• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Stop Politik Uang, Selamatkan Demokrasi

Tanggal : 24 Sep 2019 11:00:54 • Penulis : admin • Dibaca : 19404 x

Oleh: Cahyo Maryadi

KPU Kudus Divisi Hukum dan Pengawasan

Indonesia merupakan salah satu negara demokasi terbesar didunia. Dinegara dengan jumlah penduduk 250 juta ini berlangsung dua jenis pemilihan, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pemilihan). Pemilu terakhir berlangsung tahun ini 17 April 2019, dilaksanakan secara serentak karena menggabungkan Pemilihan Legislatif (DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) dengan Pemilihan Eksekutif (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden). Pemilu edisi ke-12 diikuti 192 juta pemilih dan diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Berbeda, pemilihan kepala daerah berlangsung lokal dan digunakan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur (untuk tingkat provinsi), bupati dan wakil bupati (untuk tingkat kabupaten) dan walikota dan wakil walikota (untuk tingkat kota), ketiganya diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Pemilihan terakhir digelar pada 2018 dan yang akan datang akan berlangsung pada 2020 mendatang.

Meski begitu tujuan dari kedua jenis pemilihan tersebut pada intinya sama, yaitu sebagai wujud penerapan demokrasi. Pelaksanaannya juga sama, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh masyarakat dan penyelenggaranya KPU, Bawaslu dan DKPP. KPU sebagai penyelenggara berfungsi  melaksanakan semua tahapan pemilihan dari pendaftaran sampai penetapan calon terpilih. Sementara Bawaslu sebagai pengawas, pencegahan, dan penindakan atas pelanggaran. Adapun DKPP sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili pelanggara kode etik penyelenggara Pemilu.

Dan dikedua jenis pemilihan itu, persoalan politik uang (money politic) menjadi musuh bersama untuk tidak dilakukan. Baik di UU 10 Tahun 2016 maupun UU 7 Tahun 2017 secara tegas menyebutkan, segala bentuk pemberian uang atau materi kepada pemilih yang sifatnya memengaruhi pemilih adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi berupa pidana, denda dan diskualifikasi.

Dampak politik uang dalam pesta demokrasi mampu mengubah pola pikir masyarakat yang awalnya mencari sosok pemimpin yang berkualitas dan berintegritas (dengan melihat serta mencermati visi, misi dan programnya) menjadi hilang, berganti dengan pola pikir pragmatis (semata-mata karena nilai ekonomis). Tentunya, praktik politik uang ini apabila tidak ditangani secara serius berdampak pada semakin tingginya biaya politik. Hal ini juga berakibat para pelaku politik uang itu sendiri, dimana apabila mereka terpilih menjadi sebagai wakil rakyat maka akan mendorong mereka untuk bertindak korupsi.

Sebagaimana yang disampaikan Anggota KPU RI Wahyu Setiawan terkait praktik politik uang ini yang harus terus dilawan menjadi cikal bakal tumbuhnya praktik korupsi. “Politik uang adalah perilaku antidemokrasi dan melanggar Undang-undang”. Untuk itu, dia berpesan kepada masyarakat harus membuang jauh-jauh anggapan bahwa politik uang adalah hal lumrah yang biasa terjadi di pesta demokrasi.

Penulis mengimbau  kepada masyarakat agar bersama menabuh genderang perang melawan politik uang dan menyatakan menolak adanya kejahatan demokrasi ini juga melaporkan para pelakunya. Dengan menolak membuktikan bahwa rakyat sebagai pemilih dan pemegang kedaulatan tertinggi telah sadar akan hak konstitusionalnya. Dan apabila pemilih telah berdaulat, maka negara akan menjadi kuat serta perilaku korupsi tidak akan tumbuh kembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. (*)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...