• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Bangun Kesadaran Politik Masyarakat Melalui Pendidikan Pemilih Berkelanjutan

Tanggal : 12 Dec 2019 15:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 961 x

oleh: Zainal Arifin

Anggota KPU Kabupaten Wajo Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM

Partisipasi pemilih dalam setiap pemilu maupun pemilihan selalu menjadi diskursus yang menarik untuk dikaji. Partisipasi masyarakat sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Partisipasi pemilih memiliki makna yang sangat urgen dalam menggerakkan sistem demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses konsolidasi politik dan proses demokratisasi di Indonesia akan berjalan dengan baik yang pada akhirnya akan sangat berarti terhadap perkembangan bangsa dan negara. Karenanya, partisipasi pemilih harus terus didorong agar mengalami peningkatan dalam setiap momentum pesta demokrasi.

Partisipasi masyarakat berkaitan erat dengan pemenuhan hak politik setiap warga negara. Tingginya partisipasi pemilih sekaligus menjadi benchmark (tolok ukur) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan sebagai instrumen demokrasi yang konstitusional yang disediakan oleh negara untuk memilih pemimpin. 

Pemilu serentak yang usai digelar pada 17 April 2019 lalu mampu mendulang partisipasi pemilih yang cukup tinggi yaitu 81,97 persen untuk pilpres dan 81,69 persen. Jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pemilu 2014, pileg hanya di angka 75,11 persen sementara pilpres 71,31 persen. Tentu hal tersebut menjadi suatu yang cukup menggembirakan dan patut diapresiasi sebagai salah satu keberhasilan dalam proses pemilu kita.

Namun, kabar buruknya adalah bahwa proses penyelenggaraan Pemilu 2019 yang melampaui ambang batas target partisipasi pemilih yaitu 77,5 persen masih diwarnai dengan praktik money politic (politik uang).

Maraknya politik uang dalam pemilu menjadi indikasi bahwa kualitas pemilih kita masih cukup memprihatinkan. Berdasarkan hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait pengaruh politik uang dalam Pemilu 2019 ditemukan bahwa 40 persen responden menerima uang dari para peserta Pemilu 2019 kendati pun tidak mempertimbangkan untuk memilih mereka. Sementara itu, 37 persen lainnya mengaku menerima pemberian uang dan mempertimbangkan si pemberi untuk dipilih. 

Data ini kemudian relevan dengan banyaknya laporan dugaan politik uang yang diproses oleh Bawaslu sepanjang tahapan Pemilu 2019. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat kita dalam menyalurkan hak politiknya masih sulit dilepaskan dari praktik jual beli suara. Fakta ini kemudian menyebabkan kualitas pemilih kita menjadi dipertanyakan.

Oleh karena itu, partisipasi pemilih dalam setiap event demokrasi sejatinya tidak sekadar diukur dari aspek kuantitatif atau banyaknya pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya. Pada konteks ini, yang tidak kalah penting adalah aspek kualitatif yakni sejauh mana tingkat kesadaran politik dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan.

Kesadaran politik merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara (Surbakti, 2007: 144). Sebagai warga negara yang berdaulat, paling tidak ada dua hal mendasar yang harus disadari masyarakat yaitu hak dan kewajibannya. Seringkali masyarakat hanya menuntut haknya namun abai terhadap kewajibannya. Untuk itu, perlu ada upaya untuk memberi penyadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam konteks penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Memang, masyarakat berhak untuk menentukan pilihannya pada salah satu figur atau calon tertentu tetapi pada saat yang sama mereka juga wajib memastikan bahwa semua proses penyelenggaraannya berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, masyarakat wajib menjadi bagian dari proses suksesi kepemimpinan yang bebas dari berbagai bentuk politik yang menyimpang.

Di sinilah pentingnya sosialisasi dan pendidikan pemilih terus dilakukan agar masyarakat dapat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan sebagai manifestasi atas kesadaran politik yang ia miliki. Pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilu. Pendidikan pemilih idealnya dilakukan secara berkelanjutan bukan hanya pada saat tahapan pemilu dan pemilihan agar bisa melahirkan pemilih cerdas dan demokratis. Dengan demikian, upaya pendidikan pemilih harus menjadi komitmen bersama oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk dilakukan secara simultan.

Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dan akan terus berikhtiar menjalankan program pendidikan pemilih sebagai upaya peningkatan partisipasi dan kualitas pemilih melalui proses indoktrinasi dan penanaman nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai luhur demokrasi harus selalu dihadirkan dalam setiap proses politik bangsa ini agar tercipta tatanan kehidupan demokrasi yang lebih sehat yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian tujuan demokrasi subtantif yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Wallahu A'lam. (*)


Post Terkait

  • E-Voting dan Kepuasan Pemilih Tuna Netra
    Tanggal : 2020-02-07 08:00:00

    Beberapa hari lalu, kami (KPU Kabupaten Temanggung) memfasilitasi Pemilihan Ketua Organisasi Kesejahteraan Penerima Manfaat (OKPM) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra (PPSDSN) Penganthi Temanggung periode 2020-2021 ...Selengkapnya...


  • Merawat Integritas
    Tanggal : 2020-01-18 15:00:00

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Bersifat nasional, mandiri dan tetap, kegiatannya berfokus pada penyelenggaraan pemilihan ...Selengkapnya...


  • Catatan Kecil Diawal 2020
    Tanggal : 2020-01-16 12:00:00

    Tahun 2020 merupakan tahun politik, tahun diselenggarakannya Pemilihan Serentak di 270 daerah di Indonesia. Pada fase ini situasi politik sangat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi. Dinamika yang pada umumnya akan ...Selengkapnya...


  • Mengawal Demokrasi pada Pemilihan 2020
    Tanggal : 2020-01-08 16:00:00

    Memasuki Tahun 2020 sebanyak 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten mulai disibukkan dengan pehelatan Pemilihan Kepala Daerah. Sesuai Undang-undang (UU) 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 6 disebutkan bahwa ...Selengkapnya...


  • Warteg, Potensi dan Partisipasi Politik
    Tanggal : 2019-12-23 15:44:46

    Perhelatan akbar nasional Pemilu Serentak 2019 telah usai dilaksanakan. Hasilnya sudah sama-sama diketahui dan sudah diputuskan. Bahkan pemenangnya, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPRD Jawa Tengah ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...