• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

NPHD Tertahan, KPU Ingatkan Pemilihan 2020 Agenda Strategis Nasional, Amanat UU

Tanggal : 22 Oct 2019 15:34:55 • Penulis : admin • Dibaca : 940 x

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah adalah agenda strategis nasional, amanat Undang-undang (UU). Untuk itu prosesnya harus didukung oleh semua pihak, termasuk oleh pemerintah daerah (pemda).

Hal ini kembali disampaikan guna meluruskan pemahaman yang kurang tepat dari beberapa pemerintah daerah, yang menganggap anggaran pemilihan dibebankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Dan anggapan ini tidak tepat. Karena pemilihan kepala daerah adalah agenda strategis nasional dan amanat UU yang harus disukseskan oleh pemerintah. Sehingga pemda tidak boleh menghambat pelaksanaan pemilihan dengan memperlambat NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) atau menyediakan anggaran yang tidak cukup,” ucap Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi melalui pesan tertulisnya, Selasa (22/10/2019).

Pramono sendiri menyampaikan hal ini usai hadir pada pertemuan yang digagas Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Senin 21 Oktober 2019 . Pada kesempatan itu juga diketahui masih tersisa 18 KPU daerah yang belum mendapat kepastian anggaran pemilihan kepala daerahnya dan 42 daerah untuk Bawaslu. “Dalam kesempatan tersebut saya menyampaikan beberapa masalah yang terjadi di 18 daerah tersebut, dimana sebagian besar pemda mematok angka secara sepihak, tanpa pembahasan dengan pihak KPU didaerah,” jelas Pramono.

Merespon informasi ini, pemerintah (Kemenkopolhukam bersama Kemendagri) menurut Pramono berjanji akan turun langsung ke beberapa daerah yang mengalami kendala NPHD. Kemendagri bahkan mulai memanggil pemda dari daerah yang belum menyediakan anggaran NPHD untuk datang ke Jakarta (per hari 3 daerah) untuk mendapatkan arahan guna segera memproses NPHD. “Bahkan kalau diperlukan akan diarahkan pos anggaran mana saja yang bisa ditunda lalu digeser untuk kepentingan pembiayaan Pemilihan 2020,” ungkap Pramono.

Melihat kondisi ini, pada pertemuan itu menurut Pramono, para pihak yang hadir juga menyepakati wacana agar pembiayaan pemilihan kepala daerah ke depan dianggarkan melalui APBN. “Tidak lagi melalui APBD,” tutup Pramono. (hupmas kpu ri dianR/foto: dok/ed diR)


Post Terkait

Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://kpud-jambiprov.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...