dibandingkan pemilu serentak lima jenis surat suara.

Kendati demikian, karena harus tiga kali pelaksanaannya, pemilu serentak model kelima ini pastinya akan membutuhkan anggaran penyelenggaraan yang besar, setidaknya akan lebih mahal daripada Pemilu Serentak 2019. Di sisi lain, partai-partai politik sebagai peserta pemilu sekaligus pengusung calon presiden dan kepala daerah juga dituntut bekerja keras dan maraton dalam mempersiapkan diri bertanding di tiga gelanggang kontestasi politik tersebut. Hal-hal itulah yang mungkin perlu diantisipasi, karena kalau tidak, akan menjadi kendala diterapkannya pemilu serentak terpisah secara nasional, provinsi, dan kabupaten/kota tersebut. (*)

 


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://jambi.kpu.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...