• Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas partisipasinya dalam Pemilihan Serentak 2020


Debat Publik Sebagai Momentum

Tanggal : 19 Nov 2020 22:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 23271 x

oleh: Agus Ola Paon (ASN KPU Provinsi NTT)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan 2020  berkewajiban melaksanakan sejumlah proses dalam tahapan pemilihan sesuai amanat Undang-undang (UU). Salah satunya adalah memfasilitasi kampanye sebagai bentuk ajakan memilih secara demokratis dan mengedukasi publik mengenai tawaran visi, misi, program dan kegiatan pembangunan daerah  selama 5 tahun ke depan.

Salah satu amanah yang diberikan kepada KPU selaku penyelenggara adalah  memformulasikan kampanye dalam wujud debat sebagai salah satu bentuk pendidikan politik terhadap warga negara. Debat sangat penting bagi preferensi pemilih pemula dan pemilih rasional yang belum menentukan pilihannya. (Chandra Bayu, Jurnal Translitera, Vol 9 No. 1/ 2020).

Fasilitasi oleh penyelenggara  dalam kampanye dengan metode debat  ini terkait dengan pembiayaan, tempat dan sarana prasarana serta  koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan serta thema debat. Debat ini pun menjadi metode kampanye yang paling sedikit pelaksanannya yakni maksimal tiga kali selama masa kampanye.

Selaku penyelenggara, KPU merumuskan bahwa debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon bertujuan untuk: a. menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja para pasangan calon kepada pemilih dan masyarakat; b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya; dan c. menggali lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka. (Juknis KPU No. 645/2020).

Terkait materi debat maka KPU RI selaku top penyelenggara telah mengatur materi debat yaitu pendalaman atau penjabaran visi dan misi pasangan calon, dengan tema antara lain: 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2) memajukan daerah; 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 4) menyelesaikan persoalan daerah; 5) menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan 6) memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan; dan materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  KPU juga mendapatkan masukan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) agar materi debat mengangkat juga tentang masalah peredaran narkotika sebagai sebuah problem bangsa dan daerah yang wajib diketahui oleh setiap pasangan calon.

Terbatas tapi viral
Debat publik atau debat terbuka pasangan calon yang saat ini berlangsung di tengah pandemi,  berdampak pada banyaknya pembatasan hingga pada kehadiran pendukung pasangan calon di ruang debat sehingga terkesan menjadi debat yang sepi. Namun dengan sepinya ruang debat menjadikan ruang publikasi kegiatan debat dengan memanfaatkan kekuatan media menjadi sangat masif dan viral. Para pendukung pasangan calon memanfaatkan media sosial untuk memberikan  dukungan melalui komentar dan pendapat atas apa yang disampaikan pasangan calon sehingga mengundang pula debat antar para pendukung di media sosial.

Berdasarkan hasil pantauan  penulis terhadap pelaksanaan debat pada beberapa Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan luar NTT melalui media sosial dan media daring menunjukan adanya peningkatan pemanfaatan media. Penyebarluasan debat terbuka oleh penyelenggara melalui lembaga penyiaran dan media lainnya  yang diteruskan pula oleh masing-masing pendukung pasangan calon, berakibat debat menjadi cukup ramai dan mendapat respons publik di jagad media sosial. Secara kuantitatif maka jumlah orang yang menyaksikan kampanye debat terbuka jauh lebih banyak sekalipun melalui media sosial dan media daring.

Pengaruhi  Pilihan
Debat sebagai metode kampanye diharapkan  mampu dimanfaatkan secara maksimal  oleh pasangan calon untuk membuka wawasan pemilih  dengan membangun argumentasi dan informasi yang kuat dan substansif terhadap tema debat sehingga dapat mempengaruhi pemilih yang belum menentukan sikapnya, bahkan diharapkan dapat mempengaruhi pemilih yang menentukan sikapnya untuk tidak memilih.  Dengan demikian terlepas pada siapapun  pasangan calon yang dipilih, debat perlu menjadi sebuah kekuatan untuk mendorong  pemilih menggunakan hak pilihnya.

Dinamika debat juga mempengaruhi pilihan pemilih terlebih pemilih pemula  yang ingin menemukan sosok pemimpinya melalui debat, karena dengan debat bisa terukur kapasitas dan kapabilitas sekalipun sangat subyektif terkait kemampuan pasangan calon. Sering debat juga mempertontonkan apa yang tidak menjadi harapan pemilih seperti  menjadi ajang puja puji setiap pasangan calon atau bagi-bagi pengalaman dan diskusi biasa sehingga nyaris yang ada adalah debat tanpa debat. Pada sisi lain, debat  bahkan menjadi ajang  mengkritik dan mengoreksi  petahana atau saling  menyerang sehingga tidak argumentatif  dan tidak subtansif sesuai tema debat. Pada kondisi ini apa yang diharapkan pemilih tidak sesuai dengan kenyataan.

Pengamat Politik FISIP Universitas Jember Dr Muhammad Iqbal  pada Pemilu 2019 terkait dengan kampanye dengan metode debat, mengatakan tanpa debat yang sungguh berisikan debat, maka yang akan menang sesungguhnya adalah pencitraan atau komunikasi tanpa isi yang berpotensi tidak membantu calon pemilih untuk menentukan pilihannya, bahkan pemilih yang masih memiliki kegundahan kognitif dapat terlibat dan menerima operasi sembako dan politik uang, atau serangan fajar menjelang Pemilu.

Penulis meyakini bahwa  ada pemilih dalam kategori pemilih pemula, pemilih perempuan dan kelompok pemilih lainnya  yang memang memutuskan untuk memilih pasangan calon setelah  menyaksikan kampanye dengan metode debat dan terdorong oleh kemampuan  pasangan calon dalam memanfaatkan panggung debat untuk membangun gagasan dalam meyakinkan pemilih untuk memimpin lima tahun kedepan.

Momentum
Debat terbuka menjadi momentum yang perlu digunakan bagi pasangan calon dan juga bagi pemilih,  sekalipun  sangat terbatas  jumlah pelaksanaannya. Pandemi Covid -19 dan ketersediaan fasilitasi yang terbatas oleh penyelenggara maka jumlah debat yang disyaratkan maksimal terlaksana  tiga kali, bisa jadi  hanya berlangsung  dua bahkan sekali saja sepanjang masa kampanye selama 71 hari.

Dengan keterbatasan ini maka  perlu ada optimisme yang dibangun untuk  memanfaatkan momentum debat pasangan calon sebagai  salah satu prioritas untuk merebut hari rakyat. Bagi pemilih momentum debat dapat dijadikan salah satu referensi menjatuhkan pilihan. Bagi pemilih loyalis, memang ini sesuatu yang sangat sulit, karena apapun metode kampanye yang dibangun mereka tetap patuh dengan pilihan mereka, namun bagi yang belum menentukan pilihan inilah saatnya mematangkan keputusan untuk dibawah ke hari pemungutan suara.

Bagi penyelenggara momentum debat yang difasilitasi secara optimal mestinya tercapai  tujuannya sebagai media yang mampu mempengaruhi pemilih dalam membuat pertimbangan untuk memilih serta menjadi ajang pendidikan politik yang mencerdaskan pemilih sehingga lahir pemilih cerdas yang menggunakan hak pilihnya tidak atas dasar suku, agama, dan ras dan golongan,  tetapi atas dasar pertimbangan  kualitas diri  dan rekam jejak pasangan calon.

Harapan kedepan 
Upaya peningkatan kualitas debat menjadi prioritas yang  perlu  dilakukan oleh penyelenggara pemilihan.  Menurut Ahmad Budiman  dalam Kajian singkat terhadap isu aktual dan strategi vol. xi, no.03/i/puslit/Februari/2019 mengatakan bahwa KPU memiliki tanggungjawab yang besar dalam rangka pembentukan nilai dan sikap politik masyarakat, terutama terkait dengan pemilihan materi debat setiap tahapannya. KPU juga memiliki tanggungjawab untuk memutakhirkan cara penyajian materi setiap tahapan debat. 

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu tema debat yang tepat saat ini   untuk mengukur dan menakar kemampuan pasangan calon dalam mengatasi masalah ini, demikian pula dengan materi Narkoba yang diajukan Badan Narkotika Nasional  merupakan masalah aktual yang sudah darurat dan butuh kemampuan kepala daerah untuk menjawabi problem ini dalam program dan kebijakannya.

Pilihan penggunaan media juga menjadi hal yang harus benar-benar diperhatikan penyelenggara dan perlu diprioritaskan  pada media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dan atau pancarannya mampu diterima diseluruh daerah pemilihan.  Kondisi di lapangan memang menunjukan bahwa tidak semua daerah memiliki akses media yang  memadai sehingga pilihannya adalah  memanfaatkan media sosial atau media daring untuk kepentingan penyebarluasannya. Prinsipnya adalah bahwa kampanye dengan metode  debat terbuka antar pasangan calon perlu disebarluaskan secara masif sehingga publik mendapatkan kesempatan luas untuk mengaksesnya.

Adanya  pandangan  sebagian orang bahwa kampanye dengan metode  debat tidak efektif  karena ongkos yang besar namun dinamika  debatnya  biasa-biasa saja menjadi sebuah tantangan tersendiri. Hal ini mungkin karena media publikasi yang minim sehingga publik tidak mengikutinya secara utuh,  namun  kita  perlu optimis  agar dalam Pemilu dan Pemilihan kedepan kampanye debat publik menjadi salah satu metode yang diminati dan digemari semua kelompok pemilih dan mampu mendorong adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan.  

Semoga kampanye pemilihan serentak 2020 yang akan segera berakhir 5 Desember 2020 mampu mempengaruhi pemilih  memutuskan pilihannya untuk disalurkan pada  Rabu 9 Desember 2020 di Tempat Pemungutan Suara masing-masing. (*) 

 


Post Terkait

  • Cara Tepat KPU Mahulu Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Pemilihan 2020
    Tanggal : 2021-03-02 03:00:00

    Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana perwujudan demokrasi langsung di tingkat daerah. Masyarakat memiliki kesempatan secara langsung untuk memilih pemimpin di daerahnya ...Selengkapnya...


  • Kepala Daerah Terpilih
    Tanggal : 2021-03-01 21:00:00

    Kemenangan dalam suatu pemilihan diatur berdasarkan UU Republik Indonesia No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 ...Selengkapnya...


  • Data Akurat untuk Indonesia Sehat
    Tanggal : 2021-02-09 20:00:00

    Meskipun pelaksanaan Pemilihan Serentak telah usai, namun kisah tentang lika-liku selama pelaksanaan tahapan masih menarik untuk diperbincangkan ...Selengkapnya...


  • Kilas Balik Pemilihan 2020
    Tanggal : 2021-01-29 21:02:05

    UUD 1945 Pasal 22E Ayat 5 menjelaskan, “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.” Oleh karena itu, penyelenggara pemilihan umum haruslah suatu komisi yang bersifat: nasional, tetap, mandiri/independen. ...Selengkapnya...


  • Mekanisme PAW Anggota Dewan
    Tanggal : 2021-01-23 14:04:54

    Penggantian Antarwaktu (PAW), adalah mekanisme ketika ada salah seorang anggota DPRD, bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur berhalangan tetap dalam perjalanan kepemimpinannya. ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://jambi.kpu.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...