• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Sensus Penduduk dan Penyempurnaan Daftar Pemilih

Tanggal : 26 Aug 2019 10:25:59 • Penulis : admin • Dibaca : 9275 x

Agus Setiyanto

(Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Pemalang)

Tanggal 2 Agustus 2019 muncul opini di Suara Merdeka berjudul “Esensi Sensus Penduduk 2020”. Isinya menjelaskan tentang rencana Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Data acuan dalam survei BPS kali ini adalah data registrasi kependudukan (adminduk) dari Kemendagri.

Menurut si penulis opini, Tri Karjono yang notabene Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jawa Tengah, SP2020 akan menghasilkan data kependudukan yang bersifat de yure (warga) dan berbagai parameter kependudukan yang bersifat de facto (tinggal). Data kependudukan de yure meliputi penduduk yang secara administrasi memang terdaftar disuatu tempat selama enam bulan atau penduduk yang tinggal kurang dari enam bulan tetapi bermaksud untuk menetap. Intinya di manapun warga itu tinggal tetap akan didata berdasarkan asal daerahnya.

Sedangkan data kependudukan de facto tidak membedakan antara penduduk asli yang menetap ataupun penduduk yang hanya tinggal sementara waktu. Kalau ada warga pendatang yang tinggal di satu daerah lebih dari enam bulan, warga pendatang itu akan dihitung kependudukkanya sebagai warga di mana dia tinggal saat itu (meskipun bukan ber-KTP setempat).

Data Kependudukan De Yure dan De Facto

Sebagai anggota penyelenggara pemilu (KPU), saya sangat tertarik dan penasaran dengan hasil SP2020. Sebab, pada dasarnya KPU juga membutuhkan data kependudukan de yure dan data kependudukan de facto.

Selama ini dalam menyusun daftar pemilih KPU kabupaten hanya mendasarkan pada data penduduk dari Kemendagri (Dindukcapil). Ini berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih (berusia paling rendah 17 tahun atau sudah/pernah kawin) pada saat pemilu diselenggarakan. Data ini secara detail memuat informasi kependudukan seperti nama, umur, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat jalan/dukuh RT dan RW di setiap desa/kelurahan. Penyelenggara pemilu mengenal data ini sebagai Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

DP4 dan DPT Pemilu terakhir kemudian disinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses menambahkan pemilih pemula ke dalam DPT pemilu terakhir. Pemilih pemula adalah pemilih yang genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara dan pemilih yang telah berubah status dari status Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisan Republik Indonesia (Polri) menjadi status sipil.

Hasil sinkronisasi ini kemudian dicocokkan dan diteliti (coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Coklit adalah kegiatan mendatangi pemilih secara langsung dari pintu ke pintu. PPDP biasanya berasal dari pengurus RT/RW atau orang-orang yang dianggap mengenal warga di wilayah setempat yang diusulkan oleh PPS.

Di Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan satu orang PPDP bertugas mendatangi 400 pemilih (satu TPS). Bila jumlah pemilih di satu TPS tersebut lebih dari 400 orang maka PPDP yang ditunjuk lebih dari satu orang.

Kegiatan coklit antara lain mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih, mencoret pemilih yang telah meninggal dan pindah domisili ke daerah lain, mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi anggota TNI/Polri, mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya, dan mencoret pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan. Secara garis besar coklit adalah kegiatan memperbaiki daftar pemilih dengan cara terjun ke lapangan.

Tapi dari Pemilu ke Pemilu kinerja PPDP banyak dikeluhkan. Mereka dituding belum benar-benar terjun ke lapangan untuk memastikan nama-nama dan tempat tinggal setiap pemilih. Bahkan banyak laporan menyatakan kerja PPDP hanya sebatas menemui ketua RT untuk memastikan nama-nama warga yang harus dicoklit.

Data rekapitulasi pengembalian formulir C6-KPU (surat pemberitahuan atau undangan memilih ke TPS) yang tidak terdistribusi kepada pemilih bisa menunjukkan kualitas kerja PPDP. Di situ termuat informasi seputar jumlah pemilih yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, tidak dikenal, dan tidak diketahui keberadaannya tapi masih tercantum dalam DPT. Di Kabupaten Pemalang formulir C6-KPU yang tidak sampai ke pemilih berjumlah 79.638 orang. Jumlah tersebut setara dengan 7,09 persen DPT Pemilu 2019 di Kabupaten Pemalang yang berjumlah 1.122.858 orang.

Artinya sebelum hari coblosan di kabupaten ini sudah ada 79.638 orang dipastikan golput karena tidak berada di tempat dengan alasan sudah pindah domisili, meninggal dunia, tidak dikenal, dan tidak diketahui keberadaannya. Golput seperti ini dikenal sebagai golput administratif.

Golput administratif juga dilakukan warga Pemalang yang bekerja atau sekolah di luar daerah (perantau). Di hari coblosan karena alasan biaya transportasi mahal serta tidak bisa meninggalkan pekerjaan para perantau ini tidak bisa pulang ke Pemalang. Akibatnya di setiap pemilu maupun pemilihan selalu terjadi perbandingan mencolok antara jumlah pengguna hak pilih dan jumlah daftar pemilih (partisipasi politik rendah).

Sampai sekarang KPU melalui PPDP tidak memiliki instrument untuk mengumpulkan data terkait jumlah dan keberadaan para perantau ini. KPU hanya memperkirakan jumlah mereka yang sedang mengadu nasib di Jakarta serta belajar di Semarang, Yogyakarta, Solo dan lainnya mencapai 200 ribu orang (setara 20 persen DPT).

Nah, di sinilah manfaat data penduduk yang akan dihasilkan oleh SP2020. Kelak data BPS tersebut bisa menjadi acuan atau pembanding KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih. Data de yure dan data de facto yang dihasilkan bisa membantu PPDP dalam kegiatan coklit di lapangan sehingga hasilnya lebih akurat. Data dari BPS tersebut juga akan mampu memotret berapa jumlah warga Pemalang yang saat ini sedang merantau dan lokasi perantauan mereka.

Boros Logistik

Manfaat berikutnya dua data SP2020 akan membantu KPU dalam proses pengadaan surat suara (logistik pemilu). Ke depan KPU hanya mencetak serta mendistribusikan surat suara ke TPS berdasarkan daftar pemilih yang di hari coblosan bisa dipastikan keberadaannya.

Sebagai contoh Pemilu kemarin. Karena DPT kabupaten ini 1.122.858 maka KPU mencetak lima jenis surat suara sebanyak DPT ditambah 2 persen sebagai cadangan. Itu artinya sebelum hari coblosan KPU harus mencetak, melipat, dan mendistribusikan lebih dari 5,5 juta surat suara ke 222 desa dan TPS di kabupaten ini yang berjumlah 4.681 buah. Untuk proses tersebut KPU harus mengeluarkan uang miliran rupiah.

Tapi ternyata di hari coblosan hanya 813.096 (72,41 persen) orang yang hadir ke TPS. Itu artinya ada lebih dari 1,5 juta surat suara di Pemilu 2019 tidak terpakai. Praktik pemborosan anggaran logistik akibat ketidakakuratan daftar pemilih seperti ini sudah berlangsung dari pemilu ke pemilu maupun pemilihan. 

 

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://kpu-riauprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...