• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Kesadaran Masyarakat Versus Politik Uang Dalam Menggunakan Hak Pilih

Tanggal : 10 Oct 2019 09:47:41 • Penulis : admin • Dibaca : 1332 x

oleh: Agus Hasan Hidayat

Komisioner KPU Kabupaten Kebumen, Divisi Sosdiklih Parmas

 

Merujuk data partisipasi pemilih nasional pada Pemilu Serentak 2019 sebesar 82,15 persen, menunjukkan angka menggembirakan karena sukses melampaui target yang dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebesar 77,5 persen. Hal ini juga berarti KPU RI beserta jajarannya telah mampu bekerja secara baik mendongkrak partisipasi pemilih nasional dibanding periode tahun-tahun sebelumnya (ditpolkom.bappenas.go.id/2018) yakni pada Pemilu 2004 (legislatif 84,07 persen; presiden 77,44 persen), Pemilu 2009 (legislatif 70,99 persen; presiden 72,56 persen), pemilu 2014 (legislatif 75,11 persen; presiden 71,31 persen).

Di Kabupaten Kebumen sendiri, angka partisipasi pun cenderung mengalami peningkatan dibanding pemilu sebelumnya seperti pada Pemilu 2004 (legislatif 67,88 persen; presiden putaran kesatu 77,44 persen, putaran kedua 78,3 persen), Pemilu 2009 (legislatif 82,51 persen; presiden 69,32 persen), Pemilu 2014 (legislatif 67,26 persen; presiden 65,96 persen) dan pada Pemilu 2019 (legislatif 71,85 persen ; presiden 71,94 persen).

Namun menarik dicermati ketika mendengar sebagian suara di masyarakat yang menyebut peningkatan partisipasi ini tidak semata dikarenakan kesadaran masyarakat menggunakan hak pilihnya tetapi ada faktor lain yakni imbalan materi dalam bentuk uang bagi pemilih untuk datang ke TPS dan memilih calon pilihannya. Meskipun secara nyata belum atau bahkan tidak dapat dibuktikan oleh pengawas pemilu, praktek transaksional ini (tetap) banyak menghiasi perbincangan di masyarakat khususnya pemilih.

Secara formal, dipandang dari aspek prosedural, penyampaian hak pilih masyarakat memang bisa dinilai cukup berhasil, namun dibalik itu masih ada pekerjaan rumah yang tidak mudah bahkan bisa berlangsung lama dan terus menerus yakni secara subtansial meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hakikat pemilu itu sendiri yaitu kesadaran tentang kedaulatan rakyat yang seharusnya tidak dapat diperjualbelikan ataupun digadaikan dengan uang atau materi lainnya.

Secara mendasar, penyelenggaraan pemilihan umum sendiri adalah ruang memfasilitasi kedaulatan rakyat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara demokratis, memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan tersebut. Subyek dari pemilihan umum adalah rakyat indonesia sang pemilik kedaulatan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dalam konteks kepemiluan lebih tepatnya adalah para pemilih. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diartikan bahwa (tingkat) legitimasi hasil pemilihan umum tergantung pada seberapa banyak partisipasi warga negara yang melaksanakan hak dan konstitusionalnya dalam pemilihan umum. Dalam tiga prinsip dasar piagam prosedur demokrasi Bab 2 tentang peraturan-peraturan pemilihan umum yang berisi antara lain (1) Siapa yang diijinkan untuk memilih, (2) Berapa banyak masing-masing pemilih memberikan suaranya, (3) Berapa banyak jumlah suara yang diperlukan sebagai pemenang, maka antara kedaulatan rakyat dan legitimasi pemilu menjadi sangat relevan.

Besar kecilnya partisipasi rakyat dalam pemungutan suara memang tidak bisa dijadikan tolok ukur sah tidaknya pemilu, akan tetapi besar kecilnya partisipasi rakyat dalam pemilu berpengaruh terhadap legitimasi politik yang dihasilkan dalam pemilihan umum tersebut (Jatmiko, 2010).

Ironisnya partisipasi masyarakat atau rakyat tersebut seringkali muncul setelah terjadinya mobilisasi yang dilakukan kekuatan-kekuatan politik atau peserta pemilu dengan pendekatan pragmatis melalui praktek transaksional yang sering disebut dengan money politic. Maraknya pelanggaran money politic ini dapat tercermin dari data pelanggaran yang terjadi dari tahun-tahun penyelenggaraan pemilu terutama pemilihan kepala daerah (Pemilihan). Data Bawaslu menunjukkan bahwa pelanggaran ini bisa terjadi sejak sebelum pencalonan (pemutakhiran data), pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, hingga rekapitulasi. Data pelanggaran pada tahun 2015 menunjukkan money politic terjadi pada proses pencalonan, yaitu terdapat proses penyerahan uang saat menjelang pendaftaran calon dan pemberian uang mahar.

Pada saat kampanye, terjadi politik uang di 21 kabupaten pada 10 provinsi. Saat masa tenang, sebanyak 311 kasus money politic di 25 Kab/kota pada 16 provinsi. Saat pemilihan, terjadi 90 kasus money politic di 22 kabupaten pada 12 provinsi (cendekiaminang.com/23/01/2018). Sedangkan data Bawaslu saat Pemilihan serentak 2017, sebanyak 600 temuan politik uang. Temuan tersebut terjadi di 101 daerah yang menggelar pemilihan (Kompas.com/14/02/2017 ). Bahkan dari data pada Pemilu 2019 yang baru saja dilaksanakan, Bawaslu menyebutkan per 28 Mei 2019 telah terjadi 15.052 data pelanggaran dalam Pemilu 2019, dimana 533 di antaranya adalah pelanggaran jenis pidana pemilu (cnnindonesia.com/28/05/2019). Selanjutnya sesuai data per 20 Mei 2019, dari total 7.598 kasus yang diproses terdapat 24 kasus pidana politik uang yang telah diputuskan inkrah oleh pengadilan (Bawaslu.go.id/2019).

Di Kabupaten Kebumen sendiri, laporan dan temuan pelanggaran yang berhasil dicatat oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen selama Pemilu 2019 sebanyak 1.692 kasus. Sedangkan kasus yang terkait pelanggaran pidana pemilu dan money politic cukup banyak terjadi namun sayang sekali temuan atau laporan tersebut secara formal regulatif yang dapat diproses hanya berapa kasus dan terakhir yang berhasil diproses sampai di tingkat gakkumdu hanya 4 kasus, itu pun dihentikan karena dianggap tidak memenuhi unsur. Data-data tersebut menunjukkan semakin kesini kecenderungan kasus pelanggaran money politic semakin tinggi. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila pengetahuan masyarakat tentang calon-calon pemimpin atau wakil rakyat bisa dimaksimalkan. Serta kesadaran akan konsekuensi atas pilihannya terhadap masa depan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan. Merupakan sebuah tantangan yang cukup besar serta pekerjaan yang tanpa henti dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat namun sekaligus pula melakukan penyadaran akan pelaksanaan hak dan kewajiban politik masyarakat tersebut tanpa harus dikotori dengan praktik-praktik yang menyimpang demi pemilu yang sukses secara kualitas maupun kuantitas.

Pertanyaan kemudian muncul, bisakah money politic ini dihilangkan, minimal dicegah agar tidak merusak proses demokrasi yang sedang berjalan. Jawabnya tergantung pada kadar integritas 3 pihak dalam lingkaran sistem pemilu. Pertama pada pihak peserta pemilu baik itu peserta pemilu kepala daerah, peserta pemilu legislatif maupun peserta pemilu presiden dan wakil presiden wajib secara sadar dan bertanggung jawab mengikuti tata aturan yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang pemilu yang secara jelas mengatur bagaimana peserta pemilu mengikuti kontestasi yang berlangsung. Aturan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu wajib diikuti dan dilaksanakan dengan baik. Terutama pada tahapan kampanye, pada tahapan inilah potensi fenomena transaksional yang sering disebut money politic ini sering terjadi bahkan bisa jadi dilakukan secara sengaja demi menarik perhatian dan mendapatkan dukungan suara. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan semangat pendidikan politik bagi masyarakat. Alih-alih memberikan penyadaran atas hak dan kewajiban politik masyarakat malah justru sebaliknya menutup dan mengubur pengetahuan bagaimana berharganya suara mereka diberikan demi memilih pemimpin yang mampu mewakili rakyat mewujudkan pembangunan yang mensejahterakan. Tujuan meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu bukan berarti dilakukan dengan cara transaksional merusak seperti diatas namun partisipasi tersebut harus tumbuh melalui kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang politik khususnya pemilu itu sendiri.

Kedua pada pihak penyelenggara Pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu wajib melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya di bidang masing-masing sesuai dengan ketentuan UU No 7/2017 tentang pemilu buku kedua bab 1 dan bab 2 bagian ketiga. KPU memiliki peran yang cukup signifikan dalam memberikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya bahkan peran penyadaran melalui pendidikan kepemiluan dan demokrasi ini tidak hanya berlangsung pada saat tahapan pemilu saja namun berlangsung secara simultan dan berkesinambungan seiring eksistensi kelembagaan KPU RI sebagai stake holder utama dalam pemilu. Begitu pula Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan menjaga agar pelaksanaan tahapan pemilu tidak diwarnai penyimpangan dan kecurangan-kecurangan termasuk money politic. Apabila pada pihak-pihak penyelenggara pemilu ini dapat secara maksimal bekerja dan menjalankan programnya serta didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tentu segala penyimpangan dan potensi permasalahan terkait proses pemilu dapat dicegah dan diminimalisir bahkan dihilangkan.

Ketiga pada pihak masyarakat selaku subyek pemilu harus bisa diberikan pengetahuan dan kesadaran bahwa masyarakatlah penentu kualitas proses dan hasil pemilu karena sesungguhnya masyarakat adalah subyek bukan obyek dalam hajatan pemilu. Masyarakat wajib paham bahwa pemilu adalah ajang dalam memilih wakilnya untuk duduk di pemerintahan dan menjalankan pemerintahan dan tidak hanya sekedar proses perebutan kursi kekuasaan lima tahunan semata. Partisipasinya dalam memberikan suara adalah masa depan bangsa dan sangat berharga sehingga tidak boleh hanya ditukar dengan bujukan uang yang justru berakibat penyesalan dikemudian hari karena kesalahan memilih wakil rakyat atau pemimpinnya.

Akhirnya mari secara bersama-sama membangun kesadaran bahwa pemilu adalah pintu gerbang pembangunan melalui pemilihan wakil rakyat dan pemimpin yang berkualitas. Suara rakyat sangat menentukan masa depan bangsa sehingga partisipasi masyarakat disertai kesadaran dan pemahaman yang benar tentang demokrasi khususnya pemilu sangat dibutuhkan. Semakin tinggi partisipasi masyarakat disertai pengetahuan dan kesadaran yang baik dan benar, semakin tinggi pula legitimasi pemerintahan yang terbentuk karena didukung oleh masyarakat secara luas dan penuh kesadaran. Namun wajib dicatat dan diperhatikan bahwa tidak boleh bahkan haram partisipasi itu hanya karena bujukan uang atau iming-iming materi lainnya, namun partisipasi tersebut wajib berdasarkan kesadaran dan pengetahuan yang benar terhadap substansi pemilu, latar belakang calon pemimpin yang akan dipilih serta memahami tujuan dari diselenggarakannya pemilu bagi proses rotasi kepemimpinn demi keberlangsungan pemerintahan dan kemajuan bangsa. (*)

 

Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...