• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Suku Baduy Dalam Pemilu

Tanggal : 09 Dec 2019 11:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 1090 x

Suku Baduy Dalam Pemilu

oleh: Lita Rosita

Anggota KPU Lebak Divisi Teknis Penyelenggaraan

Perhelatan pesta demokrasi tentunya harus diikuti oleh semua lapisan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini pula yang dilakukan masyarakat Suku Baduy dalam rangka mewujudkan demokrasi dan ikut serta dalam proses kepemiluan di negeri tercinta, Indonesia.

Secara geografis, Suku Baduy berada di wilayah Kabupaten Lebak Banten, tepatnya Kecamatan Leuwidamar Desa Kanekes. Tatar Suku Baduy merupakan tanah ulayat milik warga Baduy yang pengukuhannya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001.

Luas wilayah Desa Kanekes 5.136,58 hektare yang terdiri dari 3.000 hektare hutan lindung dan 2.136,58 hektare hutan garapan dan pemukiman. Batas Desa Kanekes antara lain sebelah utara berbatasan dengan Desa Bojong Menteng, Desa Cisimeut yang berada di wilayah Kecamatan Leuwidamar dan sungai Ciujung. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Parakan Beusi, Desa Kebon cau, Desa Karang Nunggal di wilayah Kecamatan Bojongmanik dan sungai Cibarani. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cikate di wilayah Kecamatan Cijaku dan sungai Cidikit. Sebelah Timur bebatasan dengan Desa Karang Combong, Desa Cilebang di wilayah Kecamatan Muncang dan sungai Cisimeut.

Suku Baduy memegang teguh adat istiadat leluhur dalam menjalankan kehidupan keseharian. Sikap gotong royong yang tertanam dalam diri masyarakat sudah ada sejak turun temurun. Masyarakat Baduy mengakui adanya pemerintah yang mengatur jalannya roda pemerintahan di setiap tingkatan. Selain ketua adat atau yang disebut Pu’un terdapat juga Kepala Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa. Sebutan Jaro diperuntukan bagi Kepala Desa di Baduy, saat ini dijabat oleh Bapak Saija.

Pada Pemilu Serentak 2019, masyarakat Desa Kanekes yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) laki-laki sebanyak 3.641, perempuan 3.232, total 6.873 pemilih yang sudah memenuhi syarat melaksanakan pencoblosan tanggal 17 April 2019 waktu lalu. Adapun pemilih yang menggunakan Daftar Pemilh Tambahan (DPTb) adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau orang-orang di luar Desa Kanekes yang pindah memilih dari daerah asalnya untuk menggunakan hak pilih di daerah tujuan yaitu Desa Kanekes dengan membawa formulir A5.

Jumlah pemilih dengan DPTb antara lain laki-laki 50 pemilih, perempuan 7 pemilih, total pemilih DPTb Desa Kanekes sebanyak 57 pemilih. Untuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 16 pemilih, perempuan tidak ada. DPK adalah daftar pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari pemungutan suara, diperbolehkan untuk mencoblos dan datang ke TPS pukul 12.00-13.00 atau datang satu jam sebelum pemungutan suara ditutup.

Topografi yang dimiliki Suku Baduy tidak memberikan kemudahan dalam proses penyaluran logistik pemilu untuk sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jarak tempuh dari satu kampung ke kampung lain masih jalan setapak dan banyak tanjakan. Hal itu tidak menyurutkan petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kanekes untuk dapat bekerja semaksimal mungkin menyalurkan semua logistik pemilu sampai ke TPS dengan baik. Curah hujan tinggi sangat berpengaruh pada saat mengantar keperluan pemilu. Mobilisasi angkut logistik pemilu di Desa Kanekes masih harus menggunakan tenaga manusia dengan memikul untuk sampai ke lokasi TPS, cukup melelahkan dan penuh perjuangan demi demokrasi.

Dari jumlah DPT yang dimiliki Desa Kanekes terdapat 27 TPS. Dalam proses penentuan lokasi tersebut, hanya diperbolehkan 14 titik lokasi saja oleh pemimpin adat. Disatu sisi, penyelenggara harus menerimanya, disisi lain menjadi masalah di saat hari pemungutan suara dengan membludaknya pemilih yang datang, juga jarak tempuh bagi pemilih cukup jauh. Dalam setiap TPS, harus dibentuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

Pada UU No.7 Tahun 2019 Tentang Pemilu, pasal 59 ayat(1) disebutkan:

Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.

Menilik Undang-Undang diatas sangat bertolak belakang dengan masyarakat Suku Baduy yang pada  umumnya mereka tidak mengenyam pendidikan formal, sedangkan kualifikasi untuk menjadi petugas KPPS harus mempunyai ijazah minimal setingkat SLTA, seperti tertuang dalam KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR:221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU NOMOR 31/PP.05-KPT/03/KPU/1/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM, dijelaskan pula   bahwa persyaratan dan kelengkapan dokumen calon anggota PPK, PPS, dan KPPS yaitu berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat dan melengkapi fotocopy ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah/atas.

Demikian juga apabila persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat tidak terpenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan, maka dengan demikian petugas KPPS Desa Kanekes didatangkan dari luar desa demi kelancaran Pemilihan Umum. Untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat, maka dilibatkan menjadi petugas Limas  sebagai pengamanan di masing-masing TPS sebanyak 2 (dua) orang.

Pada saat pelaksanaan hari pencoblosan, masih terkendala pula dengan penerangan. Desa Kanekes tidak tersentuh dengan listrik karena adat mereka yang tidak menerima adanya penerangan listrik. Otomatis, ketika proses penghitungan perolehan suara dibutuhkan penerangan, juga pada saat rekap C1. KPU Kabupaten Lebak sudah berkomunikasi dengan mendatangi langsung Jaro Desa Kanekes pada 6 Maret 2019 membahas penerangan yang diperlukan pada saat malam penghitungan surat suara dan perolehannya.

Namun hasil yang didapat dari perbincangan, bahwa di Desa kanekes tetap tidak diperbolehkan menggunakan listrik begitu juga Ganset. Jenis penerangan yang diperbolehkan hanyalah obor, api unggun, lampu minyak tanah dan petromak. Menyiasati penerangan, warga masyarakat dan petugas KPPS membuat alat penerangan sederhana dari obor dan api unggun guna menyelesaikan tugas di TPS. Entah mungkin karena terbiasa dan sudah menjadi kebiasaan, hal itu tidak menyurutkan semangat bagi mayarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut dengan bergotong royong. Tanpa Listrik ataupun genset, pada akhirnya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Desa Kanekes dapat selesai sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

Untuk mendongkrak tingkat partisipasi masyarakat Suku Baduy dalam Pemilu Serentak 2019, bisa dilihat dari persentasi pemilih yang datang ke TPS sebanyak 68,69 persen, tingkat kehadiran pemilih di TPS yang sudah diketahui, maka pemilu mendatang sosialisasi kepada masyarakat Suku Baduy tersebut harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih.

Masyarakat Suku Baduy berperan serta dalam menciptakan suasana pemilu yang tertib dan aman. Suku Baduy merupakan salah satu masyarakat adat yang menjunjung tinggi perdamaian. Tentunya apa pun bentuk dari pertikaian tidak diharapkan, apalagi ketika suhu politik memanas, bagi mereka tidak akan terpengaruh oleh dunia luar. Pada umumnya mereka hanya sebatas melaksanakan tanggungjawab kepada pemerintah selaku warga negara  dengan ikut serta mensukseskan pemilu.

Terkait partisipasi masyarakat, sesuai UU No.7 Tahun 2019 Tentang pemilu Pasal 448 (ayat 3 poin d) “Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara Pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.” Ini bisa dibuktikan oleh masyarakat adat penghuni lereng kaki Gunung Kendeng, lebih tepatnya Suku Baduy Desa Kanekes. Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 berjalan lancar tanpa ada kericuhan dan perpecahan di antara mereka, siapa pun yang menjadi pemimpin dan wakil rakyat, mereka turut serta mendukung untuk kemaslahatan. Hendaknya masyarakat Indonesia bisa meniru budaya yang penuh cinta kasih dan menjujung tinggi perdamaian. (*)


Post Terkait

  • E-Voting dan Kepuasan Pemilih Tuna Netra
    Tanggal : 2020-02-07 08:00:00

    Beberapa hari lalu, kami (KPU Kabupaten Temanggung) memfasilitasi Pemilihan Ketua Organisasi Kesejahteraan Penerima Manfaat (OKPM) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra (PPSDSN) Penganthi Temanggung periode 2020-2021 ...Selengkapnya...


  • Merawat Integritas
    Tanggal : 2020-01-18 15:00:00

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Bersifat nasional, mandiri dan tetap, kegiatannya berfokus pada penyelenggaraan pemilihan ...Selengkapnya...


  • Catatan Kecil Diawal 2020
    Tanggal : 2020-01-16 12:00:00

    Tahun 2020 merupakan tahun politik, tahun diselenggarakannya Pemilihan Serentak di 270 daerah di Indonesia. Pada fase ini situasi politik sangat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi. Dinamika yang pada umumnya akan ...Selengkapnya...


  • Mengawal Demokrasi pada Pemilihan 2020
    Tanggal : 2020-01-08 16:00:00

    Memasuki Tahun 2020 sebanyak 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten mulai disibukkan dengan pehelatan Pemilihan Kepala Daerah. Sesuai Undang-undang (UU) 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 6 disebutkan bahwa ...Selengkapnya...


  • Warteg, Potensi dan Partisipasi Politik
    Tanggal : 2019-12-23 15:44:46

    Perhelatan akbar nasional Pemilu Serentak 2019 telah usai dilaksanakan. Hasilnya sudah sama-sama diketahui dan sudah diputuskan. Bahkan pemenangnya, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPRD Jawa Tengah ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...