• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Mengawal Demokrasi pada Pemilihan 2020

Tanggal : 08 Jan 2020 16:00:00 • Penulis : admin • Dibaca : 1261 x

oleh : Ikmal Maulana

Anggota KPU Kabupaten Karawang

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Memasuki Tahun 2020 sebanyak 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten mulai disibukkan dengan pehelatan Pemilihan Kepala Daerah. Sesuai Undang-undang (UU) 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 6 disebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020”. Kemudian pada Peraturan KPU (PKPU) No 16 Tahun 2019 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020 akan digelar pada Rabu 23 September 2020.

Pemilihan Kepala Daerah 2020 menjadi perhatian bersama berbagai elemen publik. Pertama karena menjadi pemilihan terakhir yang waktu pelaksanaanya tidak dilakukan secara serentak nasional. Empat tahun berikutnya akan digelar Pemilihan Serentak pada 2024 dimana 34 provinsi dan 504 kabupaten/kota secara nasional akan melaksanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini tertuang dalam UU 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 8, “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.”

Sisi menarik lainnya, Pemilihan 2020 dilaksanakan tidak lama setelah penetapan hasil Pemilu 2019. Tentu saja masih sangat berbekas semua hal yang terjadi di Pemilu 2019 baik langsung maupun tidak, sedikit banyaknya akan terbawa di momentum Pemilihan 2020.

Indonesia masih perlu banyak belajar tentang demokrasi khususnya dalam kontestasi pemilihan. Bercermin dari Pemilu 2019, isu politik masuk ke berbagai elemen masyarakat nyaris tidak terkendali. Begitu cepat dan massive berkembang lewat jejaring media dan forum. Dari ruang kelas sampai pos ronda, dari ruang rapat sampai warung kopi, dari kampus sampai ruang keluarga, isu politik selalu menjadi topik seru untuk diperbincangkan.

Dalam konteks partisipasi publik, situasi seperti itu tentu saja sangat membantu dalam pencapaian target partisipasi pemilihan. Pesan demokrasi sangat mudah sampai dan menyerap sampai ke akar rumput. Obrolan politik bukan lagi menjadi konsumsi elit tetapi sudah menjadi obrolan ringan di tengah masyarakat. Dampaknya memang luar biasa terasa, kesadaran tentang hak demokrasi perlahan tumbuh dengan sangat pesat seketika. Hal ini bisa dibuktikan dengan tingkat pencapaian partisipasi pemilih yang hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tanggal 17 April 2019 kemarin meningkat cukup tajam hampir di semua daerah.

Secara nasional peningkatan partisipasi pemilih melonjak cukup tinggi dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2014 tingkat partisipasi pemilih untuk pemilihan presiden mencapai 69,58 persen dan pemilihan legislatif 75,11 persen. Sedangkan di Pemilu 2019 tingkat partisipasi untuk pemilihan presiden meningkat sampai 81,97 persen begitupun dengan pemilihan legislatif meningkat sampai 81,69 persen. Pencapaian itu adalah kabar baik untuk penyelenggara pemilu, karena mampu melewati batas minimal target partisipasi nasional di angka 77,5 persen.

Namun, di tengah kesadaran masyarakat terhadap hak demokrasi pemilu sudah sangat tinggi, ternyata belum berimbang dengan kematangan dan kedewasan pemilih dalam menyikapi perbedaan pilihan. Dampaknya adalah fanatik berlebihan terhadap pilihannya dan budaya sikap polos yang akut dalam menerima berita dan informasi yang belum jelas kebenaran faktanya. Akhirnya, nuansa demokrasi tidak lagi dihadirkan dengan narasi yang santun dan sejuk. Masyarakat sebagai pemilih tepecah kedalam kelompok yang semakin hari semakin menguat dan kokoh. Figur pilihannya dihadirkan sebagai sosok “suci” yang sempurna, sementara pilihan lain diwujudkan dalam sosok yang sangat antagonis dan penuh dengan “dosa”.  Sikap fanatik berlebihan seperti ini dialami bukan hanya oleh masyarakat akar bawah yang berpendidikan rendah, namun kaum elit pun ikut saling menyulut dan menyikut. Akhirnya sulit membedakan mana berita dan informasi faktual dan mana berita hoax. Semua yang diberitakan baik terhadap figur pilihannya akan dinilai sebagai fakta, begitupun sebaliknya.

Tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah bersama, khususnya penyelenggara pemilihan. Bagaimana menciptakan pendidikan pemilih yang ramah dan menyentuh langsung terhadap pemilih, agar mampu menghadirkan narasi demokrasi menjadi narasi yang selalu menarik, seru, ramai namun tetap sejuk dan nyaman diikuti.

Menghadirkan Pilkada Berkualitas

Gembira dan Kecewa dengan hasil Pemilu 2019 kemarin mungkin masih berbekas, tetapi harus kembali digairahkan semangat demokrasi yang sehat di masyarakat, khusususnya di beberapa daerah yang menggelar hajat Pemilihan Kepala Daerah. Tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilihan baik KPU dan Bawaslu, tetapi harus menjadi gerakan bersama agar iklim demokrasi yang damai mewujud dan hadir di tengah masyarakat.

Paling tidak ada tiga entitas yang dengan perannya masing-masing harus memiliki visi yang sama untuk menghadirkan kontestasi Pilkada yang berkualitas, yaitu Peserta Pemilihan, Pemilih, dan Penyelenggara Pemilihan.

Pertama, Peserta Pemilihan – dalam hal ini Pasangan Calon baik dari unsur Partai Politik maupun perseorangan. Pasangan Calon harus dipastikan memainkan perannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Ikuti seluruh tahapan pencalonan dengan baik dan tertib. Mulai dari pendaftaran, verifikasi, penetapan pasangan calon, kampanye, proses pemungutan suara, sampai  dengan penetapan hasil, lalui seluruh proses tahapan dengan asas jujur dan terbuka. Pastikan setiap tahapan yang dilewati, dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Kedua, Pemilih – dalam hal ini masyarakat yang diatur oleh Undang-undang untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada. Sebagai pemilik mutlak hak suara, dalam demokrasi yang sangat menggantungkan jumlah dukungan suara terbanyak, sepantasnya Pemilih memiliki peran kritis dalam menggunakan hak pilihnya. Pemilih harus mengenali setiap pasangan calon yang ada dalam Pilkada. Bukan hanya profil personal tetapi program dan gagasan yang ditawarkan. Mulailah memilih menggunakan nalar dan visi yang memajukan.

Pemilih yang progresif akan membiarkan perbedaan pilihan menjadi sangat alami di tengah masyarakat. Tidak perlu ruangnya dipertajam apalagi saling memantik konflik. Disaat waktunya bertemu dengan sanak dan kawan yang berbeda pilihan, bersikaplah dewasa dan tetap membaur dengan perbedaaan itu.  Tetap dalam satu meja tertawa dan riang bersama teman-teman yang berbeda pilihan bisa menjadi wujud kecil Pilkada mulai dihadirkan dengan rupa yang menyejukan.

Ketiga, Penyelenggara Pemilhan – dalam hal ini KPU sebagai penyelenggara teknis pemilihan, Bawaslu sebagai badan pengawasan dan penindakan proses pemilihan, dan DKPP sebagai badan penindakan kedisiplinan kode etik penyelenggara pemilihan.

KPU beserta organ turunannya PPK, PPS, dan KPPS harus menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara teknis professional. Menjalankan semua tahapan pemilihan berjalan dengan baik sesuai aturan. Begitupun Bawaslu, secara serius mengawal proses perjalanan tahapan pemilihan dengan sebaik-baiknya. Bila diperjalanan tahapan muncul temuan pelanggaran,  Bawaslu harus mampu melakukan penindakan secara tegas dan adil dengan tidak ada keberpihakan terhadap kepentingan manapun. Yang terakhir adalah DKPP yang harus mampu melakukan penindakan disiplin etik penyelenggara pemilihan. Dengan sikap tegas DKPP, diharapkan tidak lagi ada penyelenggara pemilihan yang menggadaikan integritasnya demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Bila tiga entitas dalam Pemilihan Kepala Daerah tesebut berhasil menjalankan peran dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, maka harapan bersama untuk terwujudnya Pemilihan Kepala Daerah yang damai, aman, santun pasti akan terwujud. Sebaliknya, bila ketiga entitas atau salah satu dari entitas menyalahi peran dan fungsinya, sudah dipastikan nilai dan kualitas Pemilihan Kepala Daerah akan rusak. Mulailah dari kita, sahabat, teman, dan keluarga sebagai bagian dari masyarakat demokrasi untuk menggaungkan spirit baru dalam menciptakan kontestasi yang semarak namun tetap sejuk dan damai.

Gagasan KPU RI dengan program sosialisasi forum warga berbasis keluarga semoga menjadi terobosan yang harus terus dioptimalkan disemua daerah pada momentum Pemilihan Kepada Daerah 2020. Visinya sudah benar, menghadirkan semangat dan kesadaran demokrasi secara sehat mulai dari rumah dan keluarga. Semoga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020, mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas yang dapat memajukan daerahnya. (*)


Post Terkait

  • E-Voting dan Kepuasan Pemilih Tuna Netra
    Tanggal : 2020-02-07 08:00:00

    Beberapa hari lalu, kami (KPU Kabupaten Temanggung) memfasilitasi Pemilihan Ketua Organisasi Kesejahteraan Penerima Manfaat (OKPM) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra (PPSDSN) Penganthi Temanggung periode 2020-2021 ...Selengkapnya...


  • Merawat Integritas
    Tanggal : 2020-01-18 15:00:00

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Bersifat nasional, mandiri dan tetap, kegiatannya berfokus pada penyelenggaraan pemilihan ...Selengkapnya...


  • Catatan Kecil Diawal 2020
    Tanggal : 2020-01-16 12:00:00

    Tahun 2020 merupakan tahun politik, tahun diselenggarakannya Pemilihan Serentak di 270 daerah di Indonesia. Pada fase ini situasi politik sangat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi. Dinamika yang pada umumnya akan ...Selengkapnya...


  • Warteg, Potensi dan Partisipasi Politik
    Tanggal : 2019-12-23 15:44:46

    Perhelatan akbar nasional Pemilu Serentak 2019 telah usai dilaksanakan. Hasilnya sudah sama-sama diketahui dan sudah diputuskan. Bahkan pemenangnya, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan DPRD Jawa Tengah ...Selengkapnya...


  • Perempuan Berdaya: Memaknai Hari Ibu
    Tanggal : 2019-12-20 19:00:00

    Di Indonesia, setiap 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Momen ini pertama kali diperingati pada 1938, dilandasi oleh kesepakatan peserta Kongres Perempuan III di Bandung, 22-27 Juli 1938 yang didasarkan pada momen bersejarah ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://jambi.kpu.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...