• Sukseskan Pemilihan Serentak 2020 di 9 Provinsi 224 Kabupaten 37 Kota

Integritas Penyelenggara Pemilu

Tanggal : 29 Nov 2019 21:08:00 • Penulis : admin • Dibaca : 4545 x

oleh: Lita Rosita

Anggota KPU Lebak Divisi Teknis Penyelenggaraan

Usai sudah hiruk pikuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang menghasilkan wakil rakyat dan pemimpin bangsa, satu hal yang dapat perlu kita telaah lebih jauh, keberhasilan dan kesuksesaannya adalah adanya pihak yang mengolah pelaksanaannya sehingga bisa berjalan dengan baik, dengan cara mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pada berbagai pihak yang erat kaitannya dengan penyelenggara pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Tentunya KPU berada mulai dari pusat sampai kabupaten/ kota. Untuk membantu menyelenggarakan kegiatan kepemiluan maka dibentuklah Badan ad hoc mulai dari tingkat KPPS, PPS dan PPK, PPLN dan KPPSLN yang merupakan perpanjangan tangan dari KPU. Mekanisme perekrutan dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Badan ad hoc, mempunyai tugas dan kewenangan yang sudah ditetapkan berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 pasal 51-62. Pada pelaksanaannya, badan ad hoc mempunyai tanggungjawab yang cukup tinggi dengan mengesampingkan ego dan kepentingan pribadi dengan menjunjung tinggi integritas juga netralitas. Tidak bisa dipungkiri, banyak benturan dari luar yang terjadi demi kepentingan perseorangan ataupun kelompok, baik dari peserta pemilu, masyarakat dan stakeholder. Dinamika politik berkembang dengan begitu variatif. Setiap sisi ada yang memanfaatkan dan mengintervensi penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc.

Menjadi badan ad hoc adalah menjadi penyelenggara pemilu, bagi yang belum berpengalaman menjadi penyelenggara, tentunya pengalaman baru dengan suguhan pekerjaan yang penuh totalitas untuk menjaga marwah sebagai penyelenggara pemilu. Ketika godaan datang menggoyahkan mental, maka kejujuran sebagai penyelenggara adalah hal yang mutlak dilakukan. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh petugas demi melenggangkan salah satu caleg dikarenakan adanya praktek patgulipat adalah sebuah pelanggaran integritas. Di sisi lain, terdapat hal yang disayangkan dan ironis, banyak oknum yang mempunyai peran dominan, baik dari kalangan penguasa, ataupun ‘raja-raja’ kecil di daerah, mengintervensi Penyelenggara Pemilu dengan menggunakan segala intrik, dalam bentuk kekuatan politik, kewibawaan maupun intimidasi.

Penyelenggara Pemilu seyogyanya selalu mengingat sumpah, dan janji seperti pada UU No.7 Tahun 2017 Pasal 73 (2) yang berbunyi:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang Undang Dasar tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sunguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan Kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Begitu gamblang sumpah/janji yang diucapkan, pada kenyataannya mungkin di luar sepengetahuan ada yang menyimpang. Hanya mereka, penyelenggara, yang bisa menjawab. Namun, fakta di lapangan ketika ada permasalahan, mereka dapat mengatasi dengan baik. Hasil yang ada, berupa perolehan suara caleg, ataupun partai politik, atau juga pasangan calon, merupakan satu bukti tertulis yang dituangkan pada format sesuai peruntukannya. Ketika muncul angka, perayu politik mulai mencari celah untuk bisa mengintervensi badan ad hoc agar dapat mengubah perolehan angka tersebut. Para oknum ini melobi, mengintervensi bahkan mengintimidasi badan ad hoc dengan berbagai cara mulai dari menjanjikan imbalan besar hingga janji-janji lainnya. Pada taraf ini, nilai-nilai integritas, netralitas serta kejujuran harus dijunjung tinggi oleh para penyelenggara pemilu.

Pemilu memang sudah berlalu, begitu juga dengan badan ad hoc. Ada kenangan yang membekas seperti halnya dengan duka, terutama para penyelenggara pemilu yang meninggal dalam menjalankan tugas negara sebagai pahlawan demokrasi. Semoga mereka diterima di sisi-Nya.

 


Post Terkait

  • Pemilu dan Pemilih Disabilitas
    Tanggal : 2020-02-26 11:00:00

    Tanggal 23 September 2020 adalah babak akhir atau babak penentuan dari pergelaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di 270 daerah di Indonesia. Saat ini tahapannya sudah mulai berjalan, untuk menuju babak akhir itu ada proses dan mekanisme yang harus serta akan dijalani. ...Selengkapnya...


  • Oh PAW
    Tanggal : 2020-02-24 14:00:00

    Bagi seseorang yang mendaftarkan diri menjadi wakil rakyat sudah tentu mengantongi harapan untuk dapat terpilih dan duduk di kursi terhormat. Namun dengan jumlah kursi yang terbatas ditambah ...Selengkapnya...


  • E-Voting dan Kepuasan Pemilih Tuna Netra
    Tanggal : 2020-02-07 08:00:00

    Beberapa hari lalu, kami (KPU Kabupaten Temanggung) memfasilitasi Pemilihan Ketua Organisasi Kesejahteraan Penerima Manfaat (OKPM) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Netra (PPSDSN) Penganthi Temanggung periode 2020-2021 ...Selengkapnya...


  • Merawat Integritas
    Tanggal : 2020-01-18 15:00:00

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Bersifat nasional, mandiri dan tetap, kegiatannya berfokus pada penyelenggaraan pemilihan ...Selengkapnya...


  • Catatan Kecil Diawal 2020
    Tanggal : 2020-01-16 12:00:00

    Tahun 2020 merupakan tahun politik, tahun diselenggarakannya Pemilihan Serentak di 270 daerah di Indonesia. Pada fase ini situasi politik sangat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi. Dinamika yang pada umumnya akan ...Selengkapnya...


Statistik Pengunjung
Link KPU Daerah
KIP Aceh
http://kip.acehprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Utara
http://kpud-sumutprov.go.id/
KPU Provinsi Sumatra Barat
http://sumbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Riau
http://riau.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sumatera Selatan
http://sumsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Lampung
http://lampung.kpu.go.id
KPU Provinsi Kep. Babel
http://kpu-babelprov.go.id/
KPU Provinsi Kepri
http://kepri.kpu.go.id/
KPU DKI Jakarta
http://kpujakarta.go.id
KPU Provinsi Jawa Barat
http://jabar.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Tengah
http://jateng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Jawa Timur
http://kpujatim.go.id/
KPU Provinsi Banten
http://kpu-bantenprov.go.id/
KPU Provinsi Bali
http://bali.kpu.go.id/
KPU Provinsi NTB
http://kpud-ntbprov.go.id/
KPU Provinsi NTT
http://ntt.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kalbar
http://kalbar.kpu.go.id
KPU Provinsi Kalteng
http://kpu-kaltengprov.go.id/
KPU Provinsi Kalsel
http://kalsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Kaltim
http://kaltim.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
http://sultra.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Tengah
http://sulteng.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Selatan
http://sulsel.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Utara
http://www.kpu-sulutprov.go.id/
KPU Provinsi Gorontalo
http://gorontalo.kpu.go.id/
KPU Provinsi Sulawesi Barat
http://kpu-sulbarprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku
http://kpu-malukuprov.go.id/
KPU Provinsi Maluku Utara
http://malut.kpu.go.id/
KPU DIY
http://diy.kpu.go.id/
KPU Provinsi Bengkulu
http://bengkulu.kpu.go.id
KPU Provinsi Jambi
http://jambi.kpu.go.id/
KPU Provinsi Papua Barat
http://kpu-papuabaratprov.go.id/
KPU Provinsi Papua
http://kpu-papuaprov.go.id/
KPU Provinsi Kalimantan Utara
http://kaltara.kpu.go.id/

Selengkapnya...